Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengapresiasi kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) sebagai Regional Chief Economist (RCE). Dalam sesi arahan pada RCE Forum di Bali, Kamis (7/12), Wamenkeu berpesan agar komunitas RCE yang mengerti betul tentang pengelolaan keuangan negara dapat diperluas. RCE juga perlu mempelajari dan mengeksplorasi fiscal tools.
RCE Forum merupakan forum koordinasi antara Local Expert dan Regional Expert, Kanwil DJPb, Kantor Pusat DJPb, serta Badan Kebijakan Fiskal (BKF) untuk menggali isu dan permasalahan terkait perekonomian regional sebagai bentuk tindak lanjut atas kegiatan Kick-Off Local Expert dan Regional Expert di bidang Ekonomi dan Fiskal beberapa bulan yang lalu. Forum ini menghadirkan narasumber Kepala Kanwil Provinsi Kalimantan Timur M. Syaibani, Kepala Kanwil Provinsi DKI Jakarta Mei Ling, Local Expert Provinsi Bali Ni Putu Wiwin Setyari, dan Local Expert Provinsi Gorontalo Herwin Mopanggo, dengan moderator Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Regional Titik Anas.
"Tahun depan agar dibuat komunitas yang makin memahami dan aware tentang APBN., terutama dari pihak Kanwil DJPb dan akademisi. Pertanyaan dari masyarakat adalah hal yang baik. Makin banyak penjelasan yang diberikan oleh komunitas ini, makin banyak pula orang yang mengerti," jelas Wamenkeu.
Wamenkeu juga mendorong perluasan forum ekonomi di kampus-kampus. Hal ini dapat dilakukan dengan menghadirkan pejabat atau pegawai dari Kanwil DJPb di kampus untuk mengajar, khususnya mengampu mata kuliah Ekonomi Publik.
"Kemenkeu Mengajar tidak hanya diadakan setahun sekali, tetapi dapat dikembangkan pada berbagai periode dengan materi Keuangan Negara. Kegiatan seperti ini diharapkan mampu melakukan capture terhadap isu regional yang ada dengan lebih tajam dan menghasilkan ekonom-ekonom muda yang mampu membangun daerahnya," tutur Wamenkeu.
Dalam RCE Forum para peserta membahas berbagai isu dan permasalahan terkait perekonomian regional, antara lain peningkatan produktivitas dan daya saing daerah, penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan, perbaikan infrastruktur dan konektivitas, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembahasan isu-isu tersebut diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Wamenkeu juga menekankan pentingnya pemahaman tentang fiscal tools yakni APBN dan APBD sehingga dapat optimal digunakan dalam menghadapi masalah.
"Banyak dimensi inflasi berada di tangan pemerintah daerah, sehingga dulu dirumuskan untuk diberikan insentif kepada daerah dalam bentuk Dana Insentif Daerah Penanganan Inflasi. Hal ini merupakan salah satu bentuk fiscal tools," terang Wamenkeu.
Wamenkeu berpesan agar para pegawai Kementerian Keuangan makin memahami fiscal tools yang tidak hanya berupa APBN, tetapi juga APBD.
"Banyak Local Expert yang paham sekali tentang APBD. APBD sebagai fiscal tools seharusnya dipahami dan harusnya bisa dikombinasikan dengan APBN untuk menghadapi masalah. Contohnya, melalui Instruksi Presiden tentang pembangunan jalan daerah, APBN juga digunakan untuk membangun jalan yang berstatus jalan daerah. Pemerintah pusat dapat menambahkan alokasi meskipun sudah ada dalam APBD, supaya fiscal tools betul-betul bisa bermanfaat," papar Wamenkeu.
Acara ini menandai komitmen pemerintah dalam mengatasi tantangan ekonomi regional dengan memanfaatkan potensi kolaborasi untuk menjadi pijakan dalam pembangunan ekonomi regional yang lebih kuat dan berkelanjutan. [CSP]