
Yogyakarta, 3 Juni 2026 - Transformasi pengelolaan keuangan negara terus dilakukan untuk memastikan manfaat APBN dapat dirasakan masyarakat secara lebih cepat, tepat, dan akuntabel. Di tengah perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya tuntutan layanan publik, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mendorong penguatan sistem perbendaharaan melalui implementasi Next Treasury yang merupakan langkah strategis menuju tata kelola APBN yang lebih modern dan terintegrasi.
Komitmen tersebut menjadi salah satu fokus dalam kegiatan "Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Perbendaharaan dalam Mendukung Implementasi Next Treasury" yang digelar Direktorat Sistem Perbendaharaan DJPb pada 3–5 Juni 2026 di Treasury Learning Centre (TLC) Yogyakarta. Dalam sembutannya membuka kegiatan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY), Taukhid menegaskan transformasi pengelolaan keuangan negara merupakan sebuah keniscayaan untuk menjawab tantangan tata kelola yang semakin kompleks serta kebutuhan masyarakat akan layanan publik yang semakin cepat dan berkualitas.
"Tentunya, keberhasilan implementasi Next Treasury tersebut perlu didukung kesiapan SDM yang memiliki kompetensi dan kapasitas dalam memahami substansi regulasi, mengawal perbaikan proses bisnis, serta dapat secara cepat dan tepat memberikan solusi terhadap berbagai tantangan dalam pelaksanaan APBN," ujar Taukhid.
Selanjutnya, ia menegaskan implementasi Next Treasury penting bagi Kanwil DJPb DIY dan KPPN lingkup DIY yang memegang peran strategis sebagai pengawal pelaksanaan APBN. Tidak hanya menjalankan fungsi Treasury, keduanya juga berperan sebagai Regional Chief Economist dan Financial Advisor yang memberikan dukungan, konsultasi, analisis serta pendampingan kepada berbagai pemangku kepentingan. Melalui peran tersebut, kebijakan fiskal pemerintah dapat diterjemahkan menjadi program dan layanan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di daerah.
Sementara itu, Direktur Sistem Perbendaharaan DJPb, Sulaimansyah menjelaskan melalui Next Treasury, DJPb membangun sistem perbendaharaan yang terintegrasi, adaptif, dan berbasis data. Kehadiran sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan APBN, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan anggaran sehingga penyaluran anggaran negara dapat dilakukan dengan lebih baik dan program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain dapat berjalan optimal.
Keberhasilan transformasi tersebut tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesiapan SDM yang mengelolanya. Karena itu, peningkatan kompetensi pegawai perbendaharaan menjadi faktor penting agar setiap perubahan sistem dapat diimplementasikan secara efektif.
"SDM yang memahami regulasi, mampu mengawal perbaikan proses bisnis, dan responsif terhadap berbagai tantangan pelaksanaan APBN akan menjadi garda terdepan dalam memastikan layanan perbendaharaan tetap berjalan lancar dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat," ucapnya.
Pada akhirnya, implementasi Next Treasury bukan sekadar pembaruan sistem teknologi, melainkan bagian dari upaya memperkuat kualitas tata kelola perbendaharaan negara. Dengan sistem yang semakin adaptif dan SDM yang kompeten, APBN diharapkan dapat dikelola secara lebih profesional, kredibel, dan responsif. Transformasi ini menjadi fondasi penting agar setiap rupiah APBN benar-benar mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.




