Yogyakarta, 5 Mei 2025 - Di tengah tantangan dan kemajuan global, aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia diharapkan terus bertransformasi menjadi 'Smart ASN' untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Pengembangan kompetensi pegawai dalam penguasaan teknologi informasi, berjiwa wirausaha, memiliki literasi bahasa asing yang baik, dan berjejaring luas dipercaya dapat memuluskan upaya tersebut.
Hal itu ditegaskan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam "Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Triwulan I Tahun 2025: Strategi Peningkatan Kualitas ASN dalam Membangun Birokrasi yang Profesional dan Adaptif di DIY" di Gedhong Pracimosono Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (28/04/2025) yang juga dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Rini Widyantini. Kepala Bagian Umum Kanwil DJPb DIY, Pratanto mewakili Kepala Kanwil DJPb DIY turut hadir dalam acara tersebut.
Gubernur DIY menegaskan Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki modal untuk membangun birokrasi yang profesional dan lincah yang ditandai dengan penerimaan berbagai apresiasi. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik.
"Dukungan dan teladan dari Ibu Menteri PANRB dapat menjadi energi positif bagi Pemda DIY dalam menumbuhkan birokrasi yang 'Smart' berupa sigap, melayani, akuntabel, responsif, dan transformatif demi kemuliaan dan kebahagiaan masyarakat Yogyakarta," ucap Gubernur DIY.
Sementara itu, Menteri PANRB mengapresiasi Pemda DIY yang selalu meraih nilai reformasi birokrasi terbaik mulai dari penilaian SAKIP, SPBE, dan sebagainya sehingga layak menjadi percontohan bagi instansi pemerintah daerah lainnya. Menteri PANRB juga menyebut DIY sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan sangat berpotensi menjadi pionir birokrasi di masa depan.
"Mari bersama-sama kita wujudkan Yogyakarta sebagai lentera reformasi birokrasi dengan menghadirkan ASN yang kompeten dan berdaya saing serta birokrasi yang kolaboratif dan melayani dengan cepat kebutuhan masyarakat," tuturnya.
Selanjutnya, Dosen Departemen Manajemen Kebijakan Publik (DMKP) Fisipol UGM, Indri Dwi Apriliyanti memaparkan hasil studi yang dilakukan Tim UGM lintas sektor yang mencoba memvisualisasikan ASN atau sektor publik di masa depan.
