Semarang, 29 Januari 2024 - Dalam rangkaian peringatan Hari Bakti Perbendaharaan ke-20, Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kegiatan Stakeholder Day yang diiringi dengan Rapat Koordinasi Pimpinan Wilayah (Rakorpimwil) Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 di Aula Gedung Keuangan Negara I Semarang, Senin (29/1). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat sinergi antara Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah dengan seluruh satuan kerja (satker) yang dilayani, terutama dalam rangka mewujudkan belanja APBN yang berkualitas (spending better). Dengan mengambil tema, “Optimalisasi Pelaksanaan Anggaran untuk Mewujudkan Pengelolaan APBN yang Lebih Baik”, kegiatan ini mengundang 34 Koordinator/Kantor Wilayah Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan 9 Satuan Kerja (satker).
Dalam sambutannya, Muhdi, selaku Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah, menyampaikan peran penting Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terutama dalam menjaga stabilitas perekonomian. Dalam kurun waktu tahun 2020-2023, APBN menjadi shock absorber dalam menghadapi berbagai gejolak seperti pandemi serta kenaikan harga energi dan pangan. Selain itu, APBN juga menjadi instrumen memulihkan ekonomi dan melindungi masyarakat.
Mengingat pentingnya peran APBN dalam perekonomian, evaluasi atas pelaksanaan Anggaran dan Belanja Kementerian Negara/Lembaga untuk menjamin efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi penggunaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanan anggaran perlu dilaksanakan secara berkala. Pada tahun 2023, alokasi belanja satker K/L yang berkedudukan di Provinsi Jawa Tengah mencapai Rp44,13 triliun, dengan realisasi sebesar Rp42,35 triliun atau 95,96%. Berdasarkan pergerakan realisasi perbulan (m-to-m), terlihat bahwa realisasi belanja cenderung masih menumpuk di akhir tahun, terutama pada Belanja Barang dan Belanja Modal. Hal ini perlu dievaluasi kembali agar dampak belanja pemerintah dapat segera dirasakan oleh masyarakat di awal-awal tahun anggaran.
Kinerja pelaksanaan anggaran tidak hanya berkaitan dengan penyerapan anggaran, namun lebih komprehensif. Kinerja pelaksanaan anggaran ditentukan oleh kualitas perencanaan-penganggaran dan tata kelola pelaksanaan anggaran. Untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran, Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menetapkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Selain evaluasi atas IKPA, disampaikan juga evaluasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dan evaluasi atas pelaksanaan RPATA pada tahun 2023.
Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024
Dana APBN tahun 2024 yang dialokasikan untuk Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan sebesar Rp110,93 triliun, naik 6,67% dibandingkan alokasi tahun 2023, yang terdiri dari: Alokasi Belanja K/L sebesar Rp41,95 triliun, mengalami peningkatan sebesar 9,59%, dan Alokasi Belanja Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp68,97 triliun, mengalami peningkatan sebesar 4,98%. Belanja Pemerintah Pusat akan diarahkan untuk perbaikan kualitas SDM, penuntasan infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau, reformasi birokrasi dan aparatur negara, serta pelaksanaan Pemilu dan dukungan untuk Pilkada. Sedangkan, peningkatan alokasi TKD digunakan untuk mendukung penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Daerah terutama guru dan tenaga kesehatan, meningkatkan pelayanan publik di daerah, mendukung operasional sekolah, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan kesetaraan, serta untuk menangani kemiskinan ekstrem dan stunting.
Dalam menjalankan anggaran di tahun 2024, Muhdi menyampaikan agar seluruh satker untuk melakukan peningkatan kualitas perencanaan, meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan, melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek, melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ), meningkatkan akurasi dan percepatan penyaluran Dana Bantuan Sosial (Bansos), meningkatkan kualitas belanja (value for money) dan meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengendalian internal, sebagai angkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2024.
Diharapkan, DIPA Tahun Anggaran 2024 dapat dilaksanakan segera di awal tahun sehingga masyarakat dan perekonomian dapat merasakan manfaatnya langsung secara maksimal. Selain itu, agar seluruh pemangku kepentingan saling berkoordinasi dan bersama-sama menjaga kualitas belanja, memperkuat sinergi dan harmonisasi kebijakan APBN dan APBD, dan yang paling penting saling menjaga integritas dan tata kelola sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
Dalam acara Stakeholder Day Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah memberikan penghargaan bagi satker berprestasi sebagai bentuk apresiasi terhadap satker atas pelaksanaan anggaran tahun 2023. Adapun penghargaan yang diberikan adalah Satuan Kerja dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) Terbaik dan Kantor/Koordinator Wilayah Terbaik dalam Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.
Peringkat Nilai IKPA terbaik tahun 2023, yaitu Rolog Polda Jateng, Polres Sragen, dan Polresta Banyumas untuk kategori pagu besar diatas Rp80 miliar. Kategori Pagu Sedang (Rp 30-80 miliar) diterima Hubdam IV/DIP, Bekangdam IV/DIP dan Polres Wonosobo. Kategori Pagu Kecil (di bawah Rp30 miliar) diterima Bidpropam Polda Jateng, Lembaga Pemasyarakatan Besi dan KPP Pratama Sukoharjo.
Selanjutnya, Kantor/Koordinator Wilayah terbaik dalam penggunaan Kartu Kredit Pemerintah diterima Badan Pusat Statistik, Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa Tengah, dan Kantor Wilayah DJBC Jateng dan DIY.
Acara diakhiri dengan kegiatan ramah tamah antara Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah dengan undangan yang hari.
Narahubung Media: ________________________________________________________________
Triana Ambarsari Kepala Bidang PPA I,
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah
DJPb – Mengawal Indonesia, Indonesia Maju
Telp. 024-3515989; 024-3540815
