Yogyakarta, 25 Juli 2024 - Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyelenggarakan Forum Diskusi Kamis Pon dengan tema “Tata Kelola Hibah yang Akuntabel untuk Mendukung Pelaksanaan Anggaran yang Berkualitas dan Menyejahterakan” pada Kamis (25/7/2024). Acara yang digelar secara daring itu diikuti satuan kerja (satker) lingkup DIY.

Di sesi pemaparan, Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I B Kanwil DJPb DIY, Widyastuti Puji Lestari menjelaskan dalam pelaksanaan anggaran dimungkinkan Satker Kementerian/Lembaga (K/L) menerima pemberian dari pihak di luar pemerintah pusat yang tidak ditujukan untuk dikembalikan atau yang dikenal dengan hibah. Sampai dengan periode semester I 2024, Kanwil DJPb DIY telah mencatatkan registrasi hibah langsung senilai Rp265,6 miliar.

"Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp192,80 miliar telah ditetapkan menjadi pagu belanja dengan realisasi sebesar Rp30,32 miliar. Perbedaan nilai tersebut mengisyaratkan masih dibutuhkan pemahaman tata kelola hibah untuk memastikan tahapan pengakuan, penggunaan, dan pertanggungjawaban hibah dilaksanakan secara akuntabel," ucap Widyastuti.

Selanjutnya, Widyastuti menjelaskan kriteria hibah yaitu cuma-cuma, tidak ada kontraprestasi, tidak ada ikatan politik serta menunjang tugas dan fungsi K/L penerima hibah. Sedangkan bentuknya dapat berupa uang, barang, jasa, dan surat berharga.

Secara umum, tahapan pengelolaan hibah langsung bentuk uang meliputi penuangan dalam MoU hibah/perjanjian kerja sama hibah/naskah perjanjian hibah daerah, lalu pengajuan permohonan nomor register hibah, pengajuan persetujuan pembukaan rekening hibah, revisi pagu hibah dalam DIPA serta pengesahan pendapatan dan belanja hibah ke KPPN.

"Administrasi hibah pada K/L dilakukan melalui aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi (SEHATI) yang bertujuan mendukung pelaksanaan proses bisnis pengelolaan hibah secara komprehensif dan terintegrasi," jelasnya.

Dalam forum diskusi ini juga disampaikan tentang materi pentingnya security awareness terutama setelah implementasi tanda tangan elektronik atau TTE Eksternal. Kepala Seksi Supervisi Teknis Aplikasi, Andhy Himawan mengimbau satker untuk menghindari screenshot dan copy paste username dan password untuk mencegah kebocoran data.

"Kemudian membatasi penyebaran dokumen kedinasan yang memuat TTE untuk mencegah pemindaian QR code serta memastikan perlindungan informasi pada seluruh siklus identitas digital, termasuk akun pengguna pada aplikasi yang digunakan, dan e-mail kedinasan maupun pribadi," kata Andhy.

Sesi paparan diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab yang diikuti secara antusias oleh seluruh peserta.

Yogyakarta, 25 Juli 2024 - Treasury Learning Center (TLC) di Kota Yogyakarta kembali menjadi ajang sinergi antara kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan kantor vertikalnya di daerah pada Kamis hingga Jumat tanggal 25-26 Juli 2024. Acara bertajuk "Sharing Session Penguatan Kapasitas Pelaksanaan Anggaran Instansi Vertikal DJPb untuk Mendukung Implementasi Treasurer, Regional Chief Economist (RCE), dan Financial Advisor (Trefa)" ini bertujuan agar peran DJPb semakin terlihat dalam memajukan perekonomian regional sebagai kepanjangan tangan Kemenkeu di daerah.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta mengapresiasi kegiatan ini. Selain dilaksanakan di Yogyakarta, Agung mengatakan acara ini penting sebagai sarana berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam rangka meningkatkan peran kantor perwakilan (kanwil) DJPb di regional agar semakin dikenal oleh masyarakat.

"Tugas kita seolah-olah semakin banyak, tetapi fungsi Treasurer, RCE, dan Financial Advisor itu sejatinya merupakan tugas Bendahara Umum Negara (BUN). Memang banyak yang harus dilakukan untuk mengawal APBN supaya berdampak luas ke masyarakat serta mitra kerja kita lainnya. Nomenklatur Trefa ini sangat bagus dan justru menjadi guidance bagi kita," ujar Agung.

Agung menegaskan penguatan peran kantor vertikal DJPb sebagai Trefa penting untuk dilakukan karena DJPb memiliki output yang bermanfaat untuk memajukan perekonomian regional. Selain itu, Agung berharap kepercayaan terhadap DJPb semakin kuat melalui output-output yang dihasilkan.

"Dulu, Kanwil DJPb dan KPPN hanya dilihat terkait dengan pencairan dana, revisi DIPA serta pelaksanaan dan tata kelola anggaran. Namun dengan output yang kita miliki berupa analisis dan rekomendasi, sekarang kita tidak canggung untuk berdiskusi dengan pemda, akademisi, dan stakeholder terkait dengan masalah atau kebutuhan di daerah. Ini juga sebagai upaya membangun trust bahwa hasil analisis dan rekomendasi kita relevan dengan kebutuhan di daerah. Sharing session ini tentu penting agar bisa terjadi sharing knowledge dengan tujuan DJPb makin dikenal dan keberadaannya dibutuhkan," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (APK) DJPb, Fahma Sari Fatma menjelaskan kegiatan sharing session ini dilaksanakan di 3 kota dengan tujuan seluruh Kanwil DJPb dan KPPN di Indonesia bisa bertemu dan berbagi pengalaman dalam menjalankan fungsi Trefa. Fahma juga mengingatkan kantor vertikal DJPb di daerah mampu menjelaskan kondisi global dan nasional yang bisa berdampak kepada perekonomian regional kepada stakeholder di daerah. Dengan dasar informasi tersebut, kantor vertikal DJPb diharapkan mampu menghasilkan analisis dan rekomendasi yang dibutuhkan untuk menjaga serta meningkatkan perekonomian regional.

"Aktivitas global masih mengalami ketidakpastian yang akan mempengaruhi pelaksanaan APBN baik di tingkat nasional maupun regional. Perekonomian kita dipengaruhi ketegangan geopolitik dan isu perubahan iklim serta konflik yang memanas dan mengakibatkan gangguan rantai pasok pangan dan energi sehingga menciptakan inflasi global. Kita sebagai Treasurer harus peduli dengan hal-hal tersebut," ucapnya.

Yogyakarta, 24 Juli 2024 - Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (APK) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Bidang PAPK Kanwil DJPb DIY mengadakan acara "Showcase Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI)" di Ruang PAPK Kanwil DJPb DIY, Maguwoharjo, Sleman pada hari Rabu (24/7/2024). Acara ini juga dihadiri oleh Penasihat atau Advisor IMF (International Monetary Fund), Deon Tanzer.

Kepala Subdirektorat Statistik dan Analisis Laporan Keuangan Direktorat APK, Ingelia Puspita menjelaskan acara showcase ini bertujuan untuk memperkenalkan aplikasi SIKRI dalam pengonsolidasian data keuangan di tingkat daerah. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian "Workshop on Government Finance Statistics (GFS)" yang berlangsung dari tanggal 22 hingga 27 Juli 2024. SIKRI dirancang untuk mengonsolidasikan data keuangan dari APBN dan APBD sehingga menghasilkan laporan manajerial dalam hal ini GFS yang komprehensif.

Deon Tanzer menyatakan kekagumannya terhadap SIKRI. Deon mengatakan sistem ini sangat komprehensif dan belum pernah dia temui di negara lain. Menurutnya, SIKRI ini bisa dikembangkan lebih baik lagi ke depan.

"Sistem ini sangat komprehensif, dan saya berharap dapat dikembangkan lebih baik lagi ke depannya," ujar Deon.

Acara ini tidak hanya menunjukkan inovasi teknologi dalam pengelolaan keuangan tetapi juga memperkuat kerja sama antara instansi pemerintah pusat dan daerah. Showcase ini menjadi bukti bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan.

Setelah ini, SIKRI diharapkan dapat terus dikembangkan dan diterapkan secara lebih luas. Tujuannya untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi pengelolaan keuangan di Indonesia.

Yogyakarta, 23 Juli 2024 - Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta menghadiri acara "Pahargyan Paramarta" yang digelar Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Senin (23/7/2024) malam. Acara yang turut dihadiri Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X; Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Suryo Utomo; Kepala Kanwil DJP DIY, Erna Sulistyowati; jajaran Forkopimda DIY, para wajib pajak serta para stakeholder terkait ini digelar di Royal Ambarrukmo, Sleman, DIY.

Acara yang mengangkat tema “Pahargyan Paramarta, Paos Srana Manuju Kerta, Sinergi Hanggayuh Hayuning Bongso” tersebut digelar untuk mengingatkan bahwa kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban pajak merupakan bukti keluhuran hati dan cinta kepada Ibu Pertiwi demi kesejahteraan bangsa. Selain itu, sejumlah penghargaan atau "Pangaji-Aji" diberikan kepada pihak-pihak terkait melalui acara tersebut.

Termasuk, Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta yang memperoleh penghargaan atas kerja sama dan dukungan kepada Kanwil DJP DIY. Ini merupakan salah satu bentuk sinergi kuat Kemenkeu Satu lingkup DIY dalam memajukan perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam sambutannya, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyebut pajak bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga sebagai tanggung jawab sosial dan kontribusi nyata kepada masyarakat.

“Dengan pajak, kita mampu membiayai berbagai program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat luas, meningkatkan kualitas hidup serta memperkuat kedaulatan negara. Oleh karena itu, tanpa kontribusi dan dukungan dari para Wajib Pajak dan stakeholder, pencapaian kita bersama tidak akan mungkin terwujud,” ucap Gubernur DIY.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJP DIY, Erna Sulistyowati mengatakan penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh pihak di DIY dalam mengoptimalkan pendapatan pajak. Erna menegaskan pajak sangat bermanfaat untuk menghadirkan kesejahteraan untuk masyarakat DIY.

“Apresiasi ini kami berikan kepada Gubernur DIY, Pemerintah Daerah DIY, para kepala daerah, para pimpinan unit vertikal, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, rektor dari tax center, asosiasi, influencer, dan pimpinan media partner. Saya berharap dukungan dan sinergi serta kolaborasi ini akan semakin baik dan harmonis untuk ke depannya," kata Erna.

Yogyakarta, 19 Juli 2024 - Kanwil DJPb Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bersinergi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Itjen Kemenkeu) menyelenggarakan Executive Meeting Penguatan Integritas pada Jumat (19/7/2024) di Gedung Treasury Learning Center (TLC), Yogyakarta. Kegiatan ini melibatkan jajaran pimpinan lingkup Kanwil DJPb DIY termasuk di dalamnya para Kepala KPPN wilayah DIY untuk membahas isu-isu terkait integritas serta melaksanakan arahan Menteri Keuangan agar memperkuat budaya integritas sebagai fondasi dalam menjalankan tugas dan fungsi di Kementerian Keuangan.

Acara ini juga dihadiri Inspektur Jenderal yang diwakili oleh Inspektur III, Januarti Tiurmaida bersama tim yang terdiri atas 2 Auditor Madya, Sumarno dan⁠ ⁠Jimmi Lapotulo serta Auditor Muda, Tatit Hidayanidan. Sebagai pembuka, kedua belah pihak membahas tentang peningkatan pemahaman risiko dalam rangka mencegah terjadinya potensi kecurangan serta mengingatkan kembali pentingnya peran pimpinan sebagai role model dalam penguatan integritas.

Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta dalam sambutannya menyampaikan Kanwil DJPb DIY terus fokus dan konsisten mencegah gratifikasi lewat sejumlah langkah yang salah satunya dilakukan melalui program inovasi GARENG (Gratuity Assessment and Report on the Go). Inovasi tersebut memberikan akses mudah kepada pejabat/pegawai untuk mengendalikan gratifikasi.

“Langkah-langkah pencegahan gratifikasi Kanwil DJPb DIY membuahkan hasil yang memuaskan, salah satunya predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) yang diraih oleh Kanwil DJPb DIY pada tahun 2023 lalu,” kata Agung Yulianta.

Selanjutnya, Januarti Tiurmaida selaku narasumber dari Inspektorat Jenderal Kemenkeu menyampaikan tujuan kegiatan ini untuk menggandeng seluruh eselon I Kemenkeu memperkuat integritas. Tak hanya itu, executive meeting ini juga bermaksud untuk mengingatkan pimpinan harus menjadi role model yang selanjutnya meneruskan kepada para pegawai agar seluruh lini tetap on the track memegang teguh nilai integritas.

“Kalau integritas sudah kurang baik akan susah diperbaiki. Maka, integritas adalah nilai utama yang harus kita jaga”, ujar Tiurmaida dalam pemaparan materi.

Kegiatan ditutup dengan tanya jawab, diskusi, dan penyampaian gagasan. Para peserta juga tampak antusias memberikan masukan serta bertanya. Kemudian, dibahas pula beberapa contoh kasus yang mendapatkan masukan penting dari tim narasumber Itjen.

Yogyakarta, 17 Juli 2024 - Kanwil DJPb Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyelenggarakan "Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tingkat Wilayah lingkup Provinsi D.I. Yogyakarta" pada Rabu (17/7/2024) di Aula Kanwil DJPb DIY, Maguwoharjo, Sleman. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang disusun oleh para Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W).

Seperti diketahui, FGD ini sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Di sisi lain, acara tersebut digelar untuk memastikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Semester I Tahun 2024 disampaikan paling lambat tanggal 31 Juli tahun anggaran berjalan. Hal itu berlaku pula bagi unit akuntansi dan pelaporan keuangan di bawahnya, termasuk UAPPA-W.

Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta hadir langsung di acara tersebut. Dalam sambutannya, Agung Yulianta berharap laporan keuangan yang disusun oleh para UAPPA-W di lingkup Provinsi D.I. Yogyakarta tidak sekadar memenuhi ketepatan waktu dalam penyampaiannya. Namun yang lebih penting dapat memenuhi kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

“Lalu sesuai dengan kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas pengendalian intern,” ujar Agung.

Setelah itu, Kepala Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Bidang PAPK Kanwil DJPb DIY, Bayu Sulistiantoro memaparkan materi utama. FGD berlangsung interaktif dengan sejumlah pertanyaan yang dilontarkan peserta. Acara pun diakhiri dengan penyelenggaraan kuis yang menarik.