Yogyakarta, 3 Mei 2024 – Kepala Kantor Perwakilan (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Agung Yulianta optimistis perekonomian DIY tetap kokoh ke depan di tengah bayang-bayang ketidakpastian global. Keyakinan itu disampaikan Agung melihat kinerja pendapatan dan belaja APBN di DIY yang meningkat serta semakin berkualitas.
Hal tersebut disampaikan Agung dalam “Press Conference Perkembangan Fiskal Ekonomi Regional DIY untuk Realisasi s.d. 31 Maret 2024” yang digelar di Kantor Kanwil DJPb DIY, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Selasa (30/4/2024). Konferensi pers ini juga menghadirkan narasumber dari Kemenkeu Satu yakni Kepala BDK Yogyakarta, Endang Widajati; Kasi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai VI KPPBC Yogyakarta, Turanto; Kabid Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kanwil DJP DIY, Agus Hernawanto Purnomo; dan Kepala KPKNL Yogyakarta, Tuti Kurniyaningsih.
“Secara umum kinerja APBN di DIY pada Triwulan I tahun 2024 sangat bagus dan ditunjukkan dengan kinerja ekonominya yang mendukung APBN serta program-program kami pun berhasil. Mudah-mudahan dengan kondisi itu ekonomi DIY tetap kokoh ke depan,” kata Agung di depan awak media.
Dalam paparannya, Agung menjelaskan kinerja APBN di DIY pada akhir Maret 2024 terus menunjukkan performa prima di tengah ketidakpastian perekonomian global dengan beragam risiko yang masih tinggi. Belanja negara sampai dengan 31 Maret 2024 terealisasi Rp5,27 triliun atau tumbuh signifikan 20,27% dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama atau year on year (yoy). Hal ini dipengaruhi oleh pertumbuhan 2 komponen utama yakni Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang tumbuh 42,54% serta TKD dan Dana Desa yang tumbuh 4,10%.
Belanja Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp2,63 triliun (8,79% dari pagu belanja) atau tumbuh 42,54%. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat terdiri atas realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp1,30 triliun (27,18% dari pagu belanja) yang tumbuh cukup signifikan hingga 47,06% karena dipengaruhi oleh pembayaran THR tahun 2024. Lalu, realisasi Belanja Barang sebesar Rp927,33 miliar (16,98% dari pagu belanja) dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp394,76 miliar (8,38% dari pagu belanja).
Dukungan APBN terhadap APBD melalui Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa juga meningkat. Sampai dengan 31 Maret 2024, realisasi penyaluran TKD dan Dana Desa mencapai Rp2,64 triliun atau 25,13% dari alokasi. Meningkatnya kinerja TKD dan Dana Desa dipengaruhi oleh pertumbuhan positif dari realisasi penyaluran Dana Desa yang tumbuh 39,52%; Dana Keistimewaan tumbuh 28,53%; dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang tumbuh 2,93%.
Selanjutnya, kinerja Pendapatan Negara mencapai Rp2,39 triliun atau tumbuh 22,75% sampai dengan 31 Maret 2024. Ada 2 komponen Pendapatan Negara yang mengalami pertumbuhan menggembirakan. Pertama, penerimaan pajak sampai dengan 31 Maret 2024 mencapai Rp1,449 triliun atau sekitar 22,36% dari target penerimaan pajak yaitu sebesar Rp6,484 triliun. Capaian ini mengalami pertumbuhan positif sebesar 9,55% apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2023 pada periode yang sama.
Kinerja penerimaan pajak ini ditopang oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi atau konsumsi masyarakat, adanya peningkatan pembayaran PPh 21 terutama pada sektor jasa keuangan dan jasa kesehatan, adanya kenaikan di sektor perdagangan besar dan eceran, serta pembayaran pajak karena dampak pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi yang menyatakan terjadinya kurang bayar. Seluruh komponen penerimaan perpajakan mengalami pertumbuhan kecuali Pajak Lainnya yang disebabkan oleh penjualan benda meterai di Kantor Pos turun. Kedua, PNBP tumbuh 37,80% akibat masifnya kinerja Pendapatan BLU, terutama realisasi pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit dan Pendidikan.
Penerimaan cukai sampai dengan Maret 2024 mengalami peningkatan 55,75% (yoy akumulatif). Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh naiknya penerimaan cukai akibat dari pelunasan cukai yang mendapatkan fasilitas penundaan serta diperkuat dengan adanya peningkatan penerimaan cukai dari Ultimum Remidium. Sedangkan untuk penerimaan pabean terutama dipengaruhi penerimaan Bea Masuk BC 2.5, adanya Bea Masuk dari Gudang Berikat, dan denda administrasi pabean.
“Belanja negara yang berkualitas merupakan bentuk kehadiran negara melalui dukungan APBN untuk penguatan ekonomi, sekaligus meningkatkan ketahanan fiskal dalam menghadapi kondisi ekonomi global yang masih perlu diwaspadai,” tutup Agung.
Yogyakarta, 30 April 2024
Yogyakarta, 24 April 2024
Yogyakarta, 24 April 2024
Yogyakarta, 23 April 2024
Yogyakarta, 5 April 2024
