Ternate-djpbn.kemenkeu.go.id/kppn/ternate/id. Dalam pelaksanana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) terdapat kategori pembayaran atas beban APBN sebelum barang/jasa diterima antara lain: pemberian uang muka kerja, sewa-menyewa, pekerjaan pemeliharaan, dan pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dibayarkan dengan uang persedian. Kategori pembayaran atas beban APBN sebelum barang/jasa diterima diatas perlu dipahami oleh para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) satker lingkup pembayaran KPPN Ternate dalam pelaksanaan pembayaran atas tagihan APBN. Dengan adanya peningkatkan pemahaman para PPK akan berdampak positif terhadap kompetensi dan laporan kinerja satuan kerja.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala KPPN Ternate, M. Izma Nur Choironi, saat membuka acara stakeholder day dan sosialisasi tata cara pembayaran atas beban APBN sebelum barang/jasa (8/8). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula KPPN Ternate selama dua hari, yakni pada tanggal 8−9 Agustus 2018. Kegiatan diikuti oleh kurang lebih 290 peserta yang merupakan para pejabat pembuat komitmen seluruh satuan kerja lingkup pembayaran KPPN Ternate.
“Manfaat dengan adanya stakeholder day ini agar PPK memahami tenatng pentingnya pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBK/WBBM)” imbuh Izma. Lebih lanjut Izma menyampaikan bahwa kompetensi para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan PPK sangat berperan penting dalam dalam pelaksanaan peraturan terkait pelaksanaan APBN termasuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Beban APBN Sebelum Barang/Jasa Diterima dan PMK Nomor 50/PMK.05/2018 tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus Bagi Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan SPM.
Untuk mewujudkan indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) setiap pejabat perbendaharaan di lingkup satuan kerja dituntut untuk lebih aware terhadap pengelolaan APBN dengan memantau perkembangan kinerja pelaksanana anggaran di monev pa yang ada di Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN). “Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan ilmu yang diperoleh bapak dan ibu dapat disampaikan dan ditularkan kepada seluruh pengelola keuangan satker” harap Izma.
Kegiatan stakeholder day dan sosialisasi ini selain membahas PMK 145/PMK.05/2017, disampaikan pula rapor kinerja pelaksanaan anggaran per satker periode semester I Tahun 2018 yang disampaikan oleh narasumber dari Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara. Di akhir acara pada hari kedua (9/8) diadakan kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sebagai feedback dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi/bimtek berikutnya.
Affandi Pattangai-Kontributor KPPN Ternate