Dinar Rafikhalif (Pelaksana pada Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah)

Pengangguran merupakan permasalahan kompleks yang sampai saat ini membutuhkan penanganan secara sistematis. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan tingkat pengangguran adalah dengan mendorong pengembangan wirausaha sehingga dapat memperluas kesempatan kerja, mengingat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi bagian hal pokok tujuan suatu negara, salah satunya melalui pendidikan yang utuh. Peningkatan sumber daya yang berkualitas merupakan tujuan utama dalam peningkatan taraf kualitas masyarakat Indonesia seluruhnya.

Pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas merupakan suatu proses dalam mengajarkan pengetahuan dan pengembangan keterampilan SDM sehingga dapat meningkatkan produktivitas baik bagi calon tenaga kerja. Hal ini dilakukan melalui pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang merupakan lembaga pendidikan vokasi yang mempunyai peran dalam pengembangan sumber daya manusia yang berdaya saing. Namun demikian, ditemukan data bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Jawa Tengah justru menunjukkan bahwa lulusan SMA Kejuruan mencatatkan nilai TPT yang paling tinggi di antara lulusan pendidikan lainnya. 

Arisandy Joan Hardiputra (Pelaksana pada Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat)

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) memegang fungsi utama sebagai Treasurer yang bertugas mengelola Kas Negara, melaksanakan anggaran khususnya terkait belanja negara, dan menyusun laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Sebagai Treasurer, instansi vertikal DJPb yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia memiliki basis data yang sangat besar dan beragam. Data ini seharusnya dapat dioptimalkan dan dimanfaatkan sebagai bahan dalam memantau kondisi perekonomian dan penyusunan kebijakan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan di daerah. Hal ini memungkinkan insan DJPb untuk dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan negara yang efektif dan efisien, belanja yang lebih berkualitas (spending better), serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang merata di daerah, yang pada akhirnya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional.

I Gede Edy Sulasta Dwi Nusa Putra (KPPN Selong)

Bagaikan peribahasa “Ada Bukit di Balik Pendakian” begitulah kurang lebih yang sedang dialami oleh Pemerintah Daerah pada tahun anggaran 2023, di saat Pemerintah Daerah terus berupaya untuk menata pengelolaan keuangan daerah dan terus mengoptimalkan kapasitas fiskalnya, muncul kebijakan baru pada tahun anggaran 2023 yaitu bagian DAU yang ditentukan penggunaannya. Belum selesai dengan urusan “menggali” potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan kapasitas fiskalnya, Pemerintah Daerah sudah dihadapkan dengan tantangan pengelolaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat khususnya Dana Alokasi Umum (DAU). 

Oleh: Muhamad Solikhin (Kepala Seksi Verifikasi, Akuntansi, dan Kepatuhan Internal, KPPN Purwakarta)

Mungkin judul di atas terkesan aneh dan menggelitik bagi sebagian besar pegawai Kementerian Keuangan. Hal tersebut karena masing-masing pegawai sudah terbiasa dan dibiasakan dengan budaya clean desk melalui penataan serta perawatan rutin atas ruang kantor, meja kerja, dan dokumen kerja. Penerapan budaya clean desk merupakan cerminan salah satu program budaya Kementerian Keuangan, yaitu Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin (sering disingkat 5R). Program 5R bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman guna peningkatan etos kerja dan semangat berkarya. Lalu bagaimana perkembangan budaya clean desk dalam transformasi digital yang sedang berjalan secara adaptif?

Oleh: Achmat Subekan (Widyaiswara Ahli Utama, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan)

Kata kepo merupakan ungkapan yang relatif baru dalam bahasa Indonesia, mulai populer di tahun 2005 (Stevani, 2022). Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikannya sebagai  rasa ingin tahu yang berlebihan tentang kepentingan atau urusan orang lain. Dengan arti tersebut, kata kepo memiliki konotasi negatif, ingin mengetahui urusan dan kepentingan orang lain yang bukan urusan dan keperluannya. Sementara itu, kata tutup mata merupakan kata majemuk dengan makna tidak mau tahu mengenai sesuatu yang sebenarnya diketahui. Pada dasarnya, yang bersangkutan mengetahui dengan sebenar-benarnya, tetapi pura-pura tidak tahu. 

Oleh: Mada Maharani (KPPN Mataram)

Keuangan daerah adalah tulang punggung pembangunan berkelanjutan suatu wilayah. Keberlanjutan keuangan daerah bukan hanya tentang mengelola uang dengan bijak, tetapi juga tentang memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki sumber daya yang cukup untuk memberikan layanan esensial kepada masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi. Keuangan yang berkelanjutan menciptakan stabilitas dan memungkinkan inovasi yang diperlukan untuk masa depan yang lebih baik. Peran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) selaku Financial Advisor tidak bisa dianggap enteng. Dalam upaya mencapai keberlanjutan keuangan daerah, peran Financial Advisor menjadi kunci yang tak tergantikan. Bukan sekadar penasihat keuangan, melainkan garda terdepan dalam menjaga stabilitas keuangan pemerintah daerah. 

Oleh: Andi Kurnia, Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Jakarta VII

Dalam kehidupan sehari-hari sering kita mendengar atau terlibat secara langsung pada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan membangun sesuatu. Membangun sesuatu yang dimaksud adalah membuat sesuatu dari tidak ada menjadi ada, atau dalam artian membuat suatu wujud atau fisik. Pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seperti halnya pembangunan gedung pemerintah dan pembangunan jalan bila diperhatikan adalah hal yang biasa pada era modern ini. Apalagi Pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pembangunan fisik di segala sektor, baik itu jalan, gedung, maupun transportasi. 

Oleh: Muhammad Arif (Kepala Bidang SKKI Kanwil DJPb Provinsi Aceh)

Manajemen risiko dan pengendalian internal sangat esensial untuk mendeteksi risiko sedini mungkin (early detection of risks). Kementerian Keuangan telah mengimplementasikan manajemen risiko dan pengendalian internal serta melakukan beberapa kali penyempurnaan regulasinya sejak tahun 2016. Regulasi manajemen risiko dan pengendalian internal terkini diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara dan PMK Nomor 477 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemantauan Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan. Adapun petunjuk teknis manajemen risiko di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 252 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan Negara.