Oleh: Lukman Harun, Kepala Seksi PDMS KPPN Manna

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, setiap tahun makin meningkat. Tentunya hal ini digunakan untuk mendukung pembangunan ekonomi melalui pelayanan umum, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Seiring dengan belanja negara yang makin meningkat, pengamanan pengeluaran negara juga menjadi penting. Pengamanan ini antara lain didukung dengan perubahan teknologi yang memudahkan proses pencairan. Mulai tahun 2024 seluruh satuan kerja sudah tidak lagi diminta untuk melakukan pengajuan menggunakan hardcopy atau berkas fisik. Sejak 2023 juga secara bertahap telah diterapkan persetujuan dokumen pembayaran menggunakan tanda tangan elektronik (TTE) Tersertifikasi yang mendukung pengamanan pengajuan dokumen secara daring.

Oleh: Nafira Dara Ardhanie, Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu

Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan kebijakan yang telah menjadi bagian integral dari sistem ekonomi dan sosial di Indonesia. Setiap tahun, THR diberikan kepada pekerja di sektor swasta maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam dunia kerja. Pemberian THR diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016, yang mewajibkan perusahaan untuk membayarkan THR kepada pekerja yang telah bekerja minimal satu bulan. Sementara itu, bagi ASN, besaran dan mekanisme pencairan THR ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan setiap tahunnya.

Oleh: Rizqi Febrian Pratama, Pelaksana pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua

Salah satu Program Hasil Terbaik Cepat atau Quick Wins Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2025-2029 yang cukup populer di kalangan masyarakat adalah “Memberi makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil”. Program ini direncanakan akan diimplementasikan melalui Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah di seluruh kabupaten/kota secara bertahap dan akan dikembangkan secara menyeluruh hingga tahun 2029 dengan jumlah penerima manfaat yang mencapai 80 juta jiwa. Program ini dilaksanakan karena besarnya tantangan dalam urusan mendasar, yaitu pendidikan dan kesehatan.

Oleh: Mashuriyanto, Pegawai pada Subbagian Manajemen Risiko Sekretariat DJPb

Perubahan merupakan suatu kondisi yang pasti dialami baik oleh individu maupun organisasi, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan zaman, teknologi, kebijakan, dan ilmu pengetahuan. Sebagaimana teori seleksi alam, untuk mempertahankan eksistensi diperlukan penyesuaian ketika terjadi perubahan melalui proses transformasi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), transformasi merupakan perubahan yang terjadi pada sesuatu, sehingga sesuatu itu tampak berbeda dari sebelumnya baik dalam bentuk, sifat, maupun fungsinya. Transformasi dapat mencakup perubahan budaya/nilai-nilai, praktik/cara kerja, maupun sumber daya manusia (SDM). 

Oleh: Muhammad Fahmi Trisnadi - Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH)

Akhir-akhir ini cuaca tak menentu. Siang hari panas terik, menjelang sore mendung mulai bergelayut. Menciptakan ketidakpastian, seperti halnya beban pekerjaan yang terus bertambah. Di kantor, para pegawai sibuk menyelesaikan tugas demi tugas, meski sumber daya manusia (SDM) makin terbatas. Setiap pegawai harus beradaptasi dan bekerja lebih efisien di tengah tuntutan yang semakin tinggi. Seolah-olah, setiap pegawai harus menemukan cara baru untuk menjaga roda organisasi tetap berputar. Dalam menghadapi tantangan seperti ini, Jepang telah mengembangkan pendekatan Lean Staffing Model. Model ini sudah diterapkan Jepang di berbagai sektor untuk mengatasi keterbatasan SDM tanpa mengorbankan produktivitas sehingga organisasi dapat memanfaatkan setiap pegawai secara maksimal, mengurangi pemborosan, dan memastikan efisiensi tetap terjaga.

oleh Dinar Rafikhalif, Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat posisinya sebagai salah satu pilar ketahanan pangan nasional. Berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) 2023 yang dirilis Badan Pangan Nasional (Bapanas), Jawa Tengah berhasil menduduki peringkat kedua secara nasional dengan skor 84,80, hanya terpaut 2,85 dari Bali di posisi pertama. Angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencatat skor 82,95. Seluruh komponen IKP di Jawa Tengah mencatatkan skor di atas 80, yaitu ketersediaan (87,69), keterjangkauan (83,44), dan pemanfaatan (83,61). Capaian ini menegaskan peran strategis provinsi ini dalam menopang ketahanan pangan nasional.

oleh Muhammad Nur, Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II B Kanwil DJPb Provinsi Riau

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara yang termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, pemerintah perlu merancang program-program yang memiliki output yang terukur dan memiliki dampak terbaik bagi pencapaian tujuan-tujuan bernegara itu. Pada konteks ini, maka APBN harus dikelola secara prudent, transparan, dan akuntabel. Maka, efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran juga menjadi bagian penting untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia.

oleh Muhammad Fahmi Trisnadi, Pelaksana pada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup

Setiap kali pergantian tahun, mal-mal selalu dipenuhi oleh semarak suasana yang berbeda. Lampu-lampu tambahan gemerlap menghiasi setiap sudut, menciptakan atmosfer meriah yang penuh harapan. Langkah kaki para pengunjung menggema di lantai marmer mengilap, sementara alunan musik pop “Memori Baik” dari Sheila on 7 ft. Aishameglio, membahana. Poster-poster besar dengan tulisan “Sale” dan “Diskon” menggoda siapa saja yang lewat.