Yogyakarta, 29 Juli 2024 - Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kembali hadir ke sekolah-sekolah untuk memperkenalkan manfaat APBN. Kali ini, acara yang bertajuk Treasury Goes to School mendatangi SMAN 1 Depok di Sleman pada Senin (29/7/2024).

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta yang didampingi Kepala Bagian Umum Kanwil DJPb DIY, Pratanto beserta Kepala SMAN 1 Depok, Basuki Jaka Purnama. Dalam sambutannya, Agung Yulianta mengatakan kehadiran DJPb di SMAN 1 Depok untuk memperkenalkan manfaat APBN kepada para calon penerus bangsa.

"Senang sekali kami dari Kanwil DJPb DIY bertemu dengan adik-adik semua yang range usianya antara 16-18 tahun. Pada 21 tahun lagi, adik-adik semua akan berusia 37-39 tahun yang berbarengan dengan momentum Indonesia Emas 2045. Jadi nanti yang membawa semangat Indonesia Emas adalah adik-adik semua, para calon penerus bangsa," kata Agung Yulianta.

Agung pun menjelaskan tentang peran APBN dalam kehidupan sehari-hari sekolah dan para pelajar. Kepala Kanwil DJPb DIY mengibaratkan pengelolaan uang negara seperti uang yang dikelola oleh keluarga sebagai komunitas terkecil di masyarakat.

"Mengelola uang negara itu seperti mengelola uang rumah tangga, misal pendapatan dari gaji bapak dan ibu, dari usaha dari bapak dan ibu. Pengeluaran untuk makan minum, pendidikan, kesehatan, dan kalau kurang bisa pinjam ke bank untuk bikin rumah. Dan seperti angan-angan Bapak Kepala Sekolah yang ingin sekolahnya menjadi bagus dan program belajar bagus supaya anak-anak bisa belajar dengan nyaman sehingga muncul lulusan unggul yang mampu menang bersaing memperoleh posisi penting di negeri ini. Seperti itu lah APBN hadir di kehidupan sehari-hari kita," ujar Agung.

Agung juga menegaskan nilai integritas merupakan unsur pertama dan utama yang perlu dipedomani para pengelola keuangan negara. Menurutnya, nilai itu sejalan dengan visi utama SMAN 1 Depok yaitu berakhlak mulia.

"Bayangkan APBN itu sebesar Rp3.300 triliun dan APBN untuk DIY itu sebesar Rp25 triliun yang jadi jembatan, jalan, pertanian, subsidi bantuan sosial, dan ternyata 20%-nya untuk pendidikan di Yogyakarta yang mendukung adik-adik. Coba bayangkan kalau pengelola keuangan tidak berintegritas," tuturnya.

Sementara itu, Kepala SMAN 1 Depok, Basuki Jaka Purnama mengapresiasi kegiatan Treasury Goes to School yang digelar Kanwil DJPb DIY. Menurutnya, kegiatan ini sangat bermanfaat untuk memberikan gambaran nyata tentang implementasi keuangan negara yakni APBN dalam kehidupan sehari-hari di bidang pendidikan.

"Ini momentum istimewa karena bisa memberikan gambaran implementasi nyata APBN di bidang pendidikan melalui acara yang dikemas menarik seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Terima kasih kepada Pak Agung dan jajaran yang berkenan hadir memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan kepada anak-anak," kata Jaka.

Sebelum memasuki materi utama, para siswa diajak melakukan kuis yang interaktif dan menarik terkait APBN dan keseharian di SMAN 1 Depok. Sesi ini berlangsung meriah serta ceria karena peserta secara aktif menjawab pertanyaan.

Selanjutnya, Analis Perbendaharaan Negara Ahli Muda Kanwil DJPb DIY, Tri Angga Sigit memberikan materi pengenalan tentang APBN kepada peserta dengan penjelasan yang menarik dan mudah dicerna serta memberikan contoh implementasi APBN yang berdekatan dengan keseharian mereka. Treasury Goes to School kali ini kembali ditutup dengan gelaran kuis serta foto bersama antara peserta, jajaran SMAN 1 Depok, dan jajaran Kanwil DJPb DIY.

Yogyakarta, 31 Juli 2024 - Pemerintah terus mendukung pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui subsidi bunga penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Hal ini konsisten dilakukan untuk mendorong UMKM di DIY naik kelas.

Hingga Juni 2024 atau semester I tahun 2024, penyaluran KUR di DIY telah mencapai Rp2,77 triliun yang telah diterima 49.949 debitur. Penyaluran KUR tersebut didominasi Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul.

"Hal ini sejalan dengan jumlah UMKM terbanyak yang berada di kedua kabupaten tersebut," ujar Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) DIY, Agung Yulianta melalui siaran pers realisasi APBN dan APBD regional DIY sampai dengan Juni 2024 yang dirilis Rabu (31/7/2024).

Rinciannya, penyaluran KUR di Sleman mencapai Rp855,15 miliar kepada 13.616 debitur dan Bantul Rp777,69 miliar kepada 13.855 debitur. UMKM sektor perdagangan besar dan eceran masih mendominasi dengan penyaluran KUR sebesar Rp1,1 triliun atau 38,68% dari total penyaluran KUR di DIY.

Disusul sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan dengan penyaluran Rp586,02 miliar atau 21,13%. Sementara itu, dukungan pemerintah melalui pembiayaan UMi telah terealisasi Rp14,27 miliar untuk 3.401 debitur dengan penyaluran terbesar pada Kabupaten Bantul sebesar Rp4,78 miliar kepada 1.087 debitur.

"APBN sebagai instrumen fiskal yang strategis harus terus dijaga kredibilitas dan kesehatannya sehingga mampu secara efektif berperan sebagai alat pemerintah menyejahterakan masyarakat," ujar Agung.

Yogyakarta, 31 Juli 2024 - Penyaluran anggaran penanganan kemiskinan ekstrem di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah mencapai Rp108,46 hingga bulan Juni atau semester I tahun 2024. Realisasi itu telah menyentuh 36,42% dari pagu penanganan kemiskinan ekstrem di DIY tahun 2024 sebesar Rp372,27%.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) DIY, Agung Yulianta menjelaskan realisasi Rp108,46 miliar itu telah disalurkan sebagai bantuan bidang perumahan untuk prasarana dan sarana utilitas (PSU). Bantuan PSU itu ditujukan bagi perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Lalu ada penanganan akses reformasi agraria bagi 127 kepala keluarga serta pengembangan usaha perhutanan sosial seluas 256 hektare," kata Agung melalui siaran pers realisasi APBN dan APBD regional DIY sampai dengan Juni 2024 yang dirilis Rabu (31/7/2024).

Agung mengatakan anggaran penanganan kemiskinan ekstrem tersebut merupakan salah satu dari 4 pilar transformasi ekonomi yang mengusung visi Indonesia Maju di samping pengendalian inflasi, penurunan prevalensi stunting, dan peningkatan investasi. Sementara itu, total alokasi untuk pengendalian inflasi di DIY telah realisasi Rp264,94 miliar atau 32,23% dari pagu Rp3,6 triliun.

"Capaian ini untuk memberikan intervensi terhadap keterjangkauan harga dalam operasi dan pemeliharaan sarana prasarana Sumber Daya Air (SDA) serta penanggulangan darurat akibat bencana, ketersediaan pasokan antara lain untuk pembangunan dan pemeliharaan irigasi, kelancaran distribusi antara lain untuk dukungan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) super prioritas serta komunikasi efektif untuk laporan publikasi statistik harga," tutur Agung.

Sedangkan untuk penurunan angka prevalensi stunting telah dialokasikan Rp6,23 miliar atau 45% dari pagu Rp23,34 miliar. Program yang sudah terwujud melalui alokasi dana tersebut antara lain kawasan padi kaya gizi (Biofortifikasi) seluas 4 hektare, pelatihan bidang kesehatan kepada 5.556 orang serta fasilitasi dan pembinaan kepada 32 keluarga dan 60 kelompok.

Yogyakarta, 31 Juli 2024 - Kinerja positif APBN terhadap perekonomian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus berlanjut hingga akhir Juni atau semester I tahun 2024. Realisasi belanja negara di DIY mencapai Rp11,61 triliun sampai dengan 30 Juni 2024, tumbuh 10,51% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya atau year on year (yoy).

Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sampai dengan akhir Juni 2024 mencapai Rp5,65 triliun (36,80% dari pagu) tumbuh sebesar 13,94 persen (yoy) yang dipengaruhi oleh seluruh komponen BPP yang mengalami pertumbuhan kecuali Belanja Modal turun 8,09%. Sedangkan kinerja Transfer ke Daerah (TKD) mengalami pertumbuhan sebesar 7,44%, salah satunya dipengaruhi oleh peningkatan pertumbuhan pada Dana Desa sebesar 26,74%.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Agung Yulianta mengatakan APBN juga memberikan dukungan fiskal di wilayah DIY melalui Belanja Pemerintah Pusat di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan Pemilu. Dukungan fiskal untuk bidang infrastruktur sebesar Rp5,4 triliun yang sampai dengan akhir Juni 2024 terealisasi Rp893,47 miliar (16,48% dari pagu) dengan rata-rata progres penyelesaian 43,77%.

"Bidang kesehatan mendapat alokasi sebesar Rp1,69 triliun yang sampai dengan akhir Juni 2024 terealisasi Rp625,37 miliar (37,09%) dan rata-rata progres penyelesaian 46,78%. Output penting belanja infrasturktur antara lain preservasi jembatan 1.141,37 meter, dukungan penanganan jembatan daerah (Pandansimo) sepanjang 50 meter, dan rumah susun asrama pendidikan keagamaan Pondok Pesantren Hamalatul Quran 3 Sanden dengan progres 69,61%," kata Agung melalui siaran pers realisasi APBN dan APBD regional DIY sampai dengan Juni 2024 yang dirilis Rabu (31/7/2024).

Sementara itu, alokasi untuk bidang pendidikan sejumlah Rp2,63 triliun yang sampai dengan akhir Juni 2024 terealisasi Rp1,07 triliun (40,75% dari pagu) dengan rata-rata progres penyelesaian 48,47%. Capaian ini antara lain untuk merealisasikan bantuan kepada 1.592 mahasiswa penerima KIP Kuliah, 21.127 siswa penerima BOS, dan BOPTN kepada 4 lembaga.

Selanjutnya, alokasi untuk Pemilu sejumlah Rp351,88 miliar yang sampai dengan Juni 2024 terealisasi Rp304,03 miliar (86,40% dari pagu) dengan rata-rata progres penyelesaian 59,46%. Jumlah ini antara lain untuk merealisasikan 11 operasi pemantauan, penyelenggaraan, dan pengamanan Pemilu serta penyelesaian pengawasan dan pengaduan Pemilu.

Lalu, realisasi pendapatan dan hibah regional DIY mencatatkan kenaikan 19,52% yoy dengan realisasi sebesar Rp4,82 triliun atau 50,78% dari target. Capaian ini terutama didorong oleh kenaikan pada cukai dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang masing-masing tumbuh 33,31% dan 26,29%.

"Kenaikan PNBP secara signifikan disumbang oleh pendapatan BLU (Badan Layanan Umum) terutama realisasi pendapatan jasa pelayanan rumah sakit dan pendidikan masing-masing Rp747,95 miliar dan Rp180,55 miliar," tutur Agung.

Penerimaan pajak juga mengalami pertumbuhan sebesar 12,82% dengan realisasi sebesar Rp2,8 triliun atau 48,97% dari target APBN Rp6,5 triliun. Penerimaan netto dari Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas mencapai Rp2,1 triliun yang mengalami pertumbuhan positif sebesar 13,85% dengan kontribusi tertinggi setoran PPh 21 sebesar 28,73% yang tumbuh sebesar 31,56% karena adanya pembayaran THR dan bonus di sektor jasa keuangan.

PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) juga mengalami pertumbuhan positif sebesar 11,63% yang disebabkan adanya pertumbuhan di sektor perdagangan besar dan eceran sesuai dengan pertumbuhan ekonomi dan/atau konsumsi masyarakat di DIY dengan kontribusi tertinggi dari setoran PPN dalam negeri sebesar 31,07%. Sementara itu, pembayaran PBB jatuh tempo pada triwulan IV tahun 2024 sehingga sebagian besar belum melakukan pembayaran.

"Untuk pajak lainnya masih sama dengan bulan lalu yaitu mengalami penurunan hingga 4,07%, terutama disebabkan oleh penjualan benda meterai di Kantor Pos yang berkurang dibandingkan dengan tahun lalu," ujar Agung.

Agung menegaskan APBN sebagai instrumen fiskal yang strategis harus terus dijaga kredibilitas dan kesehatannya sehingga mampu secara efektif berperan sebagai alat pemerintah menyejahterakan masyarakat.

Yogyakarta, 23 Juli 2024 - Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyelenggarakan "Rapat Komite ALCo Regional DIY Realisasi sampai dengan 30 Juni 2024" pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 di ruang rapat lantai II Kanwil DJPb DIY, Maguwoharjo, Depok, Sleman. Kegiatan ini merupakan implementasi peran Kanwil DJPb DIY sebagai Regional Chief Economist (RCE) yang kali ini membahas kebijakan pemerintah dalam merespons dampak perubahan iklim.

Rapat Komite ALCo Regional DIY bulan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari jajaran Kemenkeu Satu yaitu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta, Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Yogyakarta serta Analis Perbendaharaan Negara Ahli Muda Kanwil DJPb DIY.

Kegiatan dibuka dengan sambutan dari Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta dan dilanjutkan dengan pemaparan dari Juli Kestijani selaku Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb DIY. Para narasumber membahas tema ALCo di wilayah DIY yang bertema “Policy Response Pemerintah dalam Menanggulangi Dampak Perubahan Iklim”, antara lain terkait realisasi dan kinerja penerimaan dan belanja, dukungan fiskal APBN di DIY, dan penyaluran TKD.

"Diskusi ini juga membahas mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi Unit Eselon I Kementerian Keuangan (Kemenkeu) DIY dalam perekonomian regional," kata Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta.

Dalam realisasi pendapatan dan hibah secara regional, DIY mencatatkan peningkatan sebesar 19,52% (yoy) serta belanja tumbuh 10,51%. Pertumbuhan yang positif diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan agar dapat mendorong pembangunan berkelanjutan di DIY melalui kinerja APBN yang sehat.

Yogyakarta, 29 Juli 2024 - Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (APK) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkolaborasi dengan Kanwil DJPb Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyelenggarakan Workshop on Government Finance Statistics (GFS) pada Kamis tanggal 25 Juli 2024 di Aula KPPN Yogyakarta, Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Acara ini digelar untuk meningkatkan transparansi dan sebagai bentuk tindak lanjut atas catatan BPK RI dalam “Laporan Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal Pemerintah”.

Workshop yang mengangkat tema “Strengthening Transparency and Accountability through Empowering Regional-Owned Enterprise Data” ini menghadirkan 3 panelis, yakni IMF Advisor, Deon Tanzer; Kepala Bidang Bina Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta, Endrawati Utami; dan Direktur Utama PDAM Tirtamarta Yogyakarta, Majiya. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Direktur APK DJPb, Fahma Sari Fatma dan Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta serta peserta yang berasal dari Kanwil DJPb DIY, perwakilan pemerintah daerah lingkup DIY, dan BUMD.

Dalam Welcoming Remarks, Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta mengapresiasi kegiatan ini dan mendukung agar informasi keuangan, baik di BUMN/BUMD sebagai kekayaan negara/daerah yang dipisahkan serta lembaga lain yang memperoleh fasilitas dari negara dapat disajikan secara komprehensif sebagai bagian dari keuangan negara yang utuh.

“Salah satunya melalui penyusunan Government Finance Statistics (GFS),” kata Agung Yulianta.

Direktur APK DJPb, Fahma Sari Fatma dalam keynote speech menyampaikan bahwa GFS dapat menjadi solusi dalam proses konsolidasi data pemerintah dan korporasi public. GFS dinilai mampu menjembatani perbedaan standar akuntansi yang digunakan.

“Level transparansi fiskal juga dapat meningkat dengan penambahan cakupan entitas, khususnya BUMD,” tutur Fahma Sari Fatma.

Beberapa kesimpulan muncul dari paparan para panelis. Mulai dari data laporan keuangan BUMD sangat berarti untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya, kinerja positif BUMD berkontribusi dalam pendapatan asli daerah yang dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah serta PDAM sebagai BUMD telah menggunakan sistem informasi dalam pelaporan keuangan dan memiliki bagan akun sebagaimana regulasi yang berlaku.

Workshop kemudian dilanjutkan dengan focus group discussion (FGD) untuk memperoleh gambaran proses pelaporan keuangan BUMD dan tantangan yang dihadapi serta pemanfaatan data laporan keuangan.