Reformasi birokrasi adalah upaya untuk mencapai tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mendorong upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan good governance, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) secara aktif berpartisipasi dalam menjalankan program reformasi birokrasi salah satunya adalah dengan mengikuti penilaian Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sejak tahun 2013.
Dalam kegiatan Apresiasi dan Penganugerahan ZI Menuju WBK/WBBM yang diselenggarakan di Bali, Rabu (6/12), Kementerian PANRB mengumumkan bahwa 13 unit kerja di lingkup Kementerian Keuangan berhasil meraih predikat WBBM. Sebanyak 6 di antaranya merupakan unit vertikal DJPb, yaitu Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan, Kanwil DJPb Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kanwil DJPb Provinsi Bali, Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara.
“Pastikan keberhasilan pencapaian Indeks RB, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), ZI diikuti perbaikan nyata pada tata kelola pemerintahan. Perkuat secara berkelanjutan orientasi RB berdampak, sebagai target kinerja instansi untuk mendukung tujuan pembangunan nasional. Percepat transformasi birokrasi berbasis digital terintegrasi,” tegas Wakil Presiden Republik Indonesia Ma’ruf Amin dalam arahannya pada kegiatan tersebut..
Dalam kesempatan tersebut, Ma’ruf Amin secara langsung menyerahkan penghargaan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati atas prestasi Kementerian Keuangan sebagai instansi Pemerintah dengan unit kerja pelayanan berpredikat menuju WBK/WBBM nonmandiri terbanyak.
“Sebagaimana arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden, mari terus kita lanjutkan kerja baik ini. Bekerja bukan sekadar melakukan rutinitas, tetapi harus memberikan dampak. Reformasi bukan hanya tumpukan kertas, tetapi dibuktikan dengan birokrasi yang lincah dan cepat. Insya Allah kita bisa menjadi bagian yang ikut mewujudkan birokrasi Indonesia kelas dunia dengan menciptakan Kementerian Keuangan yang melayani makin baik dan makin tepercaya,” harap Menkeu.
Penganugerahan predikat WBBM ini menjadi wujud komitmen seluruh pegawai di lingkungan DJPb untuk memaknai pembangunan ZI sebagai hal yang utama dalam menguatkan integritas. DJPb dan Kementerian Keuangan akan terus berupaya untuk menjadi organisasi yang unggul dan tepercaya di mata masyarakat serta menjadi role model bagi institusi pemerintah lainnya. [NS]
