Rachel Dwi Aurindah (Pelaksana pada Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, DJPK) & As'ad Zaenul Arham (Pelaksana pada KPPN Sumbawa Besar, DJPb)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi desa agar mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Alokasi Dana Desa pada tahun 2024 adalah sebesar Rp71 triliun yang terdiri atas Rp69 triliun untuk Dana Desa Reguler dan Rp2 triliun untuk insentif/tambahan Dana Desa atas kinerja pada tahun berjalan. Dana Desa yang telah disalurkan dikelola oleh Kepala Desa bersama aparatur desa sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah disepakati bersama. 

Arif Kurniadi, Kepala KPPN Sinjai

Pembangunan ekonomi merupakan proses berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan umum, sebagai salah satu tujuan bernegara sebagaimana UUD 1945. Salah satu indikator tingkat kesejahteraan adalah kemiskinan. Menurut Andrianus dan Alfatih (2023), kemiskinan merupakan derivation of well being (kondisi hilangnya kesejahteraan). Saat ini kemiskinan masih menjadi permasalahan global, terutama di negara-negara berkembang. Penanggulangan kemiskinan merupakan suatu hal yang penting memperoleh perhatian lebih, karena kemiskinan berdampak pada turunnya kualitas hidup masyarakat yang dapat berakibat pada meningkatnya beban sosial ekonomi, rendahnya partisipasi masyarakat, memburuknya kepercayaan terhadap pemerintah, dan menurunnya mutu generasi yang akan datang. 

Havez Annamir, pelaksana pada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup

Melalui dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia memiliki visi untuk mencapai ketahanan iklim pada tahun 2030 sebagai hasil dari strategi mitigasi dan adaptasi serta pengurangan risiko bencana yang komprehensif. Indonesia telah menetapkan tujuan terkait dengan produksi dan konsumsi pangan, air, dan energi. Tujuan tersebut akan dicapai dengan mendukung pemberdayaan dan peningkatan kapasitas, peningkatan penyediaan layanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan, inovasi teknologi, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Untuk mencapai target NDC 2030, serta niat mempercepat perubahan transformasi menuju pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim, Indonesia telah menyusun Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR) 2050. LTS-LCCR dirancang dengan mempertimbangkan perlunya keseimbangan antara pengurangan emisi dan pembangunan ekonomi, keadilan, dan pembangunan ketahanan iklim, serta dengan menjajaki lebih lanjut peluang untuk mempercepat pencapaian net-zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Arni Widijamitry, Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Sidoarjo

Inovasi dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada satuan kerja (satker) merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian penting Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sidoarjo. Berpijak dari penajaman tugas Seksi Pencairan Dana pada KPPN dalam melaksanakan tugasnya yaitu terkait dengan penyelesaian tagihan kepada negara melalui pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dari satuan kerja (satker), KPPN Sidoarjo menghadirkan inovasi Panduan Satker KPPN Sidoarjo atau PanSer 165. Sebab, proses penyelesaian tagihan sangat berpengaruh pada penyerapan anggaran bahkan berpengaruh pada kualitas kinerja pelaksanaan anggaran oleh satker. Hambatan dalam pelaksanaan anggaran antara lain disebabkan pengembalian SPM yang berpotensi menyebabkan tagihan tidak dapat dibayarkan secara tepat waktu sehingga dapat berdampak pada kualitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Josua Tommy Parningotan Manurung (Pelaksana pada KPPN Balige)

Negara Indonesia memiliki sejarah yang panjang dalam pertumbuhan ekonomi. Mulai dari masa krisis hingga masa pandemi, begitu banyak tantangan bagi Indonesia dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran negara. 

Terdapat penerimaan negara yang dibelanjakan dalam bentuk barang. Adalah tugas dan kewenangan pemerintah untuk mengelola barang tersebut yang lebih kita kenal dengan sebutan Barang Milik Negara (BMN). Pelaporan BMN merupakan salah satu tugas dan kewajiban setiap satuan kerja di lingkungan Pemerintah yang mengelola BMN, baik instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Layanan Umum (BLU), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Penatausahaan BMN melibatkan kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN. 

Dinar Rafikhalif (Pelaksana pada Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah)

Pengangguran merupakan permasalahan kompleks yang sampai saat ini membutuhkan penanganan secara sistematis. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan tingkat pengangguran adalah dengan mendorong pengembangan wirausaha sehingga dapat memperluas kesempatan kerja, mengingat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi bagian hal pokok tujuan suatu negara, salah satunya melalui pendidikan yang utuh. Peningkatan sumber daya yang berkualitas merupakan tujuan utama dalam peningkatan taraf kualitas masyarakat Indonesia seluruhnya.

Pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas merupakan suatu proses dalam mengajarkan pengetahuan dan pengembangan keterampilan SDM sehingga dapat meningkatkan produktivitas baik bagi calon tenaga kerja. Hal ini dilakukan melalui pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang merupakan lembaga pendidikan vokasi yang mempunyai peran dalam pengembangan sumber daya manusia yang berdaya saing. Namun demikian, ditemukan data bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Jawa Tengah justru menunjukkan bahwa lulusan SMA Kejuruan mencatatkan nilai TPT yang paling tinggi di antara lulusan pendidikan lainnya. 

Arisandy Joan Hardiputra (Pelaksana pada Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat)

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) memegang fungsi utama sebagai Treasurer yang bertugas mengelola Kas Negara, melaksanakan anggaran khususnya terkait belanja negara, dan menyusun laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Sebagai Treasurer, instansi vertikal DJPb yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia memiliki basis data yang sangat besar dan beragam. Data ini seharusnya dapat dioptimalkan dan dimanfaatkan sebagai bahan dalam memantau kondisi perekonomian dan penyusunan kebijakan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan di daerah. Hal ini memungkinkan insan DJPb untuk dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan negara yang efektif dan efisien, belanja yang lebih berkualitas (spending better), serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang merata di daerah, yang pada akhirnya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional.

I Gede Edy Sulasta Dwi Nusa Putra (KPPN Selong)

Bagaikan peribahasa “Ada Bukit di Balik Pendakian” begitulah kurang lebih yang sedang dialami oleh Pemerintah Daerah pada tahun anggaran 2023, di saat Pemerintah Daerah terus berupaya untuk menata pengelolaan keuangan daerah dan terus mengoptimalkan kapasitas fiskalnya, muncul kebijakan baru pada tahun anggaran 2023 yaitu bagian DAU yang ditentukan penggunaannya. Belum selesai dengan urusan “menggali” potensi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan kapasitas fiskalnya, Pemerintah Daerah sudah dihadapkan dengan tantangan pengelolaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat khususnya Dana Alokasi Umum (DAU).