JALAN SOLO KM 8.6 NAYAN, MAGUWOHARJO, DEPOK,SLEMAN, YOGYAKARTA

KODE  POS :  55282

Berita

  2. Beranda
  3. Data & Publikasi
Berita

Yogyakarta, 30 Januari 2024

 

Halo Sobat #InTress,
 
Mengawali tahun 2024, Kanwil DJPb DIY menyelenggarakan Kegiatan One on One Meeting Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) Triwulan I 2024 dalam rangka pembinaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran Kementerian Lembaga (K/L) di Gedung Treasury Learning Center (TLC) Yogyakarta. Kegiatan yang diikuti oleh 10 satuan kerja yang mewakili 10 K/L dengan pagu terbesar atau berdasarkan kriteria terpilih tersebut menggunakan metode indepth interview. Selain itu juga dilakukan penyampaian kertas kerja terhadap 22 satker untuk melakukan self assessment pelaksanaan anggaran masing-masing (30/1).
 
Pokok-pokok tema pendalaman pada EPA triwulan I 2024 meliputi kinerja belanja K/L 2023, proyeksi ketercapaian target pelaksanaan anggaran Triwulan I 2024, konfirmasi kesiapan prasyarat dan/atau telah mulainya berbagai kegiatan K/L. Konfirmasi juga dilakukan atas permasalahan/hambatan yang dihadapi dan berpotensi menjadi penyebab penyerapan rendah pada triwulan I 2024, pengawalan khusus pada belanja-belanja strategis pada masing-masing K/L dan implementasi Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024. EPA merupakan kegiatan rutin sebagai salah satu implementasi aktivitas reviu belanja pemerintah.
 
Berita

Yogyakarta, 26 Januari 2024

 

[Kinerja APBN yang Solid dan Kredibel serta Pertumbuhan Ekonomi yang Terjaga menjadi Pondasi Kuat untuk Mengawali Tahun 2024]

Halo Sobat #InTress,

Sampai 31 Desember 2023, kinerja APBN DIY cukup solid dan kredibel. Pendapatan negara di DIY telah terealisasi sebesar Rp9.091,72 M atau 103,2 persen dari target, tumbuh 4,95 persen (YoY).

Sementara itu realisasi belanja negara di DIY sampai 31 Desember 2023 tumbuh sebesar 6,04 persen (YoY), yaitu mencapai Rp22.768,56 M atau 97,94 persen dari alokasi APBN. Realisasi belanja negara terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp12.527,78 M atau 97,04 persen dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp10.240,78 M atau 99,06 persen.

Selengkapnya bisa disimak pada infografis berikut ini!

 

 

 

 



#APBNKiTa
#AyokawalAPBNKiTa
#KanwilDJPbDIY
#DJPbHAnDAL
#InTress

Berita

Yogyakarta, 24 Januari 2024

 

Selamat sore, Sobat #InTress
 
DJPb tengah berada dalam proses transformasi melalui dua peran besar selain peran Treasury, yaitu sebagai Regional Chief Economist (RCE) dan Financial Advisor (FA). DJPb juga mengimplementasikan Shadow Organization (SO) pada seluruh kantor vertikal. Dalam kunjungan kerja ke Kantor Pelayananan Perbendaharaan Negara (KPPN) Wonosari pada Rabu (24/1), Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti menekankan pentingnya sinergi antar-kantor vertikal DJPb diiringi dengan dukungan terhadap Unit Eselon I lain di Kementerian Keuangan, terutama yang tidak memiliki kantor vertikal di daerah, termasuk Badan Layanan Umum (BLU).
 
“Kita di Ditjen Perbendaharaan saat ini selain sebagai Treasury juga berperan sebagai RCE dan Financial Advisor. Kita perlu bekerja lebih keras bersama-sama dengan unit eselon I di Kementerian Keuangan terutama untuk peran RCE. Tujuannya agar kita lebih paham APBD, lebih paham APBN, dan bagaimana menyambungkan keduanya. Dengan begitu kita tahu apa saja program daerah yang tidak ada ada di pusat dan program pusat yang tidak ada di daerah,” jelas Dirjen Perbendaharaan dalam sambutannya.
 
Pada kesempatan tersebut Dirjen Perbendaharaan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada KPPN Wonosari atas capaian kinerja yang menjadi bagian penting dari kinerja APBN 2023 yang luar biasa. Dirjen Perbendaharaan juga mengingatkan agar para pegawai menjaga netralitas terutama di media sosial.
 
“Tantangan di 2024 ini sangat berbeda. Kita menghadapi dinamika politik dan geopolitik global yang belum usai. Namun, kita semua harus menghadapinya dengan semangat dan optimisme serta tetap waspada. Saya titip teman-teman untuk membantu Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemda. Kita lakukan peran sebagai Regional Chief Economist dengan baik,” pesan Dirjen Perbendaharaan yang didampingi oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Didyk Choiroel, Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan @ditjenpk Jaka Sucipta, Kepala Kanwil @djpbyogyakarta Agung Yulianta, dan Direktur @pusatinvestasipemerintah Ismed Saputra.
 
Berita

Yogyakarta, 24 Januari 2024

 

Selamat siang, Sobat #InTress
 
Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti bersama Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Didyk Choiroel, Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan @ditjenpk Jaka Sucipta, Kakanwil @djpbyogyakarta Agung Yulianta, Direktur @pusatinvestasipemerintah Ismed Saputra serta jajaran DJPb Yogyakarta mengunjungi Desa Kemadang dan Desa Karangrejek di Provinsi DI Yogyakarta, Rabu (24/01). Desa-desa ini sukses memanfaatkan Dana Desa untuk mendorong perekonomian masyarakat.
 
“Kami senang desa ini tumbuh menjadi desa wisata sekaligus menjadi inspirasi desa lain. Tempatnya bersih, hospitality-nya bagus, bangunannya pun menarik, dengan memanfaatkan Dana Desa,” kata Dirjen Perbendaharaan. Namun, tantangannya adalah menjaga keberlanjutan.
 
“Desa harus menciptakan organisasi yang berkelanjutan dan stabil untuk menjaga keberlangsungan potensi yang dimiliki. Desa bisa membuat festival, juga memberdayakan masyarakat dalam usaha cenderamata dengan memanfaatkan Pembiayaan Ultramikro (UMi),” saran Dirjen Perbendaharaan.
 
“Mayoritas penduduk merupakan petani, dan sebagian nelayan, dengan pekerjaan sampingan pelaku wisata. Kami memiliki sekitar sepuluh pantai yang ramai dikunjungi seperti Pantai Baron dan Pantai Watukodok. Memang dengan adanya objek wisata, jadi ada peningkatan penghasilan bagi masyarakat,” jelas Lurah Kemadang Sutono.
Pada kesempatan yang sama Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bahari Sejahtera Desa Kemadang Rubiyono menambahkan bahwa BUMDes ini berdiri sejak tahun 2016.
 
“Tahun 2023 kami mulai membuka homestay. Selain itu ada unit usaha simpan pinjam, parkir, dan pengelolaan sampah,” ungkap Rubiyono.
Sedikit berbeda, Kepala Desa Karangrejek Supramonco menerangkan bahwa Dana Desa digunakan untuk mendukung usaha pertanian, peternakan, dan perikanan. Desa ini pun memiliki potensi sebagai desa wisata yang sedang dijajaki.
Adapun Direktur Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan berpesan agar Dana Desa digunakan sebaik-baiknya. Persyaratan yang telah ditentukan harus dilengkapi dan didorong percepatannya untuk meningkatkan potensi insentif yang akan diberikan bagi desa yang berkinerja baik.
 
Berita

Yogyakarta, 24 Januari 2024

 

Sebagai instrumen Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, APBN difokuskan kepada prioritas pembangunan yang langsung bersinggungan dengan kebutuhan masyarakat seperti pengendalian inflasi, penurunan prevalensi stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan investasi. Dalam rangka amplifikasi peran fiskal dan membahas capaian anggaran tahun 2023 dan pengelolaan APBN tahun 2024, TVRI stasiun Yogyakarta meminta penjelasan kepada Kanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta dalam acara bertajuk Jogja Hari ini. Bertindak sebagai narasumber Asri Isbandiyah Hadi, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I.

 

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Angaran I menyampaikan kinerja belanja negara yang dikelola oleh satker Kementerian/Lembaga dan transfer ke daerah. Kabid PPA I juga menyampaikan meskipun pelaksanaan anggaran mengalami banyak kendala namun kinerja anggaran di tahun 2023 masih dalam kategori sangat baik, yang tercermin dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kanwil DJPb DIY sebagai BUN. Dalam upaya memitigasi kendala tersebut di tahun 2024, Kanwil DJPb DIY dan KPPN sebagai instansi vertikal telah melakukan pertemuan dengan seluruh satuan kerja untuk menekankan strategi pengelolaan anggaran yang berkualitas.

 

Dalam menjaga tata Kelola pelaksanaan anggaran, Kanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta berkomitmen membuka layanan komunikasi dan konsultasi berbasis inovasi. Pengawalan pengelolaan anggaran juga dilakukan sesuai fungsi DJPB yang tidak hanya sebagai Treasurer, namun juga sebagai Regional Chief Economist (RCE) dan Financial Advisor (FA). Perwujudan peran ini antara lain melalui penyusunan kajian dan rekomendasi yang bermanfaat untuk penerapan kebijakan di tingkat Daerah. Dengan kolaborasi ini, diharapkan satker dan SKPD dapat meningkatkan dan menjaga akuntabilitas pelaksanaan anggaran sehingga dampak belanja yang telah digelontorkan benar-benar berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan.

 

Tautan livestreaming: https://www.youtube.com/watch?v=BScj6mtXrsU

Berita

Yogyakarta, 23 Januari 2024

 

Halo Sobat #InTrees

Kolaborasi Kanwil DJPb DIY dan KPPN Wates, Ajak Satker Berstrategi untuk Mewujudkan Pelaksanaan Anggaran TA 2024 yang Berkualitas melalui agenda Selapanan dan Penandatanganan Pakta Integritas Kuasa Pengguna Anggaran lingkup KPPN Wates (23/1).

Pada kesempatan tersebut, Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta menyatakan dalam sambutannya bahwa DIPA 2023 telah direalisasikan untuk mencapai berbagai output dan memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat DIY termasuk di wilayah Kabupaten Kulon Progo.

Belanja pemerintah yang disalurkan melalui KPPN Wates memberikan support fiskal dalam fungsi Hukum dan Hankam, Ketahanan Pangan, Pendidikan dan Kesehatan, juga support dalam percepatan transformasi ekonomi untuk peningkatan Investasi, pengendalian inflasi, serta pengurangan prevelensi stunting.

Data dari aplikasi OMSPAN/MONSAKTI periode s.d. bulan Desember 2023, menunjukkan data IKPA KPPN Wates sebagai Kuasa BUN (akumulasi dari IKPA satker lingkup KPPN Wates) mendapatkan nilai 96,17 (sangat baik).

Dengan berpedoman pada langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran untuk meningkatkan kualitas belanja 2024, alokasi anggaran satker lingkup KPPN Wates tahun 2024 yang mencapai Rp1,49 T siap untuk direalisasikan segera oleh satker.

Pada kegiatan tersebut juga dilakukan penandatangan Pakta Integritas Tahun 2024 antara Kepala Kanwil DJPb DIY, Kepala KPPN Wates, dengan Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguana Anggaran mitra kerja KPPN Wates, serta penyerahan penghargaan atas kinerja satker lingkup KPPN Wates.

Kegiatan dilanjutkan dengan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, Penyampaian Langkah-Langkah Strategis Tahun Anggaran 2024, serta dialog terbuka dan sharing session mengenai hal-hal yang telah berjalan di tahun 2023 dan tantangan atas pelaksanaan anggaran yang lebih baik di tahun anggaran 2024.

#DJPbHAnDAL

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

 IKUTI KAMI

 PENGADUAN

 

Search