Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, LHP atas LKPP disampaikan oleh BPK kepada DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) selambat-lambatnya dua bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah pusat.
“LKPP bukan sekadar dokumen pertanggungjawaban administratif atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang setiap tahun diperiksa oleh BPK. Lebih dari itu, LKPP adalah cermin akuntabilitas negara, instrumen strategis yang memotret bagaimana amanah rakyat dikelola dan dikembalikan untuk kemaslahatan publik. Alhamdulillah BPK telah menuntaskan seluruh rangkaian pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu. Hasil pemeriksaan tersebut telah kami serahkan secara administratif kepada DPR RI pada 26 Mei 2026,” ungkap Ketua BPK dalam kegiatan yang juga dihadiri oleh para pimpinan dan anggota DPR serta BPK ini.
Opini WTP atas LKPP Tahun 2025 didukung oleh opini WTP atas 97 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Terdapat satu LKKL yang memperoleh opini Wajar dengan Pengecualian (WDP), tetapi tidak berdampak material terhadap kewajaran LKPP tahun 2025 secara keseluruhan. Pemeriksaan atas LKPP oleh BPK merupakan wujud komitmen konstitusional untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola melalui APBN digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan dampak konkret bagi kesejahteraan serta keadilan sosial, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.
“Capaian opini WTP yang kembali diraih tahun ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen dalam upaya memperbaiki tata kelola keuangan negara. Hendaknya raihan ini dapat menjadi fondasi yang kokoh untuk terus memperkuat akuntabilitas dan mengoptimalkan APBN bagi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat,” pesan Ketua BPK. [LRN]
