Yogyakarta, 21 Juni 2024 - Kanwil DJPb DIY menerima kunjungan tim ekonomi PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI pada Rabu (12/6/2024). Kehadiran tim dari BSI ini untuk bersilaturahmi dengan Kanwil DJPb DIY sekaligus berdiskusi mengenai kondisi perekonomian terkini Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Tim ekonomi dari BSI diterima langsung secara hangat oleh Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta beserta jajaran. Kepala Departemen Makro dan Pasar Keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Kahfi Riza mengatakan kunjungan ini merupakan bagian dari series of roadshow yang dilakukan BSI untuk silaturahmi dan belajar tentang ekonomi regional.

"Dalam kolaborasi ekonomi daerah, BSI sebagai pilar pengembangan ekonomi syariah memiliki mandat agar kehadiran bank syariah bermanfaat dalam pertumbuhan ekonomi di daerah. Oleh sebab itu, kami perlu berdiskusi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan agar bisa menggali beberapa hal yang sangat berguna bagi kami untuk melakukan kajian dan anlisis," kata Kahfi Riza.

Dalam sesi pemaparan, Kepala Kanwil DJPb DIY menjelaskan secara detail dan komprehensif mengenai perekonomian regional Yogyakarta, mulai dari pertumbuhan ekonomi, kondisi produk domestik regional bruto (PDRB), inflasi, nilai tukar petani dan nelayan (NTP dan NTN), indeks pembangunan manusia (IPM), nilai ekspor dan impor, penyaluran KUR dan UMi hingga proyek-proyek infrastruktur yang tengah dijalankan di DIY. Data tersebut dihimpun secara komprehensif oleh Kanwil DJPb DIY dalam fungsinya sebagai regional chief economist (RCE).

Tim dari BSI juga menanyakan iklim investasi di Yogyakarta, terutama di sektor perumahan. BSI melihat banyak lahan persawahan di Yogyakarta kini telah berubah menjadi kawasan perumahan, bahkan sekelas real estate.

Menanggapi hal tersebut, Agung Yulianta menjelaskan pengaruh dinamika masyarakat berpenghasilan menengah ke atas terhadap perekonomian Yogyakarta tidak semasif di daerah lain, terutama pada sektor perumahan. Agung menegaskan penopang utama perekonomian di DIY yaitu UMKM.

“Memang demand terhadap properti Yogyakarta tetap ada dengan harga yang cenderung tinggi. Tapi demand tersebut kebanyakan bukan dari penduduk asli Yogyakarta,” tuturnya.

Selanjutnya, kedua belah pihak juga mendiskusikan soal dana Transfer ke Daerah (TKD) yang masih menjadi penopang utama APBD di DIY. Menurut Agung, TKD hadir sebagai  bagian dari perimbangan keuangan pusat dan daerah yang menjadi instrumen penjaga kesesuaian arah kebijakan makro dengan kebijakan daerah.

“Oleh karena itu, dalam komponen TKD ada yang bersifat block grant maupun spesific grant. Block grant digunakan untuk mendukung daerah sesuai dengan inisiatif dan kebutuhan daerah. Sebagai contoh Dana Alokasi Umum yang digunakan sesuai dengan inisiatif dan kebutuhan daerah, namun Dana Alokasi Umum juga digunakan spesific grant yaitu untuk perekrutan PPPK yang merupakan program nasional,” ucap Agung.

Diskusi yang berlangsung di antara kedua belah pihak berlangsung secara hangat dan ceria. BSI dan Kanwil DJPb DIY sepakat bahwa sektor perbankan punya potensi untuk berkontribusi lebih gencar lagi dalam pembangunan jangka panjang di Yogyakarta.

Yogyakarta, 20 Juni 2024 - Kanwil DJPb DIY menyelenggarakan forum group discussion (FGD) bertema “Manajemen Aset Optimal, Layanan BLUD Maksimal” pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 dengan tujuan meningkatkan kesepahaman dan berbagi pengalaman dalam pengelolaan aset di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Acara ini dihadiri oleh perwakilan seluruh Biro Perekonomian dan BPKAD pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di DIY serta dari BLU rumah sakit dan bidang kesehatan lainnya di DIY.

Kepala PPA I Kanwil DJPb DIY, Asri Isbandriah Hadi dalam sambutannya saat membuka acara menyampaikan pentingnya BLUD agar mampu mengoptimalkan fleksibilitas yang didapatkan untuk mendukung peningkatan layanan yang diberikan. Terutama optimalisasi pengelolaan aset seperti pengelolaan pendapatan, belanja, pengadaan barang dan jasa, utang piutang, tarif, sumber daya manusia (SDM), kerja sama, investasi dan remunerasi serta SiLPA/defisit.

Dalam sesi pemaparan, narasumber dari RSUP dr Sardjito, Ika Yuli Astuti menyampaikan bagaimana pengalaman instansinya mengoptimalkan fleksibilitas pengelolaan aset yang didapat dalam rangka meningkatkan layanan. Optimalisasi tersebut antara lain dengan terlaksananya kerja sama operasi (KSO) maupun kerja sama pemanfaatan aset.

KSO dilakukan dengan memanfaatkan aset peralataan mesin milik pihak ketiga yang digunakan dalam memberikan layanan, terutama layanan labolatorium di RSUP dr Sardjito. KSO dipilih dengan mempertimbangkan aspek penghematan anggaran. Lalu, kerja sama pemanfaatan aset dilakukan dalam rangka optimalisasi aset dengan menyewakan ruangan kepada pihak ketiga. Saat ini peling tidak terdapat 15 mitra kerja sama dalam pemanfaan aset tersebut.

Selanjutnya, narasumber dari KPKNL Yogyakarta Ditjen Kekayaan Negara Kemenkeu, Sri Purwati memaparkan alur kebijakan dan pengaturan optimalisasi aset BLU di pemerintah pusat. Mulai dari batasan pemanfaatan aset BLU, skema, jangka waktu pemanfaatan, dan tarif sewa. Pemanfaatan BMN atau barang milik negara dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dengan memperhatikan kepentingan negara dan kepentingan umum, tidak mengubah status kepemilikan BMN, dan dilakukan terhadap BMN yang telah mendapat penetapan status penggunaan.

Menurutnya, skema pemanfaatan aset dapat berbentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan (KSP), bangun guna serah/bangun serah guna (BGS/BSG) maupun kerja sama pembangunan infrastruktur (KSPI) atau kerja sama terbatas untuk pembiayaan infrastruktur (KETUPI). Jangka waktu pinjam pakai paling lama 5 tahun, sewa paling lama 10 tahun, dan KSP paling lama 30 tahun sejak perjanjian ditandatangani serta jangka waktu sewa dalam rangka kerja sama infrastruktur paling lama 50 tahun.

Sri Purwati mengatakan besaran sewa ditentukan oleh tarif pokok sewa dan faktor penyesuai sewa. Tarif pokok sewa merupakan nilai wajar atas sewa hasil perhitungan dari penilai. Adapun faktor penyesuai sewa ditetapkan dengan mempertimbangkan daya beli/kemampuan membayar masyarakat serta kemauan membayar masyarakat dan nilai keekonomian atas masing-masing infrastruktur yang disediakan. Pengaturan yang ada di pemerintah pusat ini bisa dijadikan acuan untuk membangun regulasi di pemerintah daerah sepanjang Kementerian Dalam Negeri tidak mengatur secara khusus.

Sebagai penutup, Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta mengingatkan pentingnya pemda menyiapkan peraturan terkait pengelolaan aset BLUD. Agung menjelaskan BLUD rumah sakit, seperti halnya BLU pada umumnya memiliki mandat yang tidak ringan serta dituntut mampu memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih hebat dibandingkan dengan swasta.

"Sumber modal RS swasta adalah dari perorangan, sedangkan sumber modal RS dari pemerintah. Pemerintah secara permodalan tentu lebih kuat dibandingkan dengan perorangan. Untuk itu BLU memiliki diberikan fleksibilitas dibanding satker biasa, salah satunya adalah pengelolaan aset. Namun fleksibilitas pengelolaan aset BLUD tersebut akan berjalan dengan baik jika dilindungi dengan payung hukum yang memadai," tutupnya.

Yogyakarta, 19 Juni 2024 - Memperingati Iduladha 1445 Hijriah, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melaksanakan penyembelihan hewan kurban yang dilaksanakan hari ini, Rabu (19/6/2024). Kegiatan itu dilakukan di lapangan Gedung Keuangan Negara (GKN) Yogyakarta yang berada di Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta dan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Yogyakarta di Maguwoharjo, Sleman.

Ibadah kurban ini diselenggarakan secara lancar lewat sinergi Kemenkeu Satu D.I. Yogyakarta yang terdiri atas Kanwil DJPb DIY, Kanwl DJP DIY, KPPN Yogyakarta, KPPN Wates, KPPN Wonosari, KPP Pratama Yogyakarta, KPP Pratama Wates, KPP Pratama Wonosari, KPPBC Yogyakarta, BDK Yogyakarta, dan KPKNL Yogyakarta. Kepala Perwakilan Kemenkeu DIY yang juga Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta ikut hadir di lokasi untuk memantau penyembelihan hewan kurban.

Panitia dari Kemenkeu Satu DIY menyebut jumlah hewan kurban pada tahun ini terdiri atas 4 ekor sapi dan 4 ekor kambing yang disumbangkan oleh pegawai Kemenkeu Satu DIY beserta keluarga. Hewan-hewan kurban tersebut juga dipastikan sehat dan telah memenuhi syarat untuk dikurbankan.

Setelah itu, daging kurban akan dibagikan kepada 450 penerima atau mustahik dari PPNPN, sekuriti, CS, OB, dan marbot masjid di kantor-kantor Kemenkeu Satu. Tak hanya itu, daging kurban juga diberikan kepada warga sekitar GKN Yogyakarta yang berhak menerima.

"Semoga ibadah kurban kita diterima Allah SWT dan mendapatkan balasan yang lebih baik dari-Nya. Amin," ujar Agung Yulianta.

Yogyakarta, 13 Juni 2024 - Kanwil DJPb DIY menggelar Dialog Kinerja Organisasi periode Juni 2024 pada Kamis (13/6/2024). Kegiatan ini juga dihadiri oleh seluruh kepala KPPN dan pejabat administrator lingkup Kanwil DJPb DIY.

Dialog ini menitikberatkan pada pembahasan progres implementasi langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategic Focused Organization (SFO). Dari diskusi yang berlangsung, seluruh pimpinan unit berkomitmen untuk terus menjalankan seluruh aktivitas yang ditentukan sebagai alat untuk mencapai dan meningkatkan kinerja organisasi.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bagian Umum Kanwil DJPb DIY, Pratanto menyampaikan program kerja "Duta Transformasi Kelembagaan" yang telah diformulasikan oleh "Change Agent dan Lighthouse Team KPPN" dengan tema utama “Strategi Penguatan Budaya Non Tunai Dalam Pengelolaan APBN Melalui Cash Management System”.

Di akhir kegiatan, Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta menyampaikan arahan strategis atas isu-isu terkini yang disampaikan peserta DKO ini.

"Diharapkan, Kanwil DJPb dan KPPN mampu untuk terus menguatkan peran masing-masing sekaligus berkolaborasi untuk bersama mencapai target-target kinerja yang semakin menantang," kata Agung Yulianta.

Yogyakarta, 12 Juni 2024 - Aroma khas tinta batik menyeruak kala memasuki halaman rumah sederhana namun luas di Dusun Pulo, Desa Gulurejo, Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Perlahan, tampak 2 perempuan setengah baya tengah asyik membatik di sebuah gubuk sederhana yang berada di salah sudut halaman.

Tak lama, muncul lagi satu perempuan dari dalam rumah yang menyapa kami dengan ramah. Senyumnya menampakkan raut bahagia seperti berjumpa kawan lama.

"Halo, selamat siang!" sapa perempuan tersebut.

Dia lah Erny Widayati, pemilik Mahendra Batik yang merupakan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) binaan Kanwil DJPb DIY. Setelah menyapa kami satu per satu, Erny kemudian masuk kembali ke dalam rumah sembari membawa sejumlah kain batik yang ditata di teras rumah menggunakan rak gantung kain.

"Ini ada yang full batik tulis, ada juga yang dikombinasikan dengan teknik cap," ujarnya.

Kisah Bangkit dari Keterpurukan saat Pandemi Covid-19

Erny bercerita awalnya dia hanya berprofesi sebagai buruh batik. Karena hanya bertugas membatik, dirinya pun tak memiliki keahlian dalam meracik pewarna batik, pemasaran secara online hingga pembukuan keuangan.

Pandemi Covid-19 pun tiba pada awal 2020 dan menghantam seluruh sektor kehidupan masyarakat, tak terkecuali para buruh batik seperti Erny. Namun secercah harapan hadir saat dirinya menerima undangan untuk menghadiri sosialisasi Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Kantor Pemda Kulon Progo.

"Kami yang bergabung dalam kelompok usaha bersama (Kube) kemudian diminta oleh Kanwil DJPb DIY untuk menyampaikan apa saja kebutuhan agar bisa bertahan di masa pandemi. Selanjutnya kami yang saat itu berprofesi sebagai buruh batik mulai diberikan pendampingan berupa pelatihan membatik, pewarnaan, dan meracik warna batik baik sintetis maupun warna alam. Lalu ada pendampingan pengolahan limbah, pemasaran lewat online hingga pembukuan," ujar Erny.

Pelatihan dan pendampingan yang dilakukan itu nyatanya membuat Erny semakin percaya diri untuk membuka usaha batik sendiri. Hingga akhirnya, dia berani membuat brand dengan nama Mahendra Batik.

Tak hanya soal teknis, pelatihan soal pemasaran terutama lewat online juga diakui Erny membantu dirinya merintis usaha tersebut. Kanwil DJPb DIY juga membantu dan mendampingi UMKM seperti Mahendra Batik untuk memperoleh akses permodalan lewat UMi.

"Pelatihan pemasaran tersebut memberikan dampak luar biasa untuk Mahendra batik sehingga saya bisa memasarkan produk hingga ke luar Yogyakarta seperti Bogor (Jawa Barat), Jakarta, Bangka Belitung, Padang (Sumatra Barat), dan Kalimantan. Saat ini jenis dan variasi produk Mahendra Batik semakin beragam dan terus bertambah," tuturnya.

Mencoba Go International

Tidak melulu soal permodalan dan pelatihan teknis, Erny mengatakan pertemuannya dengan Kanwil DJPb DIY membuka kesempatan bagi Mahendra Batik untuk memperluas jaringan pemasarannya. Terakhir, Mahendra Batik berkesempatan tampil dan meramaikan event internasional yaitu G20 di Bali dan ASEAN Meeting. Selain menjadi kesempatan untuk berjualan, 2 event itu dimanfaatkan Erny dan Mahendra Batik untuk mendekatkan budaya batik kepada delegasi dari berbagai negara lain.

"Pertemuan dengan Kanwil DJPb DIY telah memberikan banyak hikmah dan pembelajaran yang luar biasa. Terutama saya diberikan kesempatan utk mendukung kegiatan G20 dan ASEAN Meeting yang berlevel internasional. Dalam kegiatan itu Mahendra Batik menampilkan berbagai produk andalan kami serta memberikan edukasi membatik kepada para delegasi dari berbagai negara di dunia," kata Erny.

Dia pun bersyukur Mahendra Batik kini sudah mempekerjakan sekitar 20 karyawan yang juga merupakan warga sekitar. Dengan kata lain, Mahendra Batik pun ikut memajukan perekonomian Desa Gulurejo.

Erny berharap Kanwil DJPb DIY bisa terus memberikan pendampingan kepada Mahendra Batik agar bisa terus berkembang. Terutama di bidang pemasaran yang kini lebih cenderung ke arah digital.

"Harapan saya, Kanwil DJPb DIY tetap memberikan dukungan kepada Mahendra Batik untuk memperluas jaringan pemasaran serta memberikan pelatihan-pelatihan kepada Mahendra Batik agar bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan batik besar di era digital saat ini," tutupnya.

Yogyakarta, 11 Juni 2024 – Semua elemen Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam payung Kemenkeu Satu terus mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki di seluruh Indonesia sebagai sarana bersinergi demi mencapai tujuan organisasi menuju masyarakat makin sejahtera. Salah satunya pengoptimalan Gedung Treasury Learning Center (TLC) di Yogyakarta.

Gedung tersebut sudah beberapa kali digunakan sebagai sarana sinergi antara Ditjen Perbendaharaan, dalam hal ini Kanwil DJPb DIY dengan elemen Kemenkeu Satu lainnya. Mulai dari pembahasan PP turunan UU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dilakukan bersama Ditjen Anggaran serta Edukasi dan Sosialisasi Pembiayaan APBN dan SBN Ritel dengan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) yang dilakukan pada bulan Mei 2024.

Direktur PNBP K/L Ditjen Anggaran Kemenkeu, Wawan Sunarjo sangat terkesan dengan Gedung TLC Yogyakarta. Wawan menegaskan Gedung TLC di Yogyakarta sangat memadai sebagai tempat belajar hingga Menyusun berbagai aturan penting di lingkup Kemenkeu.

“TLC sangat memadai untuk dijadikan tempat belajar, tempat untuk melakukan FGD (Forum Group Discussion), dan rapat-rapat dalam penyusunan berbagai aturan di lingkup Kemenkeu,” ucapnya beberapa waktu lalu.

Wawan mengatakan Gedung TLC Yogyakarta menjadi fasilitas yang sangat penting untuk memperkuat antarelemen di Kemenkeu Satu. Dia berharap sinergi-sinergi lainnya antara Ditjen Anggaran (DJA) dan DJPb bisa terjalin kembali di Gedung TLC Yogyakarta.

“Terima kasih sekali lagi kami diperkenankan menggunakan gedung ini. Dan tentu ke depan kita berharap dapat terus berkolaborasi, baik di dalam tata kelola PNBP maupun pemanfaatan aset terutama di TLC Yogyakarta,” ucapnya.

Hal yang sama juga diutarakan Direktur Surat Utang Negara (SUN) DJPPR Kemenkeu, Deni Ridwan. Menurutnya, lokasi TLC yang sangat strategis memudahkan penyelenggara untuk mengundang banyak pihak dalam rangka menyukseskan program-program Kemenkeu terkait pengelolaan APBN dan keuangan negara. Gedung TLC ini terletak di jantung Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dekat dengan Kawasan wisata Malioboro, Benteng Vredeburg, Titik 0 Km Yogyakarta, Keraton Yogyakarta, dan posisinya tak jauh dari Stasiun Kereta Api Yogyakarta.

"Mudah-mudahan semakin banyak lagi kegiatan dalam kerangka Kemenkeu Satu yang dilaksanakan di Gedung TLC Yogyakarta untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Kemenkeu Satu Kemenkeu Tepercaya!" kata Deni Ridwan.

Diketahui Gedung TLC Yogyakarta berfungsi sebagai sarana pembelajaran dan riset di bidang Perbendaharaan. Fasilitas lengkap tersedia di gedung ini mulai dari ruang kelas dengan kapasitas 60 orang, ruang rapat, ruang tamu, ruang makan, kamar mandi, musala, ruang multimedia hingga kamar tidur pengajar.