Oleh : Muhammad Saiful Bahri, Kepala Seksi Verifikasi, Akuntansi, dan Kepatuhan Internal KPPN Bitung

Ditjen Perbendaharaan (DJPb) identik dengan pekerjaan sebagai bendahara negara. Bendahara identik dengan seseorang yang diberi tanggung jawab mengelola keuangan sebuah institusi. Begitu juga dengan DJPb diserahi tugas sebagai Bendahara Negara. Dulu bendahara negara menggunakan teknologi sederhana untuk mendukung pekerjaannya. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban atau pelaporan atas pekerjaan yang dilaksanakan. Seiring dengan berkembangnya teknologi, pekerjaan bendahara yang semula manual sudah bisa dikerjakan oleh mesin. Ini yang menjadi tantangan apakah dengan diambil alih oleh mesin, para pegawai DJPb tetap bisa mempertahankan eksistensinya. Disrupsi teknologi jika dihadapi dengan pesimistis tentunya akan menghasilkan anggapan bahwa penggunaan teknologi ini merampas pekerjaan manusia. Namun, bila dihadapi dengan pikiran dan mindset yang terbuka tentunya penerapan teknologi ini menjadi pemicu bagi insan perbendaharaan untuk meng-upgrade skill dan meningkatkan kompetensi agar bisa mengikuti perkembangan teknologi. Manusia jangan sampai dikendalikan oleh mesin, justru manusialah yang mengendalikan mesin agar bisa bekerja sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Oleh: Endah Sari Utami, Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal KPPN Metro

Sejak bergulirnya reformasi birokrasi pada tahun 2002, Kementerian Keuangan terus melakukan penyempurnaan proses bisnis. Salah satu proses bisnis yang mendapatkan perhatian khusus adalah pengelolaan Uang Persediaan di Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja yang mengelola dana APBN. Hal ini karena Uang Persediaan sangat rentan terhadap penyelewengan. Kondisi ini dibuktikan dengan dijadikannya Pengelolaan Kas dan Rekening oleh Bendahara sebagai temuan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dalam tiga tahun terakhir.

Oleh: Ahmad Khozin, Kepala Subbagian Umum KPPN Sampit

Pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022, Presiden Joko Widodo telah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2023, di Istana Negara, Jakarta. Presiden secara simbolis menyerahkan DIPA kepada 14 Kementerian Negara/Lembaga (K/L) serta menyerahkan Daftar Alokasi TKDD Tahun 2023 secara virtual kepada para Gubernur se-Indonesia. Dalam arahannya, Presiden meminta jajaran pemerintah untuk mengawal ketat terhadap penggunaan uang rakyat tersebut sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan negara sejalan dengan prioritas yang telah ditetapkan pemerintah. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa APBN Tahun 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme sekaligus menjaga pemulihan ekonomi dan pada saat yang sama meningkatkan kewaspadaan dalam merespons gejolak global yang akan terus berlangsung pada tahun depan.

Oleh: Didit Hidayat, Kepala Subbagian Umum KPPN Jakarta V

Di tengah situasi ekonomi dunia yang sedang bergolak, alhamdulillah ekonomi kita termasuk yang terbaik. Bahkan Managing Director dari IMF mengatakan bahwa di tengah dunia yang gelap, Indonesia adalah titik terang. Tingkat inflasi masih cukup terkendali di sekitar 5 persen, pada saat rata-rata inflasi dunia di atas 10 persen dan bahkan ada yang mencapai lebih dari 75 persen. Kinerja ekonomi Indonesia juga cukup menggembirakan. Ekonomi Indonesia kuartal II 2022 tumbuh 5,44 persen dan di kuartal III tumbuh lebih baik, yaitu di angka 5,72 persen.

Oleh: Samsudin, Kepala Subbagian Umum KPPN Jakarta VII

Konstitusi mengamanatkan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selanjutnya Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan salah satu penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman. Sejalan dengan hal tersebut fakir miskin berhak memperoleh kecukupan perumahan yang layak dan lingkungan hidup yang sehat. Undang-Undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin juga menyebutkan salah satu penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk penyediaan pelayanan perumahan.  

oleh: Rizal (Kepala Seksi MSKI KPPN Bukittinggi)

Terdapat adagium bahwa setinggi-tingginya pangkat adalah pensiun. Setiap Pegawai Negeri yang telah mengabdi akan mencapai pensiun atau purnatugas sesuai dengan batas usia pensiun.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat sebagai pegawai secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Tujuan seseorang untuk menjadi PNS antara lain untuk mengabdi kepada negara, meningkatkan kesejahteraan, serta mengembangkan diri. Berkarier sebagai PNS merupakan siklus hidup yang memiliki awal dan akhir. Karier PNS diawali dengan pengangkatan dan diakhiri dengan pensiun atau purnatugas.

Oleh: Suhendi (Kepala Seksi Layanan dan Pengelolaan Teknologi Informasi KPPN Khusus Penerimaan)

Dalam APBN, terdapat Penganggaran dan Pelaksanaan Anggaran berbasis kinerja. Penganggaran berbasis kinerja telah diimplementasikan sejak tahun 2011 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 104/PMK.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan Penelaahan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sedangkan Pelaksanaan Anggaran berbasis kinerja diterapkan sejak tahun 2018 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Oleh: Windu Setiandanu, Kepala Subbagian Penilaian Kinerja Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu

Istilah UMKM saat ini tengah booming seiring dengan makin menggeliatnya kembali perekonomian kita setelah dihantam badai pandemi Covid-19. Lalu apa sih sebenernya UMKM itu? Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau biasa disingkat UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu. UU Nomor 20 Tahun 2008 juga mengatur kriteria UMKM berdasarkan nilai kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.