Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS, adalah SPM langsung kepada Bendahara Pengeluaran atau Penerima Hak yang diterbitkan oleh PA/ KPA atau pejabat lain yang ditunjuk atas dasar kontrak kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya.
Dasar Hukum
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2022 tentang Piloting Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Platform Pembayaran Pemerintah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/ Jasa Diterima.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara yang Bersumber Dari Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.
Persyaratan
Waktu Penyelesaian
Alur Pelayanan
SPM LS NON KONTRAKTUAL
Syarat & Prosedur SPM LS Non Kontraktual
SPM LS Non Kontraktual untuk:
- Pembayaran Honorarium, baik honorarium rutin maupun insidentil (honor kegiatan);
- Pembayaran Perjalanan Dinas;
- Pembayaran sekaligus lunas kepada Pihak Ketiga senilai di bawah 50 juta rupiah;
- Pembayaran sekaligus lunas kepada Pihak Ketiga yang menggunakan Kuftansi/ Nota Pesanan/ Faktur; dan
- Khusus untuk pembayaran yang barangnya belum diterima (misal : sewa, jasa internet. dll) harus melampirkan copy Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia Barang/ Jasa (SPKPBJ) sesuai Lamp II PMK No. 145/PMK.052017.
-
Cetakan SPM yang sudah ditandatangani basah » diupload di dok. pendukung SPM hasil scan yang telah ditandatangani PPSPM.
-
Detail CoA SPM dari SAKTI » diupload di dok. pendukung SPM hasil scan yang telah ditandatangani PPSPM.
-
Faktur Pajak, Surat Setoran Pajak (SSP) dan/ atau bukti setor lainnya » diupload di dok. pendukung SURAT SETORAN PAJAK.
-
Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia Barang/ Jasa - SPKPBJ (khusus untuk barang/ jasa belum diterima) » diupload di dok. pendukung GARANSI BANK.
-
SPTJM (khusus akhir tahun) » diupload di dok. pendukung SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK.
Syarat & Prosedur SPM Dana PNBP
Kode SPM
SPM LS KONTRAKTUAL
Syarat & Prosedur SPM LS Kontraktual
Ketentuan:
- Khusus untuk pembayaran yang barangnya belum diterima (misal : sewa, jasa internet, dll) harus melampirkan copy Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia Barang/ Jasa (SPKPBJ) sesuai Lampiran II PMK No. 145/PMK.052017.
- Untuk Jenis SPM-PNBP. SPM Pinjaman/ Hibah Luar Negeri (P/HLN) diatur sesuai dengan SE yang masih berlaku.
- Atas kontrak yang telah didaftarkan ke KPPN Jakarta II, jika terjadi kesalahan data maka untuk membenarkannya harus melalui perekaman addendum data dan disampaikan ke KPPN Jakarta II, BUKAN langsung dilakukan UBAH.
- Data perjanjian/ kontrak didaftarkan ke KPPN Jakarta II melalui OTP Kontrak pada SAKTI user PPK (val_) paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditandatanganinya perjanjian/ kontrak untuk dicatatkan ke dalam Kartu Pengawasan Kontrak KPPN Jakarta II.
- Penyampaian ADK Kontrak dan data pendukungnya dilakukan melalui SAKTI.
-
Cetakan SPM yang sudah ditandatangani basah » diupload di dok. pendukung SPM hasil scan yang telah ditandatangani PPSPM.
-
Detail CoA SPM dari SAKTI » diupload di dok. pendukung SPM hasil scan yang telah ditandatangani PPSPM.
-
Resume Kontrak yang sudah ditandatangani » diupload di dok. pendukung LAINNYA.
-
Karwas Kontrak yang sudah ditandatangani » diupload di dok. pendukung LAINNYA.
-
Faktur Pajak, Surat Setoran Pajak (SSP) dan/ atau bukti setor lainnya » diupload di dok. pendukung SURAT SETORAN PAJAK.
-
Surat Pernyaraan Kesanggupan Penyedia Barang/ Jasa - SPKPBJ (khusus unruk barang/jasa belum diterima) » diupload di dok. pendukung GARANSI BANK.
-
Garansi Bank dan/ atau SPTJM (khusus akhir tahun) » diupload di dok. pendukung GARANSI BANK.
Syarat & Prosedur SPM LS Kontraktual Dana PNBP
Kode SPM
SPM LS UANG MUKA KONTRAK
Dasar Hukum
Dasar hukum pembayaran SPM Uang Muka Kontrak adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 145/PMK.05/2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/ Jasa Diterima.
Syarat Jaminan Uang Muka
Syarat & Prosedur SPM-LS Uang Muka Kontrak
Penatausahaan Jaminan Uang Muka oleh Satker
SPM LS PENGEMBALIAN
Syarat & Prosedur SPM Pengembalian Pajak/ Cukai/ PBB/ BHPTB/ Imbalan Bunga (IB)
Pengajuan SPM Pengembalian/ Restitusi Pajak/ Bea dan Cukai/ PBB/ BPHTB/ Imbalan Bunga (IB) dilengkapi dengan:
- Cetakan SPM yang sudah ditandatangani basah >> diupload di dok. pendukung SPM hasil scan yang telah ditandatangani PPSPM.
- Detail CoA SPM dari SAKTI >> diupload di dok. pendukung SPM hasil scan yang telah ditandatangani PPSPM.
- Surat Keputusan Pengembalian Restitusi Pajak/ Imbalan Bunga (IB) dari Kantor Pelayanan Pajak/ Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPP/KPBC) Resume Kontrak yang sudah ditandatangani >> diupload di dok. pendukung LAINNYA.
Syarat & Prosedur SPM Pengembalian PNBP
