Yogyakarta, 16 Juli 2024 - Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar Service Excellence Training dengan tema "Meningkatkan Keterampilan Interpersonal dalam Pelayanan Prima untuk Mendukung Tugas Treasury, Regional Economist, dan Financial Advisor" pada Selasa (16/7/2024). Pelatihan yang menggandeng perbankan yaitu Bank Tabungan Negara (BTN) tersebut bertujuan meningkatkan pelayanan kepada pengguna output Kanwil DJPb DIY sehingga bisa terbangun kepercayaan (trust).

Dalam sambutan dan arahannya, Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta menegaskan trust terhadap output yang dihasilkan Kanwil DJPb DIY harus terus ditingkatkan, mengingat peran Kanwil DJPb yang kini semakin luas. Tak hanya mengemban tugas sebagai Treasurer, Kanwil DJPb kini juga berperan sebagai Regional Chief Economist dan Financial Advisor yang turut berkontribusi dalam memajukan perekonomian regional.

"Kami berharap service excellence yang digelar ini bisa merangkai dan membangun trust dari pengguna output Kanwil DJPb DIY. Termasuk bagaimana hasil analisis dan kajian ekonomi kami tidak hanya tepat waktu dan bagus kualitasnya, tetapi juga relevan dengan kebutuhan serta kondisi di regional saat ini. Hal tersebut tidak mudah karena sedang kita rintis, bahkan kita juga sudah menggandeng akademisi-akademisi untuk memastikan pelayanan Kanwil DJPb DIY tetap on the track dan melebihi ekspektasi pengguna," ujar Agung Yulianta.

Agung menegaskan ada 2 aspek yang ingin dicapai melalui pelatihan ini. Yang pertama, aspek personal grooming yang tidak hanya fokus pada penampilan, tetapi juga pada kapasitas individu, ketajaman analisis, dan peka terhadap kondisi terkini di DIY.

Kedua, yaitu aspek service delivery skill yang fokus pada peningkatan kualitas pesan yang disampaikan kepada pengguna output Kanwil DJPb DIY agar hasil analisis yang telah dilakukan bisa tersampaikan dengan baik. Selain itu, acara ini juga diharapkan mampu memperkuat sinergi Kanwil DJPb DIY dengan perbankan di regional untuk memajukan perekonomian Yogyakarta.

"Ini tentu sinergi dan kolaborasi yang bagus di antara Kanwil DJPb DIY yang berada di area fiskal dan perbankan yang berada di area moneter. Dua-duanya sama pentingnya untuk membangun Jogja yang lebih baik. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan," tutur Agung.

Di akhir sambutannya, Agung kembali mengingatkan, peningkatan layanan perlu dilakukan Kanwil DJPb DIY meski jalannya pelayanan kini telah diselenggarakan secara online. Prinsip-prinsip pelayanan yang baik perlu dipedomani seluruh Kanwil DJPb DIY untuk menghadirkan pelayanan yang melebihi ekspektasi.

"Kita terus membangun service excellence meski pelayanan yang dihadirkan sudah online. Secara prinsip sama tetapi cara membawakannya pasti beda. Dan yang paling penting, service excellence ini dibangun supaya menghadirkan trust pengguna layanan agar apa yang kita hasilkan menjadi salah satu rujukan dan referensi untuk membangun kebijakan fiskal di daerah," tutupnya.

Acara service excellence training tersebut dihadiri oleh pejabat dan pegawai-pegawai Kanwil DJPb DIY dari seluruh bidang. Kegiatan ini berlangsung interaktif lewat berbagai pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta kepada narasumber dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk KC Yogyakarta yakni Ananda Hernasa Putra yang membawakan materi service excellence dengan tema “Pelatihan Service Quality, Become The Winner in Excellently Service".

Yogyakarta, 9 Juli 2024 - Evaluasi atas pencapaian target-target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan pemantauan implementasi manajemen risiko menjadi agenda rutin yang digelar Kanwil DJPb Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hal itu dilakukan untuk menjamin laju organisasi tetap on the track dalam upaya memastikan APBN dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.

Apalagi di tahun 2024 yang penuh dinamika dan telah berjalan separuh waktu serta diwarnai dengan berbagai kebijakan pimpinan yang juga berlaku dinamis. Oleh sebab itu, Kanwil DJPb DIY menggelar Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) periode Triwulan II 2024 yang dipimpin langsung Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta pada Selasa, tanggal 9 Juli 2024.

Dalam acara tersebut, seluruh pejabat administrator dan para kepala KPPN lingkup Kanwil DJPb DIY yang hadir menyampaikan informasi mengenai pencapaian target kinerja dan hasil pemantauan atas manajemen risiko tersebut sampai dengan akhir triwulan I 2024. Perhatian utama DKRO periode ini tertuju pada kinerja Indikator Pelaksanaan Anggaran kementerian/lembaga yang menjadi tugas utama Bidang PPA I serta KPPN dan telah mengalami reformulasi sehingga membutuhkan effort lebih untuk mengedukasi pegawai maupun satuan kerja.

“Saya meminta agar unit terkait menyusun inisiatif, strategi komunikasi, dan upaya lebih untuk menjaga capaian IKU ini tetap pada jalur ketercapaian optimal,” kata Agung Yulianta dalam paparannya.

Apresiasi juga disampaikan oleh Agung Yulianta kepada seluruh bidang/bagian dan unit KPPN yang telah menunjukkan usaha terbaiknya dalam menjaga capaian kinerja dan meraih prestasi-prestasi membanggakan di tingkat nasional.

Yogyakarta, 5 Juli 2024 - Jajaran Kemenkeu Satu di lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menerima kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI pada Jumat (5/7/2024) di KPP Wates, Kulon Progo. Kunjungan ini bertujuan menjaring permasalahan di daerah serta memastikan bahwa kebijakan pemerintah pusat terimplementasi dengan baik di daerah.

Anggota Komisi XI DPR RI yang hadir yaitu Dr Mustofa selaku pimpinan tim, Ecky Awal Mucharam, Hendrawan Suprayitno, Putri Komarudin, Zudika Sadikin, Sihar Sitorus, dan Harmusa Oktaviani. Kemudian, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Heru Pambudi memimpin langsung jajaran Kemenkeu Satu untuk menyambut kehadiran para anggota dewan. Jajaran Kemenkeu Satu lainnya yang hadir yaitu Kepala Biro KLI, Deni Surjantoro; Kepala Kanwil DJPb Provinsi DIY, Agung Yulianta; Kepala Kanwil DJP DIY, Erna Sulistyowati; Kepala Kanwil DJKN Jateng dan DIY, Tri Wahyuningsih Retno Mulyani; Kepala Kanwil DJBC Jateng dan DIY, Akhmad Rofiq serta pejabat administrator Kemenkeu Satu di DIY.

Kegiatan ini dibuka dengan welcome speech dari Sekretaris Jenderal Kemenkeu. Selanjutnya, Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta selaku Kepala Perwakilan Kemenkeu di DIY memaparkan profil kondisi perekonomian DIY pada Triwulan I 2024 yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi dan tingkat inflsi terendah di Pulau Jawa.

“Faktor pendorong utama ekonomi DIY yaitu pariwisata dan pendidikan,” ujar Agung Yulianta dalam paparannya.

Kemudian, Agung menjelaskan masih adanya ketimpangan antara kawasan selatan dan utara DIY serta perkembangan pendapatan dan belanja pemerintah yang menjadi perhatian jajaran Kemenkeu Satu di DIY. Selanjutnya disampaikan kegiatan Kemenkeu satu DIY terkait pembinaan UMKM dan Special Mission Vehicle (SMV) serta Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Keuangan yang memiliki kontribusi terhadap peningkatan perekonomian DIY.

Anggota Komisi XI DPR RI kemudian melakukan pendalaman mengenai peran Kemenkeu dalam perekonomian regional, implementasi kebijakan pusat di daerah serta pelaksanaan anggaran di DIY. Atas pertanyaan tersebut, jajaran Kemenkeu menyampaikan peran Regional Chief Economist (RCE) dan Financial Advisor di daerah serta penguatan kerja sama Kemenkeu dengan akademisi dalam penyusunan kajian fiskal. Jajaran Kemenkeu juga berkomitmen senantiasa mengawal setiap kebijakan pusat dalam implementasinya serta menegakkan kebijakan untuk menghindari sekat-sekat melalui mutasi antar Eselon I.

Kegiatan ini ditutup dengan closing statement Sekretaris Jenderal Kemenkeu yang menegaskan jajaran Kementerian Keuangan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terus bersinergi dalam mengawal APBN dan perekonomian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bingkai Kemenkeu Satu. Jajaran Kemenkeu Satu juga terbuka dan terus bersinergi baik secara internal maupun dengan pihak eksternal, terutama Komisi XI DPR RI sebagai mitra kerja Kemenkeu di DPR RI. Kementerian Keuangan pun akan terus mendorong kemajuan ekonomi daerah dan menciptakan pemerataan kesejahteraan ke seluruh DIY melalui berbagai inisiatif melalui kebijakan fiskal yang komprehensif.

Yogyakarta, 21 Juni 2024 - Kanwil DJPb DIY menyelenggarakan Rapat Komite ALCo Regional Realisasi s.d 31 Mei 2024 pada Jumat (21/6/2024) bersama jajaran Kemenkeu Satu DIY yang terdiri atas Kanwil DJP DIY, KPPBC Yogyakarta, KPKNL Yogyakarta, dan BDK Yogyakarta. Berbeda dengan rapat-rapat ALCo sebelumnya, kali ini Kemenkeu Satu DIY menggandeng tim akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai langkah meningkatkan kualitas analisis fiskal dan ekonomi regional.

Tim akademisi UGM yang hadir yakni Dr. RY. Kun Haribowo Purnomosidi, M.Si., GRCP; Yuni Andari, S.E., M.Si., GRCP; dan Anisa Nurpita, S.E., M.Ec. Dev. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil DJPb DIY sekaligus Kepala Perwakilan Kemenkeu Satu di DIY, Agung Yulianta.

Agung menjelaskan Rapat ALCo ini juga menjadi bagian dari tindak lanjut dan rintisan tahap selanjutnya dari kerja sama Kemenkeu dengan UGM yang didahului pertemuan Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Heru Pambudi dengan Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Prof. Dr. Wening Udasmoro. Melalui kerja sama ini, UGM diharapkan mampu memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas Laporan ALCo Regional D.I Yogyakarta.

Jajaran Kanwil DJPb DIY selaku Regional Chief Economist pun memaparkan kondisi fiskal di DIY hingga 31 Mei 2024 dan analisis deviasi realisasi capaian penerimaan dan pengeluaran APBN atas proyeksi. Selanjutnya ada perkembangan perekonomian regional DIY serta analisis tematik Juni 2024 “Policy Responses Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Dampak Perubahan Iklim”, current/strategic/local issues, dan policy responses yang memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah pusat atas isu yang sedang hangat di regional yang terkait dengan current/strategic/local issues ataupun isu tematik.

"Hingga 31 Mei 2024, kinerja pendapatan negara sebesar Rp4.113,12 miliar tumbuh 21,57 persen ditopang oleh seluruh komponen pendapatan baik penerimaan perpajakan maupun penerimaan bukan pajak mengalami pertumbuhan positif. Penerimaan perpajakan mengalami pertumbuhan 20,17% dipengaruhi oleh pertumbuhan PPH dari sektor jasa keuangan, kenaikan PPh 29 OP, naiknya pajak periklanan, pembangunan kontruksi, dan impor logam untuk konstruksi. Penerimaan PNBP tumbuh 25,61% dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan dari BLU berasal dari jasa pelayanan rumah sakit dan jasa pelayanan pendidikan yang mengalami kenaikan," kata Agung Yulianta dalam sambutannya.

Sementara itu, kinerja belanja negara sebesar Rp9.385,27 miliar tumbuh 11,29% dipengaruhi oleh kenaikan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar 18,95% dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD-DD) sebesar 5,35%. Belanja barang mengalami pertumbuhan tertinggi pada BPP yang dipengaruhi oleh kontribusi kegiatan dukungan pelayanan kesehatan unit pelaksana teknis Ditjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan mencapai Rp357,57 miliar. Pertumbuhan tertinggi komponen TKD-DD terdapat pada Dana Alokasi Umum yang mencapai 10,10% ditopang oleh adanya penggajian formasi PPPK, kenaikan realisasi salur pada bidang pekerjaan umum dan bidang kesehatan serta kenaikan realisasi salur DAU yang tidak ditentukan penggunaannya.

Setelah pemaparan, Tim Akademisi UGM memberikan rekomendasi perbaikan Laporan ALCo Regional DIY Realisasi s.d. 31 Mei 2024 berdasarkan sudut pandang dari akademisi. Mulai dari perumusan latar belakang permasalahan, data dan metodologi penelitian yang digunakan, analisis dan pembahasan yang lebih komprehensif, dan rekomendasi dan saran perbaikan pada Laporan ALCo Regional DIY.

Selain peningkatan kualitas Laporan ALCo Regional, melalui Rapat Komite ALCo Regional Realisasi s.d 31 Mei 2024 bersama Tim Akademisi UGM ini juga diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang akan memberikan dampak stabilitas ekonomi, memberi manfaat bagi masyarakat umum serta mendukung perekonomian DIY dan perekonomian nasional pada umumnya.

Yogyakarta, 3 Juli 2024 - Kanwil DJPb DIY menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Akuntabilitas Pengelolaan Aset Daerah dan LKPD Berkualitas” pada hari Rabu (3/7/2024) di Aula Lantai 3 Kanwil DJPb DIY, Maguwoharjo, Depok, Sleman. Kegiatan yang diikuti oleh seluruh pengelola keuangan pemerintah daerah (pemda) di lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ini menghadirkan narasumber dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY, KPKNL Yogyakarta, dan dari Direktorat APK Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu.

Salah satu hal yang menjadi fokus pembahasan dalam FGD tersebut yakni hasil pemeriksaan BPK yang menunjukkan temuan terkait aset masih mendominasi dan nilainya cukup besar meski seluruh pemda lingkup Provinsi DIY berhasil memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada tahun 2024. Pada akhirnya, FGD ini juga bertujuan untuk mempertemukan seluruh unsur terkait demi meningkatkan kualitas opini yang salah satunya ditandai dengan turunnya jumlah temuan audit BPK.

Dalam arahannya sekaligus membuka acara, Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta berharap forum ini dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas LKPD yang salah satu indikatornya adalah menurunnya jumlah temuan audit BPK atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah). Agung juga menekankan pentingnya sinergi antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta dengan pemda.

“Implementasi pencatatan aset masih harus menjadi fokus yang perlu diperhatikan oleh para pengelola keuangan demi terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang lebih baik. Selain itu diperlukan juga ketelitian dan kehati-hatian dalam penatausahaan aset,” ucap Agung.

 Dari hasil diskusi dapat diambil beberapa kesimpulan di antaranya pengelolaan aset merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh para pengelola keuangan daerah dan merupakan tanggung jawab bersama. Kolaborasi senantiasa diperlukan untuk pengelolaan aset yang akuntabel demi tercapainya opini WTP.

Yogyakarta, 3 Juli 2024 - Kanwil DJPb DIY menggelar “Rapat Asset & Liabilities Committee (ALCo) Regional Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bersama Pimpinan Unit Eselon I Kementerian Keuangan” pada Selasa (2/7/2024) pukul 09.00 hingga 13.00 WIB di Kanwil DJPb DIY, Maguwoharjo, Depok, Sleman. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat tugas dan fungsi kantor wilayah (Kanwil) DJPb sebagai Regional Chief Economist (RCE) di daerah bersama Kemenkeu Satu.

Rapat tersebut dihadiri secara langsung oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Kemenkeu, Parjiono; Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta dan Kepala Kanwil Ditjen Pajak (DJP) DIY, Erna Sulistyowati. Selain itu, rapat ini juga menghadirkan Akademisi UGM, Kun Haribowo, Local Expert dari UGM, Evi Noor Afifah, Kepala  Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY, Yuna Pancawati, Kepala BPS DIY, Herum Fajarwati serta Bank Indonesia perwakilan DIY yang diwakili oleh Arya Jodi Listyo selaku Kepala Tim Perumus KEKDA.

Selain memperkuat peran RCE, rapat ini juga digelar untuk menggali insight dan aspirasi para pemangku kepentingan daerah dalam meningkatkan perekonomian regional. Selanjutnya, rapat ini pun bertujuan untuk meningkatkan amplifikasi terkait informasi kinerja APBN baik di tingkat pusat maupun daerah.

Rapat ALCo DIY ini dibuka dengan opening speech oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Kemenkeu, Parjiono. Lalu dilanjutkan dengan pemaparan hasil kajian ALCo realisasi bulan Mei 2024 oleh Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta serta penyampaian materi oleh Local Expert dari UGM, Evi Noor Afifah.

Dalam opening speech-nya, Parjiono mengingatkan seluruh elemen di pusat maupun regional harus turut mewaspadai efek dari kondisi dunia yang masih serba tidak pasti. Ketidakpastian ini pun sudah merembet hingga negara-negara yang tidak terlibat langsung sebagai sumber ketegangan. Parjiono pun mencontohkan salah satu efeknya untuk Indonesia.

“Indonesia merupakan negara dengan berbagai komoditas ekspor yang saat ini menghadapi kondisi harga yang fluktuasi. Ekspor Indonesia memang dalam kondisi stabil tapi posisinya rendah sehingga masing-masing komoditas mengalami adjustment,” ujar Parjiono.

Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta dalam paparannya menyampaikan kondisi perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta didorong oleh aktivitas domestik dari sektor pendidikan dan pariwisata yang massif. Lalu, masih terdapat tantangan berupa ketimpangan dari sisi ekonomi antara DIY bagian utara dan selatan. Namun, Agung menegaskan DIY berhasil menjadi daerah dengan tingkat inflasi terendah di Pulau Jawa.

“Yogyakarta masih didominasi oleh sektor pariwisata dan Pendidikan dengan banyaknya jumlah mahasiswa yang tinggal di Yogyakarta serta kunjungan dari wisata domestik maupun mancanegara. Daya beli masyarakat pada kedua sektor itu mengalami peningkatan sehingga mobilisasi masyarakat menjadi stimulus bagi perekonomian. Tetapi kita memiliki tantangan yaitu ketimpangan antara daerah selatan dan utara yang masih agak berbeda. Namun yang membuat kita bangga adalah pertumbuhan dan inflasi di DIY. Pertumbuhan DIY termasuk salah satu yang tertinggi di Jawa dan tingkat inflasinya rendah di Pulau Jawa,” kata Agung.

Kegiatan Rapat ALCo Regional D.I. Yogyakarta dilaksanakan dalam 2 sesi. Sesi pertama yaitu rapat bersama pimpinan unit eselon I Kementerian Keuangan dan dilanjutkan dengan sesi konferensi pers yang mengundang awak media.