Melanjutkan rangkaian agenda Rapat Pimpinan Nasional Gabungan (Rapimnasgab) Kementerian Keuangan Tahun 2023 yang digelar sejak Rabu (22/11), para pimpinan unit dari kelima Unit Eselon I Kementerian Keuangan dari seluruh Indonesia kembali berkumpul di Aula Gedung Dhanapala, Jakarta pada Kamis (23/11). Kelima Unit Eselon I tersebut adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR).
”Setiap eselon haruslah memikirkan suatu permasalahan sebagai satu kesatuan. Adanya suatu masalah keuangan itu bukan hanya masalah satu eselon saja, tetapi juga harus diketahui oleh eselon yang lain. Sinergitas dibutuhkan terutama dalam menentukan dinamika di daerah yang bukan hanya terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena ternyata penyaluran dana ke daerah juga merupakan urusan DJPPR, DJA, DJPK, dan DJKN,” pesan Wamenkeu Suahasil Nazara dalam arahannya pada Rapimnasgab.
Wamenkeu menyampaikan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu berusaha untuk saling memahami kondisi APBD maupun dinamika yang terjadi di daerah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas pemerintah pusat dan daerah serta turut membantu pelaksanaan keuangan di daerah. Wamenkeu juga meminta agar unit-unit eselon I dapat menyentuh salah satu sisi Kementerian Keuangan yang masih jarang dikaji yakni Laporan Keuangan Pemerintah yang direfleksikan melalui aspek performance dan connecting data satu sama lain, sebab Kementerian Keuangan adalah satu kesatuan.
Rangkaian Rapimnasgab hari kedua dihadiri pula oleh para Staf Ahli dan Staf Khusus, para pimpinan unit eselon I Kementerian Keuangan. Dalam kesempatan tersebut Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi menyajikan paparan dengan topik ”Ekosistem Kerja Kemenkeu membahas Kebijakan Organisasi, SDM, Aset, dan Anggaran”, dilanjutkan oleh sesi materi dan arahan Wakil Menteri Keuangan yang dimoderatori oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Luky Alfirman. [NS/CSP]