Oleh: Aprijon, Kepala KPPN Palembang

Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan adalah upaya untuk memajukan pertumbuhan budi pekerti (karakter), pikiran, dan tubuh anak. Ia menekankan pentingnya pendidikan yang berpihak pada murid dan memerdekakan batiniah mereka. Pendidikan bertujuan untuk memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, maupun spiritual.

Sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di awal pemerintahan telah menetapkan delapan misi utama atau dikenal dengan Asta Cita, sebagai landasan negara meraih visi "Bersama Menuju Indonesia Emas 2045". Tak terkecuali, termaktub Program Pendidikan dalam delapan misi mulia tersebut lewat program anyar pro rakyat yang dirilis Presiden Prabowo yakni Sekolah Rakyat.

Oleh: Sigid Mulyadi, Kepala KPPN Tanjung

Di tengah disrupsi digital, tuntutan efisiensi birokrasi, dan ekspektasi publik yang makin tinggi terhadap tata kelola keuangan negara, muncul kebutuhan yang tak terelakkan untuk melakukan transformasi kelembagaan secara menyeluruh. Bagi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), tantangan ini bukan hanya relevan—tetapi mendesak. Maka dari itu, gagasan menjadikan KPPN sebagai Smart Treasury Office bukanlah sekadar jargon, melainkan visi strategis untuk membawa fungsi perbendaharaan negara ke dalam ekosistem birokrasi abad ke-21 yang berbasis data, teknologi, dan nilai-nilai pelayanan publik yang modern.

KPPN, sebagai ujung tombak pelaksanaan anggaran di daerah, memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa belanja negara tidak hanya tersalur tepat waktu, tetapi juga efektif dan akuntabel. Namun, dalam menjalankan fungsi tersebut, realitas menunjukkan bahwa kompleksitas administratif, beban proses manual, serta kesenjangan literasi digital di beberapa sektor menjadi hambatan tersendiri. Di sinilah urgensinya merumuskan ulang peran KPPN melalui pendekatan smart office—yakni kantor modern yang beroperasi berbasis data, memanfaatkan teknologi secara maksimal, dan mengutamakan nilai adaptif serta inovatif dalam layanannya. 

Oleh: Nastitya Fionny Brilliyanti, pelaksana pada KPPN Selong 

Genap satu dekade Dana Desa digulirkan. Sejak pertama kali digelontorkan pada tahun 2015, Dana Desa telah menjadi instrumen vital pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi desa. Pada pertengahan Tahun Anggaran 2025, Kementerian Keuangan memperkenalkan syarat baru untuk pencairan Dana Desa Tahap II: terbentuknya Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).  

Implikasi kebijakan ini sangat mendalam. Di satu sisi, pembentukan KDMP merupakan langkah strategis untuk memberdayakan potensi lokal sehingga ekonomi desa tidak hanya bergantung pada dana pemerintah, tetapi tumbuh secara mandiri melalui aktivitas produktif dan kolaborasi masyarakat. Namun di sisi lain, kebijakan ini juga menyimpan risiko terbentuknya “koperasi kertas” — koperasi yang hanya hadir secara administratif tanpa aktivitas ekonomi yang nyata dan bermanfaat. 

Oleh: Abd. Gafur, Kasi PPA IIA Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara 

Krisis kerap menjadi titik balik lahirnya kebijakan yang progresif. Dalam situasi sulit, kita dipaksa untuk jujur menilai kembali arah kebijakan, termasuk bagaimana uang negara dikelola. Bad time makes a good policy rasanya kembali relevan di tengah tantangan ekonomi dan fiskal ke depan. Pandemi Covid-19, ketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi global akibat perang dagang yang tak berkesudahan, hingga konflik militer di banyak kawasan, membuat banyak negara termasuk Indonesia harus mengelola fiskal dengan lebih disiplin dan terukur.

Kini, ketika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai bekerja, tekanan ekonomi global kian nyata. Ruang fiskal makin sempit, sementara tekanan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi justru meningkat. Dalam kondisi ini, belanja pemerintah menjadi instrumen penting, penopang 54 persen PDB dari konsumsi masyarakat. Kita tidak bisa hanya bertumpu pada investasi sektor swasta atau ekspor untuk menggerakkan ekonomi. Pemerintah harus hadir.

Oleh: Try Ainun Rafik, Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Mahir pada KPPN Bima

Pengelolaan keuangan negara yang efisien dan akuntabel merupakan prioritas utama bagi Kementerian Keuangan dalam memastikan bahwa anggaran negara digunakan secara tepat dan transparan. Salah satu langkah penting dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran adalah dengan memanfaatkan teknologi digital, di antaranya melalui penerapan sistem Digipay Satu yang digunakan untuk mempermudah transaksi dalam pengelolaan anggaran negara. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bima sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di Daerah telah mengimplementasikan Digipay Satu pada wilayah kerjanya untuk memodernisasi sistem pembayaran dan meningkatkan pengendalian manajemen keuangan negara.

Oleh: Rina Karlina, Analis Kebijakan Fiskal pada Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal dan Amalia, pelaksana pada Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan

Pada hari Jumat, tanggal 30 Mei 2025, kami berdua pergi ke daerah Parung Panjang. Tujuan kami adalah untuk melakukan survei lapangan kegiatan komunitas Women Islamic Studies Hub (WISH) Kementerian Keuangan yang dilakukan pada akhir Juni 2025. Kegiatannya meliputi community development berupa keluarga binaan prasejahtera yang berkolaborasi dengan Britania Sari, salah seorang tokoh inspiratif ketahanan pangan di Indonesia. Kami menggunakan moda transportasi KRL Rangkasbitung, kemudian dilanjutkan dengan moda transportasi daring. Perjalanan dari Stasiun Pondok Ranji lebih kurang sekitar 1 jam 15 menit sehingga kami tiba di rumah tujuan sekitar pukul 09.15.

Kami disambut dengan hangat di rumah Mbak Britania yang bernuansa homey. Ditambah lagi dengan rak-rak buku yang berjejer di ruang tamunya, membuat kami merasa semakin nyaman. Kondisi lingkungan di sekitar rumah pun asri karena masih banyak tanaman hijau. Karena Mbak Britania ada jadwal mengajar pukul 11, kami langsung membuka obrolan dengan menanyakan dan mendiskusikan pengalaman personal, kehidupan warga sekitar, hingga proyek-proyek kebaikan yang dilakukan beliau.

Oleh: Nurhidayati, Kepala Seksi Verifikasi, Akuntansi, dan Kepatuhan Internal KPPN Kotamobagu

Salah satu tantangan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Ditjen Perbendaharaan adalah bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia yang tersebar hingga level kabupaten/kota untuk mendukung tugas dan fungsi organisasi. Di sisi lain, dalam menjalankan fungsi strategisnya, Ditjen Perbendaharaan telah menetapkan sasaran dan indikator kinerja secara berjenjang untuk menjadi petunjuk arah dalam menyelesaikan tugas-tugas hingga instansi vertikalnya yang mencakup 34 Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan dan 182 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Dengan demikian, fungsi strategis Ditjen Perbendaharaan perlu disokong oleh sumber daya manusia yang andal dan dapat menanggung beban.

Mindset para ASN lingkup Ditjen Perbendaharaan menjadi sesuatu yang penting dalam tata kelola sumber daya manusia yang merupakan aset berharga organisasi. Mindset yang bertumbuh diperlukan untuk menuju nilai kesempurnaan sebagai salah satu dari nilai-nilai Kementerian Keuangan. Namun juga, diperlukan mental health yang prima dalam merespons tantangan nyata dalam pelaksanaan tugas sebagai ASN Ditjen Perbendaharaan.

Oleh: Riedho Hizwar, Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan

Dalam pengelolaan anggaran negara, ada satu jenis dokumen yang tidak pernah viral. Ia tidak diperebutkan dalam debat politik, tidak dibahas di gelar wicara malam, bahkan nyaris tidak terdengar dalam pidato-pidato pemerintahan. Namun, diam-diam, dokumen ini memegang kendali atas jalannya miliaran hingga triliunan rupiah yang mengalir dari kas negara. Dokumen itu bernama Halaman III Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Bagi sebagian orang, Halaman III DIPA mungkin hanya satu halaman yang harus disiapkan saat awal tahun. Satu lembar yang menyertai DIPA, yang penting ada agar proses pencairan dapat segera dilaksanakan. Tidak sedikit yang mengisinya dengan rumus rata per bulan, praktis dan aman alasannya. Namun, barangkali kita lupa, bahwa setiap baris di dalam Halaman III DIPA adalah janji. Janji tentang kapan program akan berjalan, janji tentang seberapa siap kita mengeksekusi anggaran, dan lebih penting lagi merupakan janji kepada publik bahwa uang mereka tidak akan sia-sia.