Yogyakarta, 22 Agustus 2024 - Kinerja APBN (Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tetap terjaga dengan baik hingga akhir Juli 2024. Baik pendapatan maupun belanja negara sama-sama menunjukkan realisasi signifikan.

Yogyakarta. 21 Agustus 2024 - Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyelenggarakan Forum Komunikasi Publik (FKP) bertajuk “Peningkatan Pelayanan Publik Wujudkan Pelaksanaan APBN Berkualitas dan Tercapainya Transformasi Ekonomi Berkelanjutan di Aula Lantai 3 Kanwil DJPb DIY, Maguwoharjo, Depok, Sleman pada Rabu (21/8/2024). Acara yang dihadiri langsung oleh Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta ini bertujuan mewujudkan pelayanan prima dan keseragaman dalam pemberian pelayanan kepada pengguna layanan.

Berbagai pihak hadir di dalam acara ini untuk mewarnai sesi diskusi dan tanya jawab yang komprehensif. Mulai dari Kepala BPKA Kota Yogyakarta, Kepala Perwakilan BKKBN DIY, Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Direktur LSM Rifka Annisa Women's Crisis Center, Perwakilan BPKAD DIY, KADIN DIY, Bank Mandiri, akademisi UPN “Veteran” Yogyakarta, media, dan satuan kerja (satker) yang menjadi koordinator lingkup kementerian/lembaga (K/L) di wilayah DIY.

Dalam paparannya, Agung menjelaskan peran penting DJPb sebagai treasurer (bendahara negara) serta regional chief economist (RCE) dan financial advisor (FA) yang tak hanya mengawal pelaksanaan APBN, tetapi juga mengevaluasi dan menganalisis apakah realisasi APBN itu berkualitas, terutama di daerah. Tiga fungsi yang sering disebut Trefa itu merupakan upaya mengawal pelaksanaan APBN di regional DIY agar efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.

"Dukungan fiskal APBN 2024 untuk bidang prioritas di DIY meliputi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan serta pelaksanaan pemilu. Demikian juga alokasi belanja K/L di tahun 2024 lingkup DIY yang turut berkontribusi untuk mendukung empat pilar transformasi ekonomi dalam mendukung visi Indonesia Maju yakni pengendalian inflasi, penurunan prevalansi stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan investasi," tutur Agung.

Selain itu, Agung mengatakan FKP ini menjadi sarana bagi Kanwil DJPb DIY untuk mengukur hasil kerjanya apakah sudah berkualitas dan sesuai dengan harapan serta keinginan dan kebutuhan stakeholder terkait. Dia berharap unsur-unsur yang diundang dalam acara ini mampu memberikan masukan serta pandangan baru mengenai pelaksanaan APBN di daerah, termasuk dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan media massa.

"Melalui FKP ini, kami ingin menangkap keinginan, harapan, dan kebutuhan dari stakeholder terkait atas tugas-tugas dan output kami untuk memastikan hasil kerja kami berkualitas serta sesuai dengan kebutuhan harapan masyarakat serta stakeholder kami," ucapnya.

Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dipandu Kepala Bagian Umum Kanwil DJPb DIY, Pratanto dengan melibatkan peserta yang hadir untuk memberikan masukan dan saran. Kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara yang memuat rencana aksi tindak lanjut masukan sebagai upaya peningkatan kualitas layanan dan penguatan peran Kanwil DJPb DIY mewujudkan pelaksanaan APBN berkualitas dan tercapainya transformasi ekonomi berkelanjutan.

Yogyakarta, 15 Agustus 2024 – Kanwil Ditjen Perbendaharaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar “Focus Group Discussion (FGD) Dampak Perubahan Iklim terhadap Perekonomian di Daerah dan Strategi Pembiayaan Pengelolaan Sampah di D.I. Yogyakarta” pada 15 Agustus 2024 di Aula Lantai 3 Kanwil DJPb DIY, Maguwoharjo, Depok, Sleman. FGD digelar untuk memperkuat koordinasi di antara stakeholder terkait dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim terhadap perekonomian DIY.

Seperti diketahui, dunia saat ini tengah menghadapi ancaman dampak perubahan iklim yang ditandai dengan kenaikan suhu rata-rata bumi. Akibatnya ancaman kekeringan dan bencana alam sebagai dampak dari anomali cuaca terjadi di mana-mana, termasuk di Indonesia dan DIY. Selain itu dibahas pula strategi pembiayaan pengelolaan sampah di DIY, di mana pemda lingkup DIY masih terus membangun model pengelolaan sampah secara mandiri.

FGD yang digelar ini menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang dan dibuka langsung oleh Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta serta Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Joko Tri Haryanto yang memberikan keynote speech secara daring. Narasumber yang hadir langsung yakni Damayanti Ratunanda selaku Direktur Penyaluran Dana Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup), Ni Made Dwipanti Indrayanti, S.T, M.T selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY, dan Prof. Dr. Ir. Ris Hadi Purwanto M.Agr.Sc. selaku Guru Besar Fakultas Kehutanan UGM.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJPb DIY mengatakan perubahan pola cuaca berdampak besar terhadap perekonomian di dunia dan Indonesia, tak terkecuali di DIY. Apalagi sektor pertanian menyumbang 10,72% Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY.

“Perubahan pola cuaca berdampak besar terhadap struktur ekonomi kita, terutama di DIY. Apalagi pada sektor pertanian, pariwisata, dan pembangunan infrastruktur. Khusus pertanian memegang peran penting, di mana 10,72% PDRB DIY disumbang oleh pertanian. Lalu, pariwisata menjadi penggerak utama terutama pada unsur akomodasi, makan, dan minum, pasti UMKM akan terdampak. DIY perlu memperhatikan dan antisipasi perubahan iklim ini,” kata Agung.

Kepala Kanwil DJPb DIY juga menyebut peran krusial BPDLH dalam mengelola dana lingkungan hidup demi mengantisipasi dampak perubahan iklim di DIY. Dana yang digulirkan BPDLH di DIY telah digunakan untuk mendukung sejumlah program antara lain Social Forestry dan program dukungan untuk debitur di DIY yang berada di wilayah pinggir hutan.

Sementara itu, Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto mengatakan pendanaan merupakan hal yang vital dalam upaya melestarikan lingkungan. Apalagi mengingat kebutuhan biaya untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim terbilang besar.

“Masalah pendanaan sangat krusial untuk mengantisipasi perubahan iklim, kalah hanya disandarkan pada keuangan negara bakal sangat terbatas. Oleh sebab itu, BPDLH hadir untuk mengonsolidasi dana-dana yang dialokasikan untuk kelestarian lingkungan hidup seperti dari internasional, dana dari domestik, pemerintah, dan lain-lain,” ucap Joko.

Selain itu, Kepala Bappeda DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, S.T, M.T. menyebut kerusakan lingkungan hidup tak bisa dilepaskan dari aktivitas ekonomi yang dilakukan manusia. Di sisi lain, kerusakan lingkungan itu berpotensi menghadirkan kerugian yang tak sedikit. Dia pun memaparkan upaya-upaya yang telah dilakukan pemda di DIY untuk mengantisipasi perubahan iklim.

“Studi Bappenas mengatakan ada potensi kerugian Rp544 triliun akibat perubahan iklim jika tidak ada intervensi. Upaya untuk mengerem kerusakan lingkungan bisa mengurangi kerugian hingga Rp281,9 triliun. Berbagai kegiatan sudah dilakukan di DIY untuk menahan laju kerusakan lingkungan, misal mempertahankan kawasan pesisir agar tetap memperhatikan kelestarian biota laut,” ujarnya.

Dalam FGD tersebut, seluruh komponen yang hadir sepakat bahwa semua pihak harus berperan aktif mengantisipasi dampak perubahan iklim karena telah terbukti berpengaruh terhadap perekonomian. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat harus bahu membahu agar alam tetap lestari.

Yogyakarta, 14 Agustus 2024 - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DJPb DIY) menyelenggarakan kegiatan “Workshop Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Perkembangan Indikator Makro Ekonomi di wilayah DIY dan Rapat Komite ALCo Regional realisasi s.d. 31 Juli 2024” pada 14 Agustus 2024 di Aula Lantai 3 Kanwil DJPb DIY, Maguwoharjo, Depok, Sleman. Workshop ini digelar untuk meningkatkan kompetensi analisis para pegawai Kanwil DJPb DIY untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta dan diikuti oleh jajaran Kemenkeu Satu di DIY serta perwakilan pejabat dan pegawai Kanwil DJPb DIY. Workshop ini turut menghadirkan narasumber yaitu Dr. Evi Noor Afifah, S.E., M.S.E selaku local expert ekonomi dan fiskal DIY.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJPb DIY menegaskan kembali pesan dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati untuk memperkuat peran Kemenkeu Satu di daerah untuk mengawal realisasi APBN yang berkualitas. Agung mengatakan pesan itu disampaikan Menkeu dalam Forum Regional Chief Economist (RCE) yang digelar di Serang, Banten beberapa waktu lalu.

"Ibu Menteri mengapresiasi kolaborasi di daerah dalam mengawal realisasi APBN. Karena penyerapan belanja negara tak hanya soal penyerapan, tetapi juga kualitas dan isinya. Kita yang ada di daerah ini diharapkan mampu memotret arah kebijakan APBN apakah sesuai dengan rancangan awal. Termasuk menganalisis kebijakan yang dibuat untuk menghadapi dinamika perekonomian baik yang terjadi secara global maupun regional," ucap Agung.

Menurutnya, realisasi APBN yang berkualitas penting untuk mewujudkan program kesejahteraan yang menyentuh langsung masyarakat. Mulai dari penanganan stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi sampai iklim investasi.

"Karena kebijakan fiskal tidak pernah lepas dari kehidupan sehari-hari kita," tutur Agung.

Sementara itu, Dr. Evi Noor Afifah, S.E., M.S.E juga mengamini pesan dari Menteri Keuangan. Menurutnya, Kemenkeu Satu lingkup di DIY perlu menggelar forum rutin untuk melakukan refreshing metodologi analisis yang diterapkan.

"Kalau bicara kualitas anggaran perlu mengidentifikasi apa dampak dan manfaat penggunaan anggaran. Setiap aktivitas harus memberikan dampak, Ibu Menteri selalu menekankan kebijakan berbasis bukti, jangan anekdotal, setiap harus dilengkapi bukti," kata Evi.

Forum ini kemudian diwarnai dengan tanya jawab serta dialog interaktif antarpeserta workshop. Seluruh peserta sepakat pengelolaan APBN harus memberikan manfaat dan dampak langsung kepada masyarakat.

Yogyakarta, 17 Agustus 2024 – Untuk memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Satu lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar upacara pengibaran bendera Merah Putih pada Sabtu (17/8/2024). Kegiatan itu dilaksanakan di halaman Gedung Keuangan Negara (GKN) Yogyakarta yang diikuti seluruh Eselon I Kemenkeu yang berada di lingkup DIY.

Bertindak sebagai pembina upacara yaitu Kepala Kanwil Ditjen Pajak DIY, Erna Sulistyowati. Sementara itu, Kepala Perwakilan Kemenkeu Satu di DIY sekaligus Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta turut mengikuti upacara ini dengan mengenakan setelan jas lengkap.

Tahapan demi tahapan upacara berlangsung dengan khidmat dalam memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Termasuk saat momen mendoakan para pahlawan yang telah berjuang demi tercapainya Indonesia merdeka.

Rangkaian Upacara Peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan Kemenkeu Satu DIY ini diakhiri dengan pemotongan tumpeng sebagai wujud rasa syukur. Setelah itu, Kepala Perwakilan Kemenkeu Satu di DIY melanjutkan agendanya mengikuti Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Kepresidenan Yogyakarta.

Melalui semangat "Nusantara Baru, Indonesia Maju", pegawai Kemenkeu di seluruh Tanah Air diharapkan terus mengisi kemerdekaan dengan pengelolaan APBN yang berintegritas demi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Indonesia seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Ayo, bersama-sama kita jaga persatuan dan kesetaraan untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila demi mencapai tujuan berbangsa dan bernegara.

Dirgahayu ke-79 Republik Indonesia. Nusantara Baru, Indonesia Maju!

Yogyakarta, 16 Agustus 2024 - Dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Kanwil Ditjen Perbendaharaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar rangkaian kegiatan yang berlangsung sejak awal Agustus 2024. Kegiatan-kegiatan tersebut digelar untuk memperkuat persatuan serta mengasah daya saing dengan tujuan meningkatkan pelayanan serta integritas pengelolaan APBN menuju kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Rangkaian kegiatan dimeriahkan melalui perlombaan yang mengutamakan kekompakan sekaligus meningkatkan daya saing seperti voli, bulu tangkis hingga tenis meja. Puncaknya, digelar perlombaan menyanyi dan memasak antarkelompok yang berlangsung meriah pada Jumat (16/8/2024).

Melalui sambutannya, Kepala Kanwil DJPb DIY menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pegawai dalam setiap kegiatan. Selain itu, setiap kegiatan yang digelar perlu dimaknai sebagai pengingat atas perjuangan dan pengorbanan para pahlawan menuju kemerdekaan.

“Saya berharap semua pegawai terlibat. Yang penting kemerdekaan ini kita maknai bukan hanya kebebasan, tetapi kita teladani semua semangat juang para pahlawan untuk menggapai kemerdekaan,” ujar Agung di depan para pegawai Kanwil DJPb DIY.

Rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan RI ini ditutup dengan pemberian kepada masing-masing pemenang lomba oleh Kepala Kanwil DJPb DIY. Pada acara penutupan, Kepala Kanwil DJPb DIY kembali mengingatkan bahwa kegiatan-kegiatan yang digelar lebih mengutamakan kebersamaan.

Seperti diketahui, peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI tahun 2024 ini mengangkat tema “Nusantara Baru, Indonesia Maju”. Tema tersebut menggambarkan semangat kebangkitan nasional demi menciptakan masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dirgahayu ke-79 Republik Indonesia. Nusantara Baru, Indonesia Maju!