Oleh: Kunto Aribowo, Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Bekasi

Tulisan ini bukan tentang olahraga, melainkan suatu tanggapan atas implementasi peran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) sebagai Financial Advisor di daerah. Apakah kita sudah siap bergeser (shifting) jenis pekerjaan, yang sebelumnya banyak bersifat administratif menjadi pekerjaan dengan porsi yang lebih banyak berupa kajian/analisis?

Sebagai tindak lanjut arahan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Pimpinan Kementerian Keuangan dalam rangka transformasi dan reformasi kelembagaan pada DJPb, para pimpinan mengharapkan agar DJPb tidak hanya menjadi pengelola perbendaharaan yang tradisional, tetapi juga dapat menganalisis keuangan negara dan mampu berperan sebagai intellectual fiscal leader, Regional Chief Economist, sekaligus Financial Advisor (FA).

Oleh: Joshua Harris Pardamean Samosir, Subbagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Salah satu upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian adalah melalui government expenditure. Government expenditure pada prosesnya tidak terlepas dari teknis pengadaan barang/jasa (PBJ) pemerintah. Teknis pengadaan barang/jasa pemerintah tentunya menjadi bagian yang perlu dilaksanakan dengan baik untuk mendukung peningkatan perekonomian masyarakat. Dalam melaksanakan PBJ, baik instansi pemerintah maupun penyedia memiliki perikatan hukum yang lahir dari kontrak PBJ. Kontrak PBJ menjadi salah satu bagian penting yang sangat memengaruhi terlaksananya proses PBJ.

Oleh: Mohamad Yusuf, Kepala Subbagian Keuangan Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara

Selain memiliki banyak keunggulan, Sumber Daya Manusia (SDM) multigenerasi juga memiliki beberapa tantangan dalam pengelolaannya. Andrea Boatman, seorang penulis di bidang SDM mengungkapkan beberapa tantangan dalam mengelola SDM multigenerasi, antara lain terkait dengan perbedaan gaya komunikasi, stereotipe negatif terhadap kelompok umur yang berbeda, dan ekspektasi yang tidak sama pada pekerjaan. Tantangan-tantangan tersebut saat ini lazim dialami oleh perusahaan maupun instansi pemerintah, tidak terkecuali Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Selain sebagai Treasurer, saat ini DJPb juga mempunyai peran strategis sebagai Regional Economist dan Financial Advisor. Penambahan peran baru tersebut membawa konsekuensi perlunya meningkatkan kompetensi para pegawainya. Untuk menjawab tantangan pengelolaan SDM multigenerasi dalam upaya meningkatkan kompetensi guna mendukung implementasi tugas-tugas baru di DJPb, diperlukan suatu desain pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik DJPb. Tulisan ini menyajikan analisis pengembangan desain pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi SDM multigenerasi yang dapat diadopsi oleh unit kerja lain.

Rachel Dwi Aurindah (Pelaksana pada Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, DJPK) & As'ad Zaenul Arham (Pelaksana pada KPPN Sumbawa Besar, DJPb)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi desa agar mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Alokasi Dana Desa pada tahun 2024 adalah sebesar Rp71 triliun yang terdiri atas Rp69 triliun untuk Dana Desa Reguler dan Rp2 triliun untuk insentif/tambahan Dana Desa atas kinerja pada tahun berjalan. Dana Desa yang telah disalurkan dikelola oleh Kepala Desa bersama aparatur desa sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah disepakati bersama. 

Arif Kurniadi, Kepala KPPN Sinjai

Pembangunan ekonomi merupakan proses berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan umum, sebagai salah satu tujuan bernegara sebagaimana UUD 1945. Salah satu indikator tingkat kesejahteraan adalah kemiskinan. Menurut Andrianus dan Alfatih (2023), kemiskinan merupakan derivation of well being (kondisi hilangnya kesejahteraan). Saat ini kemiskinan masih menjadi permasalahan global, terutama di negara-negara berkembang. Penanggulangan kemiskinan merupakan suatu hal yang penting memperoleh perhatian lebih, karena kemiskinan berdampak pada turunnya kualitas hidup masyarakat yang dapat berakibat pada meningkatnya beban sosial ekonomi, rendahnya partisipasi masyarakat, memburuknya kepercayaan terhadap pemerintah, dan menurunnya mutu generasi yang akan datang. 

Havez Annamir, pelaksana pada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup

Melalui dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia memiliki visi untuk mencapai ketahanan iklim pada tahun 2030 sebagai hasil dari strategi mitigasi dan adaptasi serta pengurangan risiko bencana yang komprehensif. Indonesia telah menetapkan tujuan terkait dengan produksi dan konsumsi pangan, air, dan energi. Tujuan tersebut akan dicapai dengan mendukung pemberdayaan dan peningkatan kapasitas, peningkatan penyediaan layanan dasar di bidang kesehatan dan pendidikan, inovasi teknologi, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Untuk mencapai target NDC 2030, serta niat mempercepat perubahan transformasi menuju pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim, Indonesia telah menyusun Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR) 2050. LTS-LCCR dirancang dengan mempertimbangkan perlunya keseimbangan antara pengurangan emisi dan pembangunan ekonomi, keadilan, dan pembangunan ketahanan iklim, serta dengan menjajaki lebih lanjut peluang untuk mempercepat pencapaian net-zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Arni Widijamitry, Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Sidoarjo

Inovasi dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada satuan kerja (satker) merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian penting Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sidoarjo. Berpijak dari penajaman tugas Seksi Pencairan Dana pada KPPN dalam melaksanakan tugasnya yaitu terkait dengan penyelesaian tagihan kepada negara melalui pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dari satuan kerja (satker), KPPN Sidoarjo menghadirkan inovasi Panduan Satker KPPN Sidoarjo atau PanSer 165. Sebab, proses penyelesaian tagihan sangat berpengaruh pada penyerapan anggaran bahkan berpengaruh pada kualitas kinerja pelaksanaan anggaran oleh satker. Hambatan dalam pelaksanaan anggaran antara lain disebabkan pengembalian SPM yang berpotensi menyebabkan tagihan tidak dapat dibayarkan secara tepat waktu sehingga dapat berdampak pada kualitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Josua Tommy Parningotan Manurung (Pelaksana pada KPPN Balige)

Negara Indonesia memiliki sejarah yang panjang dalam pertumbuhan ekonomi. Mulai dari masa krisis hingga masa pandemi, begitu banyak tantangan bagi Indonesia dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran negara. 

Terdapat penerimaan negara yang dibelanjakan dalam bentuk barang. Adalah tugas dan kewenangan pemerintah untuk mengelola barang tersebut yang lebih kita kenal dengan sebutan Barang Milik Negara (BMN). Pelaporan BMN merupakan salah satu tugas dan kewajiban setiap satuan kerja di lingkungan Pemerintah yang mengelola BMN, baik instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Layanan Umum (BLU), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Penatausahaan BMN melibatkan kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN.