Yogyakarta, 13 Agustus 2024 - Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) menerima kunjungan belajar puluhan mahasiswa dari Politeknik Negeri Bandung pada Selasa (13/8/2024) di Aula Lantai 3 Kanwil DJPb DIY, Maguwoharjo, Depok, Sleman. Melalui kegiatan ini, Kanwil DJPb DIY memperkenalkan pengelolaan APBN untuk memenuhi kewajiban negara yang dirasakan oleh masyarakat.

Didampingi sejumlah dosen, para mahasiswa tampak antusias menyambut kegiatan ini. Mereka pun terlihat semangat mengikuti tahapan demi tahapan kegiatan.

Dalam sambutan yang dibacakan Kasubbag Kepegawaian Kanwil DJPb DIY, Imam Pratikno, Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta berharap kegiatan ini membuat para mahasiswa dan kaum muda makin mengenal tugas dan fungsi DJPb serta APBN dengan segala manfaatnya. Dia menegaskan APBN atau keuangan negara perlu dikelola dengan baik supaya kewajiban negara bisa dipenuhi dengan baik.

"Tentang perbendaharaan yang paling mudah dipahami adalah kami mengelola APBN. APBN perlu dikelola dengan baik supaya negara mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya dengan baik," tutur Imam mewakili Kepala Kanwil DJPb DIY.

Dia pun mengibaratkan pengelolaan uang negara tak jauh berbeda dengan pengelolaan keuangan rumah tangga yang tak jauh dengan kehidupan para mahasiswa. Tak hanya itu, Imam juga menjelaskan DJPb mempunyai fungsi sebagai Regional Chief Economist (RCE) dan Financial Advisor (FA) untuk mengawal penyaluran APBN agar tepat sasaran serta dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.

"Kami berterima kasih atas kunjungannya, semoga semakin membuka pengetahuan kita tentang perbendaharaan dan pengelolaan keuangannya," ujar Imam.

Setelah itu, acara dilanjutkan dengan pemaparan materi yang berlangsung dua arah serta interaktif bersama Analis Perbendaharaan Negara Ahli Muda Kanwil DJPb DIY, Tri Angga Sigit. Peserta juga antusias menjawab pertanyaan yang dilontarkan pemateri yang menunjukkan antusiasme mereka.

Sementara itu, Abigail Septiana dari program studi D3 Keuangan Perbankan Politeknik Negeri Bandung mengatakan kunjungan ke Kanwil DJPb DIY ini sangat menarik karena mengenalkan manfaat APBN dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Menurunya, penjelasan yang diberikan pemateri sangat mudah dicerna sehingga peserta menjadi paham manfaat APBN.

"Materi yang kami dapatkan yaitu mengenai pentingnya APBN dan perannya dalam kehidupan sehari-hari terutama di bidang pendidikan, subsidi bahan bakar, dan lain-lain yang manfaatnya dirasakan langsung masyarakat. Kami juga diberi pengetahuan mengenai bahaya suap dan korupsi sehingga kami bisa menghindarinya di kemudian hari menjadi insan yang berintegritas," tuturnya.

Yogyakarta, 6 Agustus 2024 - Penyaluran Dana Desa ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyentuh Rp370,95 miliar hingga 30 Juni 2024 atau semester I. Jumlah tersebut mencapai 70,32% dari pagu tahun 2024 yaitu sebesar Rp527,48 miliar.

Menurut data dari Kanwil DJPb DIY, jumlah tersebut mengalami kenaikan 26,74% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy). Jumlah Dana Desa itu termasuk dalam Transfer ke Daerah (TKD) ke DIY yang telah terealisasi Rp5,96 triliun pada Semester I tahun 2024.

Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta menjelaskan Dana Desa yang disalurkan telah digunakan untuk merealisasikan sejumlah program pemerintah yang menyentuh langsung masyarakat. Salah satu yang menjadi prioritas yaitu untuk mendukung penanggulangan kemiskinan ekstrem, sampai dengan 30 Juni 2024 serapan Dana Desa untuk kemiskinan ekstrem sebesar Rp70,30 M

Rinciannya, Rp44,63 miliar digunakan untuk meminimalkan kantong kemiskinan; Rp19,22 untuk bantuan langsung tunai (BLT) dan tambahan BLT; Rp3,58 miliar untuk meningkatkan pendapatan; Rp2,24 miliar rehabilitasi rumah layak huni serta Rp630 juta untuk menurunkan beban pengeluaran. Program yang telah terealisasi antara lain pembangunan dan pemeliharaan jalan desa (jalan permukiman), pembangunan jamban/WC masyarakat, rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), dan dukungan pelaksanaan program pembangunan atau rehabilitasi RTLH GAKIN.

"Lalu ada terselenggaranya pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produkti seperti pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dan lain-lain. Kemudian pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD/UMKM, pelatihan dan penguatan penyandang difabel, bantuan pangan/sembako, dan pemberian BLT dan tambahan BLT," ujar Agung Yulianta.

Kemudian, dukungan Dana Desa juga digunakan untuk menurunkan angka prevalensi stunting yang sampai 30 Juni 2024 telah terealisasi Rp27,1 miliar dari pagu Rp83,97 miliar. Dukungan Dana Desa untuk program ini paling banyak pada Kabupaten Gunung Kidul dengan serapan Rp8,94 miliar dari pagu Rp30,71 miliar; Kabupaten Kulon Progo dengan serapan Rp6,27 miliar dari pagu Rp19,8 miliar; Kabupaten Sleman dengan serapan Rp8,02 miliar dari pagu Rp17,73 miliar; dan Kabupaten Bantul dengan serapan Rp3,87 miliar dari pagu Rp15,74 miliar.

Penyerapan tertinggi Dana Desa untuk program ini antara lain penyelenggaraan posyandu yakni sebesar Rp12,29 miliar. Posyandu ini terdiri atas beberapa kegiatan yaitu penyediaan makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, dan insentif kader posyandu.

"Dana Desa juga mendukung ketahanan pangan dengan serapan Rp24,89 miliar dari pagu Rp119,73 miliar," tutur Agung Yulianta.

Yogyakarta, 7 Agustus 2024 - Kanwil DJPb DIY terus dipercaya untuk menjadi bagian dari pembangunan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan bergabung dalam Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) DIY. Pengukuhan KDEKS DIY berlangsung di Pakuwon Mall, Condongcatur, Depok, Sleman pada Rabu (7/8/2024).

Kepala Bagian Umum Kanwil DJPb DIY, Pratanto selaku Plh Kepala Kanwil DJPb menghadiri langsung acara pengukuhan tersebut mewakili Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta. KDEKS DIY dikukuhkan langsung oleh Wakil Presiden RI, KH Ma'ruf Amin yang didampingi Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X.

Dalam sambutannya, Wapres K.H. Ma'ruf Amin memuji perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Yogyakarta. Wapres pun menyampaikan pesan strategis yang bisa dilakukan untuk mengembangkan lebih lanjut perekonomian dan keuangan syariah DIY.

"Kegiatan ekonomi berbasis syariah di Yogyakarta yang berpotensi datang dari kuliner, produk fesyen batik, kerajinan kulit serta wisata sejarah perlu dikembangkan. Kemudian Yogyakarta yang sudah memiliki infrastruktur digital yang sudah baik ini harus memanfaatkannya untuk mendukung implementasi modul UMKM industri halal berbasis digital. Ketiga, KDEKS Yogyakarta agar terlibat langsung dalam sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah demi memastikan ketercapaian sasaran pembangunan nasional," katanya.

Wapres pun menyampaikan selamat atas pengukuhan KDEKS DIY. Dia berharap KDEKS dapat menjadi akselerator perekonomian dan keuangan syariah di DIY dengan merangkul semua pemangku kepentingan.

Diketahui acara pengukuhan KDEKS ini digelar bersamaan dengan event Grebeg UMKM DIY tahun 2024. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam sambutannya yang dibacakan oleh Wakil Gubernur KGPAA Paku Alam X menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi berbagai pihak dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui program-program strategis seperti Grebeg UMKM.

“Semoga ajang ini bisa mendukung perkembangan UMKM dan pariwisata yang berkualitas serta berdaya saing sehingga memacu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat,” ujar Wakil Gubernur DIY.

Keterlibatan Kanwil DJPb DIY tentu menguatkan peran DJPb yang memiliki tugas dan fungsi sebagai Regional Chief Economist serta Financial Advisor demi mengawal APBN agar bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.

Yogyakarta, 31 Juli 2024 - Edukasi mengenai pengelolaan keuangan, termasuk keuangan negara lewat APBN penting dilakukan kepada anak muda. Tujuannya agar anak muda bisa mengetahui betapa krusialnya pengelolaan APBN untuk membangun negara yang juga dapat diterapkan pada masing-masing individu warga negara.

Hal tersebut disampaikan Kanwil DJPb Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) saat menerima sejumlah anak muda yang tergabung dalam Komunita atau Komunitas #UangKita di Kantor Kanwil DJPb DIY, Maguwoharjo, Sleman pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024. Anggota Komunita yang hadir sekitar 30 orang yang merupakan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di DIY dan sekitarnya.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta memperkenalkan tugas dan fungsi Kanwil DJPb DIY dalam pengelolaan APBN di regional DIY. Agung berharap Komunita menjadi jembatan informasi mengenai pengelolaan APBN kepada para anak muda.

"Kanwil Ditjen Perbendaharaan merupakan salah satu wakil Kementerian Keuangan di daerah yang melaksanakan salah satu fungsi yang sangat strategis yaitu menyalurkan dana APBN," ujar Agung.

Selain itu, Agung juga menjelaskan peran DJPb dalam analisis dan pengembangan perekonomian daerah (Regional Chief Economist/RCE). DJPb juga mengemban tugas selaku Financial Advisor di daerah.

Sementara itu, Ketua Komunita Jogja, Sudirman menjelaskan acara ini merupakan bagian dari agenda "Petualangan Komunita Jogja". Kali ini mereka hadir di Kanwil DJPb DIY untuk mengetahui lebih dekat tugas dan fungsi Kanwil DJPb DIY.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi oleh jajaran Kanwil DJPb DIY, salah satunya Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) I, Asri Isbandiyah Hadi dan jajaran. Para anggota Komunita tampak antusias bertanya.

Kemudian mereka diajak untuk melaksanakan office tour serta mendapatkan penjelasan dari masing-masing bagian yang ada di Kanwil DJPb DIY. Kegiatan ini diakhiri dengan foto bersama antara anggota Komunita dan jajaran Kanwil DJPb DIY.

Yogyakarta, 1 Agustus 2024 - Kanwil DJPb DIY yang diwakili Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) I, Asri Isbandiyah Hadi menghadiri kegiatan "Implementasi Musrenbang Polri 2024 di Polda DIY" yang diselenggarakan pada Kamis (1/8/2024) di Aula Anggada, Griya Persada Convention Hall & Resort Kaliurang, Sleman. Acara ini diikuti oleh pejabat utama dan para pengemban fungsi perencanaan Polda DIY.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Ni Made Dwipanti Indrayanti. Dalam arahannya, Kapolda DIY, Suwondo Nainggolan berpesan agar seluruh jajaran Polda DIY mampu entering the next level melalui pelaksanaan anggaran yang berorientasi kepada efisiensi dan ketepatan sasaran. Hal itu memiliki makna agar tidak ada pemborosan dalam konteks penggunaan sumber daya melalui APBN dengan memaksimalkan inovasi melalui metode, sumber daya manusia, dan fasilitas yang sudah dimiliki.

Dalam paparannya, Kepala Bappeda DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti berharap dukungan jajaran Polda DIY untuk mewujudkan stabilitas sosial untuk turut mendorong iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, Kepala PPA I Kanwil DJPb DIY, Asri Isbandiyah Hadi mengajak seluruh jajaran Polda DIY untuk mengimplementasikan belanja berkualitas di tahapan penganggaran melalui pengawalan belanja strategis/prioritas nasional, meningkatkan kualitas perencanaan, dan menjaga akuntabilitas sumber dana hibah langsung dalam negeri.

Lebih lanjut, pada tahap eksekusi belanja, satuan kerja (satker) patut menjaga kesesuaian target pelaksanaan anggaran dalam eksekusi program/kegiatan/proyek, memastikan ketercapaian output dan outcome agar belanja menghasilkan suatu nilai atau manfaat bagi masyarakat (value for money) serta mengutamakan digitalisasi pembayaran untuk meningkatkan akuntabilitas.

"Aktivitas di tahapan penganggaran dan eksekusi belanja juga harus terus didukung lewat monitoring dan evaluasi berkelanjutan," ujar Asri.

Kolaborasi dan sinergi akan terus dilakukan sebagai upaya mewujudkan Polda DIY Presisi yang siap mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Yogyakarta, 1 Agustus 2024 - Kanwil DJPb Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyelenggarakan kegiatan “One on One Meeting Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) Wilayah Triwulan III TA 2024 serta pengawalan Rincian Output (RO) Harmonis yang mendukung DAK Fisik” pada 30-31 Juli 2024 di Kantor Kanwil DJPb DIY, Maguwoharjo, Sleman. Acara ini dilaksanakan sebagai implementasi peran Kanwil DJPb DIY mengawal pelaksanaan anggaran berkualitas di DIY.

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) I Kanwil DJPb DIY, Asri Isbandiyah Hadi mengatakan one on one meeting ini digelar dalam rangka mengidentifikasi permasalahan teknis operasional serta pengawalan kinerja RO Harmonis yang mendukung Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik. Pada kegiatan tersebut Kanwil DJPb DIY melaksanakan one on one meeting kepada 32 satker pada 10 kementerian/lembaga (K/L) pagu terbesar dan 2 K/L terpilih (tematik ketahanan pangan dan kemiskinan ekstrem).

Kemudian ada unsur pemerintah daerah kabupaten/kota/provinsi pengampu DAK Fisik bidang air minum, jalan, kesehatan dan keluarga berencana, pendidikan, pertanian serta sanitasi di wilayah DIY. Hal yang dibahas antara lain kinerja belanja K/L triwulan II 2024, proyeksi ketercapaian target pelaksanaan anggaran triwulan III 2024, proses penganggaran, permasalahan dan hambatan yang mungkin dihadapi yang berpotensi menjadi penyebab penyerapan rendah sampai dengan triwulan III 2024 serta pengawalan khusus belanja strategis (belanja prioritas nasional, proyek strategis nasional, dan tematik).

“Lalu ada proses kontrak belanja, mitigasi potensi terjadinya pagu minus, dan pengawalan kinerja RO Harmonis yang mendukung DAK Fisik. Kegiatan ini bersinergi bersama Bidang PPA II yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan dana Transfer ke Daerah (TKD),” kata Asri.

Kegiatan dibuka pada hari Selasa (30/7/2023) yang diikuti oleh satker-satker di bawah Kementerian PUPR (033). Sebelum kegiatan one on one meeting (indepht interview), terlebih dahulu dilaksanakan “Sharing Session Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian PUPR s.d Triwulan II 2024”.

“Dengan adanya kegiatan ini, Kanwil DJPb DIY diharapkan dapat menggali secara spesifik permasalahan operasional satker dan memberikan solusi serta mengawal RO Harmonis yang mendukung DAK Fisik guna mencapai pelaksanaan anggaran yang berkualitas,” tuturnya.