Yogyakarta, 28 Mei 2025 - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga sinergi antara kebijakan fiskal dan dinamika perekonomian daerah melalui penyelenggaraan Rapat Komite Asset Liability Committee (ALCo) Regional DIY secara daring. Agenda rutin bulanan ini diadakan untuk membahas realisasi kinerja anggaran hingga 30 April 2025 serta mengidentifikasi peluang dan tantangan ekonomi secara menyeluruh.
Rapat yang dihadiri jajaran Kementerian Keuangan Satu di DIY ini turut menghadirkan akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Sebagai Local Expert, akademisi UGM tersebut memberikan wawasan dan pandangan strategis untuk mendukung kebijakan fiskal yang tepat sasaran.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak DIY selaku Kepala Perwakilan Kemenkeu Satu, Erna Sulistyowati dalam sambutannya menyampaikan ALCo menjadi sarana penting untuk menyelaraskan pelaksanaan anggaran dengan dinamika ekonomi yang terjadi di lapangan. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam menyusun analisis menyeluruh yang mencerminkan kondisi pertumbuhan ekonomi DIY secara aktual dan komprehensif. Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta menekankan pelaksanaan ALCo memiliki peran strategis dalam mengawal arah kebijakan fiskal nasional yang telah dirancang sejak awal tahun.
“Sesuai arahan Ibu Menteri Keuangan, ALCo merupakan instrumen penting dalam membaca keterkaitan antara kebijakan fiskal dan dinamika ekonomi yang berkembang di masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Agung menjelaskan penyajian data makro ekonomi dan kinerja fiskal secara terintegrasi di setiap wilayah menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis pemerintah pusat. Hal ini menjadi bagian penting dari upaya mitigasi risiko fiskal yang dapat berdampak besar terhadap keberlangsungan pembangunan.
Diskusi dalam Rapat Komite ALCo ini juga menyoroti keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi daerah yang ditopang konsumsi rumah tangga, ketahanan pangan serta nilai tukar petani dan nelayan dengan peningkatan penerimaan negara, khususnya sektor perpajakan seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Analisis semacam ini menjadi kunci untuk memastikan kebijakan belanja pemerintah benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hingga akhir April 2025, Belanja Negara di wilayah DIY tercatat mencapai Rp5.951,93 miliar yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung program prioritas nasional dan pembangunan daerah. Rapat ALCo Regional ini kembali menegaskan peran penting DJPb DIY sebagai pengawal fiskal yang adaptif dan responsif terhadap dinamika ekonomi serta sebagai bagian integral dari upaya Kementerian Keuangan dalam mewujudkan pengelolaan APBN yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
