Yogyakarta, 2 Juli 2024 - Kondisi perekonomian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tumbuh 5,02% year to year (yoy) pada triwulan I tahun 2024 dan inflasi melambat. Hal itu diungkapkan Kanwil DJPb DIY dalam kegiatan "Konferensi Pers APBN KiTA Regional Provinsi D.I. Yogyakarta (DIY) hingga 31 Mei 2024 bersama Pimpinan Eselon I Kementerian Keuangan", Selasa (2/7/2024).

Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta menjelaskan perekonomian DIY tumbuh 5,02% yoy dan mengalami kenaikan 0,91% dibandingkan triwulan IV tahun 2024 (qtoq). Agung menjelaskan seluruh komponen pengeluaran tumbuh positif.

"PDRB ADHB (Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku) mencapai Rp47,89 triliun dan PDRB ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) Tahun Dasar 2010 mencapai Rp30,68 triliun," ucap Agung dalam konferensi pers yang digelar di Kanwil DJPb DIY, Maguwoharjo, Depok, Sleman yang juga menghadirkan narasumber dari Kemenkeu Satu lingkup DIY dan pejabat Kemenkeu pusat.

Agung menjelaskan pertumbuhan tertinggi disumbang sektor Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PKLNPRT) sebesar 20,29%. Sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada komponen Ekspor dan Impor Barang dan Jasa sebesar 2,02 % dan 3,78%.

"Pertumbuhan ekonomi DIY secara qtoq memang melambat dibandingkan tahun sebelumnya, namun perekonomian DIY masih cukup kondusif," ujar Agung.

Sementara itu, inflasi di DIY pada Mei 2024 sebesar 2,28 yoy dan 0,81% year to date (ytod/sepanjang 2024). Kabar baiknya, inflasi di DIY -0,08% secara month to month (mtom) pada Mei 2024 atau dengan kata lain terjadi deflasi atau penurunan harga-harga.

Penyumbang utama inflasi antara lain kelompok makanan, minuman, dan tembakau (1,44%); kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (0,30%); dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran (0,12%). Sementara Indeks Harga Konsumen (IHK) di DIY yakni sebesar 106,11.

"Secara bulanan, terjadi deflasi di DIY -0,08%, sementara nasional sebesar -0,03%. Secara tahun kalender, inflasi DIY sebesar 0,81% atau lebih rendah dari nasional 1,16%," tutur Agung.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi DIY yang menuju arah positif ini didorong oleh aktivitas domestik seperti peningkatan daya beli masyarakat, meningkatnya mobilitas masyarakat yang ditopang oleh kegiatan perjalanan dan liburan yang menghasilkan stimulus ekonomi tambahan. Kemudian, sektor jasa pendidikan berkontribusi sebesar 8,30% relatif terjaga dengan tumbuh 5,89%. Kondisi ini didukung oleh jumlah pelajar dan mahasiswa lokal dan perantau di DIY pada tahun 2024 mencapai 638.345 orang.

Meski demikian, Kanwil DJPb DIY mengingatkan sejumlah hal yang perlu diperhatikan pemda lingkup DIY agar ekonomi DIY tetap kokoh menghadapi ketidakpastian global. Terutama mengatasi ketimpangan di DIY bagian utara dan selatan berdasarkan sisi ekonomi dan indeks pembangunan manusia (IPM). Skor IPM pada kawasan utara DIY jauh lebih tinggi dibandingkan dengan skor IPM pada kawasan selatan DIY. Secara ekonomi sisi selatan lebih tertinggal dari sisi utara yang memiliki sentra pertumbuhan ekonomi lebih banyak sehingga menyebabkan kemiskinan di sisi selatan lebih tinggi.

"Keseimbangan primer DIY sampai dengan Mei 2024 masih negatif disebabkan oleh adanya kenaikan belanja negara yang lebih tinggi secara nominal dibandingkan dengan kenaikan pendapatan negara secara nominal. Selain itu ada penerimaan negara di DIY yang disetor ke pusat," kata Agung.

Di kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Kementerian Keuangan, Parjiono mengatakan pemda lingkup DIY perlu ikut mewaspadai gejolak global yang belum pasti kapan usainya. Menurutnya, kondisi perdagangan dan investasi global yang melemah akibat naiknya jumlah sanksi dagang harus turut diwaspadai pemda.

"Harga komoditas volatile dipicu oleh disrupsi rantai pasok dan high demand. Di sisi lain El Nino berkepanjangan juga mengganggu proses panen komoditas pangan. Lalu pasar keuangan domestik masih terdampak sentimen global tersebut. Namun di sisi lain, Indonesia masih mampu menjaga neraca perdagangan tetap surplus dalam 49 tahun terakhir dan inflasi tetap terkendali pada Mei 2024 dengan tekanan terhadap harga pangan mulai mereda," kata Parjiono.

Narasumber dalam kegiatan ini yaitu Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Kementerian Keuangan, Parjiono; Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) DIY, Agung Yulianta; Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DIY, Erna Sulistyowati; Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) B Yogyakarta, Tedy Himawan; Kepala KPKNL Yogyakarta, Ibu Tuti Kurniyaningsih; dan Kepala BDK (Balai Diklat Keuangan) Yogyakarta, Endang Widajati.

Yogyakarta, 1 Juli 2024 – Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) DIY menggelar forum group discussion (FGD) bertajuk “Knowledge Sharing Antara Tim Regional Chief Economist (RCE) Pusat dan Daerah” pada Senin (1/7/2024) siang. FGD kali ini dihadiri jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pusat.

Bertempat di Kanwil DJPb DIY, Maguwoharjo, Sleman, FGD tersebut dibuka langsung oleh Kepala Perwakilan Kemenkeu di DIY sekaligus Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta dan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) DIY, Erna Sulistyowati. Lalu, jajaran Kemenkeu pusat yang hadir yaitu Kasubdit Peraturan dan Dukungan Teknis PNBP Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan, Frengky Setiawan; Kasubdit Perduktek PNBP K/L, Dewi Yanti; dan Kasubdit Optimalisasi Kas Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN), Tio Novita Efriani.

Dalam sambutannya, Agung Yulianta menyebut FGD ini merupakan sarana bagi jajaran Kemenkeu Satu di DIY untuk berkolaborasi menyajikan data-data kinerja APBN di DIY supaya menghasilkan analisis dan rekomendasi terkait perekonomian regional DIY. Agung berharap kehadiran jajaran Kemenkeu pusat pada FGD kali ini dapat memperkuat sinergi Kemenkeu Satu dalam memajukan perekonomian DIY.

“Lewat kegiatan ini kami ingin mendengarkan apa yang diinginkan jajaran Kemenkeu di daerah serta ingin lebih mengetahui apa yang sebenarnya ingin ditangkap oleh jajaran Kemenkeu pusat. Sehingga kolaborasi ini dapat menghasilkan analisis yang paling tidak mendekati apa yang diinginkan kantor pusat,” kata Agung.

Agung menegaskan setidaknya ada 4 tujuan digelarnya FGD ini. Pertama, kegiatan ini digelar untuk menganalisis bagaimana kondisi perekonomian di regional DIY berpengaruh pada kinerja APBN. Kedua, melihat sejauh mana APBN menjadi stimulus dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat DIY.

“Dan ketiga, melakukan mitigasi agar APBN di DIY tetap kredibel dan tetap terjaga. Kemudian yang terakhir yakni memberikan masukan kepada kantor pusat,” ucapnya.

Sementara itu, harapan serupa disampaikan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) DIY, Erna Sulistyowati. Erna berharap sinergi pusat dan daerah ini bisa memperdalam data dan informasi yang dimiliki agar kinerja APBN baik penerimaan maupun belanjanya dapat dirasakan oleh masyarakat.

“Misalnya di pajak dan bea cukai ada konsep bagi hasil dengan pemerintah daerah. Kita ingin dampak dan kontribusi kita kepada pemerintah daerah itu dapat dilihat melalui data dan informasi yang komprehensif,” tuturnya.

Setelah pembukaan, FGD dilanjutkan dengan sharing session antara jajaran Kemenkeu Satu pusat dan regional DIY yang dipimpin oleh Kasubdit Optimalisasi Kas Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN), Tio Novita Efriani. Sesi ini berlangsung menarik karena setiap unsur Kemenkeu Satu di DIY berkesempatan menyampaikan masukan kepada jajaran Kemenkeu pusat.

Yogyakarta, 1 Juli 2024 - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyalurkan gaji ke-13 sejak awal Juni 2024. Untuk regional Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), gaji ke-13 itu telah disalurkan seluruhnya untuk mendorong perekonomian daerah, terutama saat Iduladha 1445 Hijriah.

"Gaji ke-13 di lingkup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini telah disalurkan seluruhnya," kata Agung dalam konferensi pers 'APBN KiTA Regional D.I. Yogyakarta Realisasi s.d. 31 Mei 2024' di Kanwil DJPb DIY, Maguwoharjo, Sleman, Selasa (2/7/2024).  

Perlu diketahui, total anggaran gaji ke-13 tahun anggaran 2024 yang dialokasikan pemerintah pusat sebesar Rp50,8 triliun dengan alokasi pada APBN sebesar Rp29,7 triliun dan alokasi pada APBD sebesar Rp21,1 triliun. Hingga 6 Juni 2024, gaji ke-13 yang telah direalisasikan mencapai Rp12,76 triliun untuk 1,8 juta pegawai ASN pusat serta personel TNI dan Polri. Selain itu, telah direalisasikan Rp11,10 triliun untuk 3,4 juta pensiunan di seluruh Indonesia.

Sementara itu di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kanwil DJPb DIY telah melaksanakan pencairan gaji ke-13 mencapai Rp521,2 miliar dengan 92.962 penerima. Berdasarkan data yang dihimpun pada 10 Juni 2024, realisasi penyaluran gaji ke-13 pada kementerian/lembaga (K/L) melalui KPPN wilayah DIY sebesar Rp274,3 miliar dengan 43.468 penerima pada 163 satuan kerja (satker). Sedangkan realisasi penyaluran gaji ke-13 di pemerintah daerah (pemda) lingkup DIY sebesar Rp246,9 miliar dengan 49.224 penerima yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) dan telah disalurkan ke masing-masing pemda.

Penerima gaji ke-13 yaitu aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. Aparatur negara terdiri atas PNS dan CPNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara.

Penyaluran gaji ke-13 ini memiliki efek pengganda atau multiplier effect yang mampu menjaga tingkat pertumbuhan masyarakat, terutama pada perayaan Iduladha 1445 Hijriah yang berlangsung pada 17 Juni 2024. Sebagai bagian dari masyarakat, para penerima turut membelanjakan gaji ke-13 tersebut ke pusat-pusat perbelanjaan. Dengan kata lain, gaji ke-13 berperan mengakselerasi roda perekonomian di tingkat nasional hingga regional.

Yogyakarta, 27 Juni 2024 - Kanwil DJPb Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertema "Peningkatan Kompetensi Analisis Indikator Makro khususnya Pertumbuhan Ekonomi, PDRB, dan Inflasi" pada Rabu (26/6/2024). FGD ini digelar dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Kanwil DJPb DIY agar mampu menyajikan analisis makro ekonomi secara komprehensif dengan tujuan akhir memperkuat peran Kanwil DJPb DIY sebagai Regional Chief Economist (RCE).

Bertempat di Aula Lantai III Kanwil DJPb DIY, acara ini diikuti oleh seluruh jajaran pegawai lingkup Kanwil DJPb DIY baik dari Kanwil maupun KPPN serta dilaksanakan secara luring maupun daring. Acara ini menghadirkan narasumber dari akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM), Gigih Fitrianto.

Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta menjelaskan ada beberapa hal yang membuat FGD ini penting untuk dilaksanakan. Pertama, latar belakang disiplin ilmu yang berbeda yang dimiliki oleh pegawai Kanwil DJPb DIY dan KPPN lingkup DIY. Selanjutnya adanya gap atas persyaratan minimal mengenai pemahaman tentang kondisi makro ekonomi dan berbagai indikatornya dengan tugas pokok fungsi kantor pada pegawai.

"Menteri Keuangan juga memberikan arahan agar paling tidak setiap bulan, Kanwil diminta melakukan analisis keterkaitan tentang kinerja APBN khususnya di DIY dengan perkembangan ekonomi di masing-masing regional. Kemudian merangkai seberapa jauh berbagai policy yang telah dibuat oleh kantor pusat berdasarkan arah dan kebijakan APBN ini memberikan dampak yang signifikan kepada ekonomi di DIY," ujar Agung saat memberikan sambutan.

Setelah itu, acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber dari UGM, Gigih Fitrianto mengenai "Pengantar Ekonomi Makro, Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi, dan Konsep Kebijakan Fiskal" yang dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab dengan dipandu oleh moderator Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb DIY, Juli Kestijanti. Kegiatan ini merupakan salah satu program peningkatan kapasitas SDM pada Kanwil DJPb DIY beserta jajaran kantor vertikal dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas kerja pegawai beserta outcome-nya.

Yogyakarta, 25 Juni 2024 - Kanwil DJPb DIY menggelar "Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penyaluran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Usaha Mikro (UMi) serta Bimtek Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)" pada Selasa (25/6/2024) dengan mengundang berbagai pihak yang terlibat seperti jajaran pemerintah daerah lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), perbankan, penyalur pembiayaan (LKBB), OJK serta KPPN. Untuk mengetahui dampak yang dirasakan oleh pelaku UMKM dengan adanya skema pembiayaan melalui KUR dan UMi ini serta untuk mengetahui tantangan dan peluang pelaksanaan di lapangan, rapat kali ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Sistem Manajemen Investasi dan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan DJPb Kemenkeu.

Penyelenggaraan rapat monev penyaluran KUR dan UMi tersebut sesuai dengan mandat yang diamanatkan pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan dan Monitoring atas Pinjaman dan Kredit Program Oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan PER-6/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan Ultra Mikro oleh Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta dalam keynote speech menyampaikan sejumlah hal yang menjadi perhatian dalam penyaluran KUR dan UMi sejauh ini. Yang pertama membahas konsistensi KUR dalam mendukung UMKM untuk meningkatkan kapasitas bisnisnya sejak pertama kali KUR diluncurkan tahun 2007.

“KUR tahun 2024 walaupun menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2023, namun capaian hingga tengah tahun 2024 masih di bawah separuh dari target tahun 2024, demikian juga dengan penyaluran UMi yang menunjukkan penurunanan yang signifikan. Diperlukan identifikasi kendala serta peluang yang dapat mendorong kinerja penyaluran KUR dan UMi,” ujar Agung.

Setelah menyampaikan sambutannya, Kanwil DJPb DIY mengumumkan penerima penghargaan SIKP Award sebagai apresiasi dan penghargaan tinggi terhadap pemerintah daerah (pemda) terbaik di lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pemda Kabupaten Bantul menerima penghargaan sebagai peringkat pertama, Pemda Kabupaten Kulon Progo di peringkat kedua, dan Pemkot Yogyakarta di peringkat ketiga.

Selain menjadi sarana evaluasi pelaksanaan KUR dan pembiayaan UMi, rapat ini juga bertujuan meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan mitra kerja Kanwil DJPb DIY, baik dari jajaran pemda dan penyalur demi meningkatkan efisiensi dan efektivitas permberdayaan UMKM dan penyaluran UMi. Kemudian untuk menggali tantangan/permasalahan serta peluang yang dapat dioptimalkan dalam penyaluran KUR dan UMi dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Yogyakarta, 20 Juni 2024 – Kanwil DJPb Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyelenggarakan Forum Diskusi Kamis Pon dengan tema “Diseminasi Reviu Efisiensi Belanja dan Sosialisasi Reformulasi IKPA Tahun Anggaran 2024” pada Kamis (20/6/2024). Kegiatan berlangsung secara luring dan daring yang dihadiri stuan kerja (satker) mitra kerja Kanwil DJPb DIY di Gedung Treasury Learning Center (TLC) Yogyakarta.

Dalam sambutan saat membuka acara, Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta menyampaikan APBN memiliki peran dan fungsi dalam perekonomian serta kesejahteraan masyarakat. APBN hadir melalui prioritas pembangunan jangka pendek di tahun 2024 yaitu menghapus kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, meningkatkan iklim investasi, dan pengurangan stunting.

“APBN sebagai tools negara di tingkat nasional dialokasikan sebesar Rp3.300 triliun dan di DIY sebesar Rp25,87 triliun, sedangkan yang dikelola kementerian/Lembaga (K/L) di DIY sebesar Rp15,35 triliun. Sebagai pembanding kinerja APBN sampai dengan 14 Juni 2024 di tingkat nasional penyerapannya mencapai 42,57% sedangkan di DIY 34,8%. Jargon dalam pengelolaan keuangan untuk menhgadapi tantangan dalam mengelola APBN yaitu collect more, spending better, dan innovative financing,” ucap Agung.

Agung juga menjelaskan adanya reformulasi IKPA tahun anggaran 2024 untuk memastikan bahwa setiap K/L mengeksekusi setiap belanja negara berdasarkan aspek value for money. Oleh sebab itu, diperlukan instrumen untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran berdasarkan aspek kualitas perencanaan, kualitas implementasi, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Dalam sesi pemaparan materi, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I Kanwil DJPb DIY, Asri Ibandiyah Hadi mengatakan Kanwil DJPb DIY telah melaksanakan reviu efisiensi belanja tahun anggaran 2024 terhadap seluruh satker menggunakan metode reviu alokasi yang terdiri atas reviu honor jafung pengelola keuangan, reviu struktur pembentuk RO, reviu kepatuhan regulasi akun, reviu belanja berpotensi tidak jelas/ tidak direncanakan, dan reviu belanja lainnya yang dapat dihemat. Serta menggunakan reviu einmalig yang merupakan reviu terhadap program/kegiatan/output yang berdasar sifat, karakteristik atau tujuannya dan hanya perlu dilakukan satu kali serta tidak perlu diulang/dilanjutkan (nonrecurrent spending).

Selanjutnya, pada pemaparan materi kedua oleh Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I B Kanwil DJPb DIY, Widyastuti Puji Lestari menyampaikan sosialisasi reformulasi IKPA tahun anggaran 2024. Berdasarkan PER-5/PB/2024, reformulasi dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja pada aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, sebagian besar aspek kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Sasaran perbaikan yang ingin dicapai yaitu:

a) meningkatkan kualitas perencanaan anggaran melalui pengendalian revisi DIPA pagu tetap secara semesteran;

b) meningkatkan akurasi/ketepatan realisasi pencairan dana per jenis belanja per bulan;

c) mendorong akselerasi belanja berdasarkan trajektori pola penyerapan triwulanan per jenis belanja per triwulan

d) percepatan penandatanganan dan belanja kontraktual pada periode awal triwulan;

e) mendorong percepatan pembayaran belanja kontraktual;

f) meningkatkan ketetapan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP;

g) optimalisasi penggunaan UP dan TUP; h) mendorong penggunaan UP KKP;

i) meningkatkan ketepatan waktu pembayaran tagihan belanja dan mengurangi penumpukkan pencairan dana pada akhir tahun anggaran;

j) mendorong partisipasi pelaporan dan akselerasi pencapaian output berkualitas.

Sesi pemaparan materi dan acara diakhiri dengan tanya jawab yang dipandu oleh moderator Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I D Kanwil DJPb DIY, Pujiastuti.