Ternate-djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/ternate/id. Pelaksanaan anggaran merupakan bagian dari siklus anggaran (budged cycle) yang diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan. Dokumen-dokumen penting dalam pelaksanaan anggaran adalah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA. Sedangkan dokumen pembayaran antara lain terdiri dari Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala KPPN Ternate, M. Izma Nur Choironi, saat membuka acara sosialisasi mitigasi risiko pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2018 dan launching aplikasi ISMA (4/7). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula KPPN Ternate selama dua hari, yakni pada tanggal 4−5 Juli 2018. Kegiatan diikuti oleh kurang lebih 290 peserta yang merupakan pejabat perbendaharaan (KPA/PPK/PPSPM/bendahara pengeluaran) seluruh satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Ternate.
Lebih lanjut, Izma menyampaikan bahwa sejak beberapa tahun ini Kementerian Keuangan telah melakukan penilaian terhadap pengelolaan pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh satuan kerja dalam periode tertentu. Penilaian anggaran tersebut dirangkum dalam beberpa indikator kinerja pelaksanaan anggaran antara lain realisasi anggaran, pengelolaan Uang Persediaan (UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP), penyelesaian tagihan, retur SP2D, penyampaian data kontrak, dan beberapa indikator lainnya.
Untuk mewujudkan pelaksanaan anggaran yang baik diperlukan tools dalam bentuk mitigas risiko dan aplikasi pendukung sebagai sarana early warning system untuk menghindari kesalahan/keterlambatan yang dapat mempengaruhi kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja. “Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan permasalahan satker dalam pelaksanaan anggaran yang muncul selama periode Semester I Tahun 2018 dapat dimitigasi sedini mungkin dan diharapkan dengan adanya launching aplikasi ISMA (Integrated System and Monitoring Application) dapat membantu bapak dan ibu dalam melaksanakan tugas dan fungsi perbendaharaan lebih baik lagi” harap Izma.
Kegiatan sosialisasi diisi dengan penyampaian materi oleh narasumber dari KPPN Ternate maupun dari Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara terkait PMK 190/PMK.05/2012, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), penyusunan laporan keuangan semester I Tahun 2018/Aplikasi SPRINT, launching aplikasi, dan mitigasi penolakan SPM. Kegiatan sosialisasi diakhiri dengan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sebagai feedback untuk masukan dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi/bimtek berikutnya.
Affandi Pattangai-Kontributor KPPN Ternate