JALAN SOLO KM 8.6 NAYAN, MAGUWOHARJO, DEPOK,SLEMAN, YOGYAKARTA

KODE  POS :  55282

Berita

  2. Beranda
  3. Data & Publikasi
Berita

Yogyakarta, 22 Januari 2024

 

Halo Sobat #InTress,
 
Kemenkeu Satu DIY menggelar press conference APBN regional DIY triwulan IV 2023 bertempat di front office Kanwil DJPb DIY (22/1).
 
Kanwil DJPb DIY, Kanwil DJP DIY, KPPBC Yogyakarta, KPKNL Yogyakarta, dan BDK Yogyakarta sebagai representasi Kemenkeu Satu DIY mengundang media lokal di DIY sebagai sarana penyampaian informasi bagi masyarakat terkait kinerja APBN terkini DIY hingga 31 Desember 2023.
 
Kinerja APBN menunjukkan tren yang positif. Sampai dengan 31 Desember 2023 kinerja Pendapatan Negara di DIY sebesar Rp9.091,72 M tumbuh positif 4,95%. Dari sisi Pendapatan dan Hibah, realisasi sementara Pendapatan Negara dan Hibah hingga 31 Desember 2023 tercatat Rp2.774,30 triliun (112,64 persen dari target APBN 2023 atau 105,20 persen dari target Perpres Nomor 75/2023), tumbuh 5,25 persen (yoy)
 
Dari sisi Belanja Negara, kinerja Belanja Negara yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) adalah sebesar Rp 22.768,56 miliar (97,94% dari pagu belanja) tumbuh 6,04%. Seluruh komponen Belanja Negara mengalami pertumbuhan positif, BPP tumbuh 5,60% yang ditopang oleh kinerja Belanja Barang tumbuh signifikan dipengaruhi oleh realisasi belanja barang
 
Pengeluaran Belanja negara ini bentuk dukungan penuh bagi percepatan transformasi ekonomi dalam jangka pendek yaitu melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi.
 
Pemerintah juga hadir dalam pengembangan UMKM di daerah, dukungan tersebut dalam bentuk subsidi bunga penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Sampai dengan 31 Desember 2023, Penyaluran KUR Per Wilayah di DIY s.d. 31 Desember 2023 (dalam miliar) adalah sebesar Rp5,52 triliun yang telah diterima oleh 101.126 debitur.
 
Kinerja APBN hingga akhir Desember 2023 tercatat baik dan berjalan sesuai rencana serta aktivitas ekonomi Indonesia masih terjaga, dengan tetap mewaspadai dampak perlambatan ekonomi global dan eskalasi geopolitik serta situasi global yang cukup dinamis dan menantang.
 
APBN sebagai motor penggerak sekaligus alat pengaman diharapkan dapat tetap solid menjaga stabilitas ekonomi, melindungi serta memberi manfaat bagi masyarakat. APBN yang sehat dan kuat menjadi instrumen untuk melindungi masyarakat dan menjaga momentum ekonomi kita untuk tetap tumbuh dan pulih.
 
Berita

Yogyakarta, 22 Januari 2024

 

Halo Sobat #InTress,

Dalam rangka implementasi peran Kemenkeu Satu sebagai Regional Chief Economist (RCE), Kemenkeu Satu DIY menyelenggarakan kegiatan Rapat Komite ALCo Wilayah D.I.Yogyakarta Realisasi s.d Desember 2023 di ruang Rapat lantai II Kanwil DJPb DIY (22/1).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh instansi vertikal Kemenkeu Satu DIY yaitu Kanwil DJPb DIY, Kanwil DJP DIY, KPPBC Yogyakarta, KPKNL Yogyakarta, dan BDK Yogyakarta sebagai representasi Kemenkeu Satu DIY, serta local expert Universitas Gadjah Mada.

Kegiatan dibuka dengan arahan dari Kepala Kanwil DJPb DIY Agung Yulianta, yang dilanjutkan dengan paparan materi ALCo realisasi s.d. 31 Desember 2023 oleh Kepala Bidang PPA II, Juli Kestijani.

Diskusi seluruh peserta rapat membahas terkait kinerja fiskal sisi APBN-APBD, perkembangan perekonomian regional DIY, Current/Strategic/Local Issues di Regional DIY, serta Analisis Tematik di Regional DIY dengan tema Peluang dan Tantangan serta Strategi Kebijakan Pusat-Daerah dalam Mengatasi Pengangguran dan Meningkatkan Produktivitas Tenaga Kerja di daerah.

Selepas papat Komite ALCo, kegiatan dilanjutkan dengan press conference APBN KiTa Regional DIY, dengan mengundang media lokal di DIY sebagai sarana penyampaian informasi bagi masyarakat terkait kinerja APBN terkini DIY hingga Desember 2023.

#RCE
#ALCo
#KemenkeuSatu
#KemenkeuTepercaya

Berita

Yogyakarta, 18 Januari 2024

 

Dalam rangka peningkatan akurasi dan kualitas data Laporan Keuangan UAKKBUN-Kanwil dan UAKBUN-D KPPN Tahun Anggaran 2023 Lingkup Kanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta serta Evaluasi Permasalahan Data Transaksi Keuangan Tahun Anggaran 2023 terkait data TDK dan TO DO LIST seperti Pagu Minus, Saldo Tidak Normal, Ketidaksesuaian Akun, Utang Belum Diterima Tagihannya, Kanwil DJPb DIY menyelenggarakan kegiatan koordinasi penyelesaian data TDK dan TO DO LIST transaksi Tahun Anggaran 2023 dengan narasumber Nur Abdul Haris, Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN Yogyakarta yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 bertempat di RR Lantai 1 Kanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta. Acara diikuti oleh PIC Pelaksanaan Rekonsiliasi dan PIC Penyusun Laporan Keuangan KPPN Lingkup Kanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta, PIC Pelaksanaan Revisi Anggaran dari Bidang PPA I serta Pejabat dan pegawai Bidang PAPK Kanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta.

 

Selain sebagai wadah untuk berdiskusi, bertukar pendapat, dan menyamakan persepsi untuk menentukan langkah mitigasi dan solusi atas permasalahan dalam penyusunan laporan keuangan, kegiatan ini juga penting dilakukan sebagai langkah strategis mempersiapkan penyusunan Laporan Keuangan UAKKBUN-Kanwil dan UAKBUN-D KPPN Tahun Anggaran 2023 yang berkualitas dan akuntabel dengan harapan dapat meningkatkan penilaian tingkat Partisipasi sehingga akan berdampak pada peningkatan peringkat dalam penilaian Laporan Keuangan UAKKBUN-Kanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta.

 

Pada kesempatan ini, narasumber Nur Abdul Haris memaparkan materi mengenai kriteria penilaian LK UAKKBUN-Kanwil dan UAKBUN-D KPPN Tahun Anggaran 2023 serta evaluasi hasil penilaian LK UAKKBUN-Kanwil dan UAKBUN-D KPPN Tahun Anggaran 2022. Penilaian LK UAKKBUN-Kanwil  dan  UAKBUN-D  KPPN  Tahun Anggaran 2023   didasarkan   atas ND-98/PB.6/2023 tanggal 01 Februari 2023  hal  Kriteria Penilaian Laporan Keuangan Tingkat UAKBUN-D KPPN dan Laporan Keuangan Tingkat UAKKBUN Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang terdiri dari 70% Laporan Unaudited dan 30% Laporan Audited dengan kriteria penilaian akurasi data (50%), ketepatan waktu (2%), kelengkapan (3%) dan partisipasi (45%) . Lebih lanjut disampaikan mengenai update pagu minus dan register hibah oleh Prodho Praharanto dan pemaparan permasalahan dari masing-masing KPPN. Acara ditutup dengan diskusi dan tanya jawab.

 

#PenyusunanLaporanKeuanganKementerianNegara

#PenilaianLKBUN2023

#KanwilDJPbDIY

#DJPbHAnDAL

 

Berita

Yogyakarta, 16 Januari 2024

 

Kolaborasi Kanwil DJPb DIY dan KPPN Yogyakarta, Ajak Satker Berstrategi TA 2024 Untuk Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Berkualitas
 
Halo Sobat #InTrees
 
KPPN Yogyakarta bersinergi dengan Kanwil DJPb DIY menggelar kegiatan Stakeholder's Day dan Penandatanganan pakta Integritas Kuasa Pengguna Anggaran lingkup KPPN Yogyakarta (16/1).
 
Pada kesempatan tersebut, Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta dalam sambutannya menyatakan bahwa DIPA 2023 telah direalisasikan untuk mencapai berbagai output dan memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat DIY khususnya di wilayah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.
 
Belanja pemerintah yang disalurkan melalui KPPN Yogyakarta memberikan support fiskal dalam fungsi insfrastruktur, Hukum dan Hankam, Ketahanan Pangan, Pendidikan dan Kesehatan. Juga support dalam percepatan transformasi ekonomi untuk peningkatan Investasi, penagulangan inflasi, prevelensi stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem.
 
Kilas baik pelaksanaan Anggaran TA 2023 tersaji dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Data dari aplikasi OMSPAN/MONSAKTI periode s.d. bulan Desember 2023, menunjukkan data IKPA KPPN Yogyakarta sebagai Kuasa BUN, yang artinya itu adalah akumulasi dari IKPA satker lingkup KPPN Yogyakarta untuk sementara mendapatkan nilai 94,88 (baik). Diharapkan bersama pada tahun 2024 nanti nilai IKPA secara keseluruhan akan lebih meningkat menjadi sangat baik.
 
Alokasi anggaran yang dikelola KPPN Yogyakarta tahun 2024 sebesar Rp22,01 T atau meningkat sebesar 110,87% dari tahun anggaran 2023. Dengan berpedoman pada langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran, alokasi anggaran siap untuk direalisasikan dengan sebaik-baiknya oleh satker. Hal ini perlu menjadi perhatian semua pihak guna meningkatkan kualitas belanja 2024.
 
Guna memperkuat komitmen integritas untuk mewujudkan pelaksanaan anggaran yang lebih baik dan akuntabel, pada kesempatan tersebut dilaksanakan pula agenda Penandatangan Pakta Integritas antara Tahun 2024 antara Kepala Kanwil DJPb DIY dan Kepala KPPN Yogyakarta, dengan Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguana Anggaran mitra kerja KPPN Yogyakarta, yang secara simbolis akan diwakili oleh KPA terpilih.
 
Kegiatan dilanjutkan dengan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, Penyampaian Langkah-Langkah Strategis Tahun Anggaran 2024, Sosialisasi Anti Korupsi dan SMAP ISO 37001:2016, dan Rencana Penarikan Dana (RPD) oleh Kepala KPPN Yogyakarta, Arvi Risnawati.
 
Acara ditutup dengan dialog terbuka dan sharing session mengenai hal-hal yang telah berjalan di tahun 2023 dan tantangan atas pelaksanaan anggaran yang lebih baik di tahun anggaran 2024.
 
Berita

Yogyakarta, 15 Januari 2024

 

Hai, Sobat #InTress
 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan lahir sebagai lokomotif dalam rangkaian reformasi pengelolaan keuangan negara. Karenanya, Direktorat Jenderal Perbendaharaan senantiasa melakukan pembenahan dan perbaikan di berbagai aspeknya.
 
Memperingati Hari Bakti Perbendaharaan yang ke-20, segenap keluarga besar Kanwil DJPb DIY melaksanakan tasyakuran Dua Dekade Indonesian Treasury bertempat di aula Kanwil DJPb DIY. (15/1)
 
Kegiatan tasyakuran dilaksanakan secara hybrid dengan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan dan seluruh instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia.
 
Pada acara tasyakuran tersebut, ditayangkan pula video arahan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dalam arahannya, Menkeu berharap DJPb akan terus meningkatkan kemampuannya terutama di bidang data analitik dengan begitu banyak informasi data yang dimiliki terhadap operasi keuangan negara. DJPb dengan seluruh instansi vertikal juga perlu mengembangkan kehadiran kapasitas dan juga wajah Kementerian Keuangan yang efektif, akuntabel, profesional di seluruh pelosok Indonesia.
 
Dirjen Perbendaharaan juga memberikan apresiasi serta arahan kepada seluruh jajaran DJPb baik di pusat maupun di daerah, juga kepada Badan Layanan Umum (BLU) lingkup DJPb atas sinergi baik yang telah dijalankan selama ini.
Selamat Hari Bakti Perbendaharaan ke-20!
 
“Dua Dekade Indonesia Treasury, Terus Bertransformasi Dalam Melayani Negeri”
 
Berita

Yogyakarta, 11 Januari 2024

 

Halo Sobat #Intress,
 
Mengawali tahun 2024, Kanwil DJPb DIY menggelar Forum Diskusi Kamis Pahingan bertemakan “Refreshment Tata Cara Revisi dan Evaluasi IKPA 2023” secara daring (11/1).
 
Dalam sambutan pembukaan kegiatan tersebut, Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta, menyatakan bahwa menjadi kewajiban bersama sebagai pengelola keuangan untuk menghadirkan belanja yang berkualitas, yaitu belanja yang dieksekusi sesuai dengan perencanaannya dan menghasilkan output yang memberikan outcomes yang optimal bagi kemakmuran rakyat. Revisi menjadi salah satu tools yang dibutuhkan satuan kerja dalam rangka Let The Manager Manage, yaitu para KPA mempunyai fleksibilitas dalam mengelola dana DIPA untuk capaian yang optimal.
 
Selanjutnya untuk mengetahui kualitas belanja satuan kerja, dapat diukur melalui IKPA (Indikator Pelaksanaan Anggaran), yang mensyaratkan tiga aspek, yaitu kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Kegiatan Kamis Pahingan yang dilaksanakan secara daring dan dihadiri seluruh satuan kerja di wilayah Kanwil DJPb DIY tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan memotivasi satker untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran.
 
Dalam sesi pemaparan pertama, Kepala Bidang PPA I, Asri Isbandiyah Hadi menyampaikan terkait revisi kewenangan yang menjadi kewenangan DJPb yang diatur melalui Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2023. Terdapat beberapa pengaturan baru sejalan dengan terbitnya PMK Nomor 62 Tahun 2023, antara lain terkait pelimpahan kewenangan revisi ke K/L dengan Pengesahan DJPb, Penyelesaian tunggakan pada DJPb menjadi Tahun-Tahun Anggaran sebelumnya dalam 1 (satu) Program, dan antar satker Badan Layanan Umum.
Lebih lanjut dijelaskan terkait teknis revisi anggaran pada sistem SAKTI oleh Prodho Praharanto, mulai dari perekaman usulan revisi pada pengguna level operator satker sampai dengan approval oleh KPA.
 
Sesi pemaparan kedua disampaikan terkait tantangan strategis dan upaya peningkatan IKPA TA 2024 oleh narasumber Kepala Seksi PPA I B, Widyastuti Puji Lestari. Upaya yang perlu dilaksanakan oleh satuan kerja adalah dengan memedomani langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2023, menjadikan IKPA sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU), melaksanakan pemantauan dan evaluasi capaian IKPA secara periodik, dan agar para KPA di lingkungan K/L untuk lebih meningkatkan perhatian dalam mengawal kinerja pelaksanaan anggaran.
 

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

 IKUTI KAMI

 PENGADUAN

 

Search