Yogyakarta, 16 Mei 2024 – Kanwil DJPb DIY menggelar sosialisasi bertema “Harmonisasi Pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Tingkatkan Transaksi Cashless Lingkup DIY” bersamaan dengan momen Kamis Pon (16/5/2024). Kegiatan ini diselenggarakan secara hybrid yang dihadiri satuan kerja (satker), KPPN, dan bank himbara (himpunan bank negara) di lingkup DIY.

Acara tersebut dikemas dalam bentuk stakeholder’s day. Dalam sambutannya saat membuka kegiatan tersebut, Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta menjelaskan sejumlah manfaat di balik penggunaan KKP yang bermuara pada peningkatan kualitas belanja negara.

“Salah satunya melalui penggunaan KKP yang bertujuan meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi idle cash dari penggunaan Uang Persediaan, dan mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai,” kata Kepala Kanwil DJPb DIY.

Selain itu, Agung Yulianta juga menyampaikan pemanfaatan KKP sejalan dengan Gerakan Nasional Non Tunai yang sudah digaungkan sejak 2014. Kemudian sejak tahun 2024, pelaksanaan pembayaran dengan transaksi nontunai menjadi salah satu indikator penilaian dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024.

Dalam sesi pemaparan, Kepala Bidang PPA I Kanwil DJPb DIY, Asri Isbandiyah Hadi mengatakan potensi transaksi KKP di DIY sampai dengan 19 Maret 2024 baru mencapai 3.719 transaksi dengan nilai Rp4 miliar. Asri pun menjelaskan beberapa tantangan dalam mengimplementasikan KKP.

Pertama, masih adanya mindset pejabat perbendaharaan yang merasa nyaman dengan transaksi tunai. Kemudian, kurangnya awareness pimpinan K/L dalam mendorong pemanfaatan KKP, masih terjadinya proses penerbitan KKP dalam waktu yang lama oleh bank penerbit, dan sarana transaksi cashless yang masih terbatas.

“Melalui kegiatan ini, seluruh satuan kerja serta perbankan diharapkan mampu meningkatkan komitmen dan sinergi  dalam mendukung implementasi KKP demi mencapai dampak yang diharapkan, yaitu terciptanya budaya cashless secara luas, pemanfaatan kas yang efektif dengan meminimalkan idle cash, dan opportunity loss serta meningkatkan kualitas belanja pemerintah,” ujarnya.

Sesi paparan dilanjutkan dengan sharing session perwakilan Bank Himbara terkait capaian pelaksanaan KKP dan diskusi bersama satuan kerja. Selanjutnya masing-masing Bank Himbara memberikan apresiasi kepada satuan kerja yang memiliki nominal dan jumlah ransaksi KKP terbanyak yaitu Balai BPOM dan Basarnas Yogyakata (Bank Mandiri), TVRI Stasiun DIY dan BNNP DIY (Bank BRI) serta BDI dan Istana Kepresidenan Yogyakarta (Bank BNI). Selain itu, diserahkan juga penghargaan Satuan Kerja dengan Implementasi Cashless Society Terbaik Lingkup Kanwil DJPb DIY kepada Balai Diklat Industri (BDI) Yogyakarta.

Yogyakarta, 15 Mei 2024 – Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menerima kunjungan siswa dan siswi SMK Negeri 1 Cijulang pada Rabu (15/5/2024) di Kantor Kanwil DJPb DIY, Maguwoharjo, Sleman. Puluhan siswa sekolah yang terletak di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat itu mendapatkan berbagai pengetahuan tentang APBN dan pengelolaan keuangan negara dalam kunjungan tersebut.

Tiba pukul 12.00 WIB, para siswa yang berasal dari jurusan akuntansi ini langsung diajak berkeliling untuk melakukan room tour. Dalam kegiatan ini, Kanwil DJPb DIY memperkenalkan sudut-sudut gedung beserta kegunaannya. Mulai dari lobi, sudut pameran UMKM, maket gedung, children corner, sudut pameran gamelan hingga sejumlah ruang kerja yang ada di Kanwil DJPb DIY.

Setelah itu, para siswa diajak ke ruang aula untuk mengikuti sejumlah kegiatan interaktif dan menyenangkan, terutama terkait dengan APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Mewakili Kepala Kanwil DJPb DIY, Kepala Bagian Umum Kanwil DJPb DIY, Pratanto menjelaskan pihaknya memiliki tugas untuk melakukan pembinaan laporan keuangan di Provinsi DIY.

“Kalau terkait tusi (tugas dan fungsi) kami, salah satunya memang terkait akuntansi. Jadi di APBN itu, setelah perencanaan dan pelaksanaan kan ada penyusunan laporan keuangan, akuntansi kerjanya terakhir. Dan pembinaan yang kami lakukan terkait 2 hal yaitu menyangkut laporan keuangan di satuan kerja pusat, termasuk SMK juga mengelola dana APBD,” katanya.

Pratanto berharap kunjungan ini bisa memberikan manfaat untuk siswa dan siswi jurusan akuntansi SMKN 1 Cijulang. Terutama untuk memberikan pengetahuan serta sejumlah manfaat APBN yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dia pun berpesan kepada para siswa untuk belajar dengan giat untuk meraih masa depan yang gemilang.

“Kami persilakan para siswa untuk mengeksplorasi semua tugas kanwil. Kami berterima kasih atas kunjungannya dan saya berharap para siswa bisa belajar dengan baik, tentukan visi ke depan untuk belajar dan meraih prestasi yang gemilang. Jangan cepat puas di posisi sekarang. Saya berharap ada yang meneruskan tugas-tugas kami di Kementerian Keuangan. Kalau ada yang berminat praktik kerja lapangan 2-3 bulan, kalian juga bisa ke sini,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Jurusan Akuntansi SMKN 1 Cijulang, Riswan Hadiyat menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan hangat Kanwil DJPb DIY. Dia menegaskan kunjungan industri ini sangat bermanfaat bagi siswa dan siswi untuk mengenalkan dunia kerja.

“Kunjungan industri ini merupakan agenda rutin SMKN 1 Cijulang dan merupakan suatu ajang mengenalkan siswa kepada dunia kerja. Sehingga siswa setelah lulus mempunyai gambaran tentang dunia kerja, bagaimana sistem atau manajemen yang ada di perusahaan atau instansi. Saya ucapkan terima kasih kepada petinggi dan seluruh staf Kanwil DJPb DIY yang memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan kunjungan ini,” ujar Riswan.

Selanjutnya, para siswa mendapatkan materi lewat diskusi interaktif yang disampaikan oleh Analis Perbendaharaan Negara Ahli Muda Kanwil DJPb DIY, Tri Angga Sigit. Pada sesi ini, para siswa mendapatkan pengetahuan mengenai berbagai manfaat APBN yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Mulai dari subsidi untuk bahan pangan, subsidi bahan bakar hingga pembangunan fasilitas umum seperti jalan dan sekolah.

Siswa maupun guru jurusan akuntansi SMKN 1 Cijulang juga secara aktif terlibat tanya jawab dalam sesi ini. Kunjungan tersebut diakhiri dengan pemberian cendera mata bagi siswa dan guru yang mampu menjawab pertanyaan maupun bertanya serta pemberian cendera mata dari SMKN 1 Cijulang kepada Kanwil DJPb DIY.

Yogyakarta, 8 Mei 2024 - Kantor Perwakilan (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar kegiatan bertajuk "One on One Meeting Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) Triwulan II 2024". Kegiatan itu dilaksanakan di Gedung Treasury Learning Center (TLC), Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta pada Selasa (8/5/2024).

Yogyakarta, 2 Mei 2024 - Kepala Kantor Perwakilan (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Agung Yulianta menegaskan dukungan APBN untuk Kabupaten Gunung Kidul dan Provinsi DIY begitu luar biasa. Terutama untuk mendukung perekonomian Gunung Kidul dan DIY yang mengandalkan sektor pariwisata.

Hal itu disampaikan Agung saat mengunjungi Desa Nglanggeran, Patuk, Gunung Kidul, DIY yang berada di kawasan wisata Gunung Api Purba pada Kamis (2/5/2024). Kunjungan dilakukan bersama dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu, Luky Alfirman beserta jajaran dan petinggi sejumlah Special Mission Vehicle (SMV) di lingkungan Kemenkeu yakni PT Sarana Multigriya Financial (SMF) dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) serta Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

"Dari APBN yang ke Yogyakarta itu sekitar Rp25 triliun, Rp10,5 triliun di antaranya merupakan Transfer ke Daerah (TKD). Sebanyak Rp1,4 triliun khusus untuk Gunung Kidul. Sedangkan dana desa untuk Gunung Kidul itu ada Rp179 miliar untuk tahun 2024. Dan dana desa untuk Desa Nglanggeran ini sekitar Rp800-an juta. Jadi peran APBN di Gunung Kidul dan DIY ini luar biasa, mungkin hampir 85% APBD DIY itu dari TKD dan dana desa," ujar Agung.

Selain itu, dukungan pemerintah untuk perkembangan ekonomi regional tak hanya hadir lewat APBN, tetapi juga melalui pembiayaan Ultra Mikro atau UMi yang disalurkan oleh PIP. Dia berharap semua dukungan sumber dana itu bisa digunakan untuk menggerakkan perekonomian daerah.

"Di tahun 2024 ini baru sekitar 400 debitur yang mengakses dana dari PIP, mudah-mudahan bisa meningkat lagi. Selain itu juga ada Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bisa diakses lewat perbankan, di mana negara juga hadir melalui pemberian subsidi bunganya. Mudah-mudahan semua sumber biaya ini betul-betul bisa dimanfaatkan untuk mendukung perkembangan ekonomi Gunung Kidul," tuturnya.

Tak berhenti sampai di situ, Agung menjelaskan Kanwil DJPb DIY mendapatkan tugas dari Menteri Keuangan untuk memantau seberapa jauh peran APBN ini bermanfaat langsung untuk masyarakat di daerah. Agung melihat Gunung Kidul memiliki potensi untuk mendorong perkembangan ekonominya agar seimbang dengan wilayah lain di DIY seperti Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.

"Secara ekonomi, memang Gunung Kidul ini perlu dipacu lebih kencang supaya nanti bisa mengimbangi perkembangan ekonomi di daerah utara, terutama di Kota Yogyakarta dan Sleman. Sekali lagi, kami siap sebagai perwakilan Menteri Keuangan di daerah untuk mengawal serta mendukung Bapak/Ibu semuanya di Gunung Kidul dan di Nglanggeran," ucapnya.

Diketahui, Desa Nglanggeran pernah masuk dalam Top 100 Destinasi Berkelanjutan Dunia versi Global Green Destinations Days pada 2018 karena keindahan alamnya yang mempesona. Selain itu, desa tersebut juga menjadi salah satu perwakilan Indonesia sebagai Desa Wisata Terbaik (Best Tourism Village) dari Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO) pada tahun 2021.

Selain keindahan alamnya serta berbagai fasilitas pendukung seperti homestay, rumah makan, Griya Batik, dan Griya Spa, Desa Nglanggeran juga tengah mengembangkan perkebunan kakao. Bahkan perkebunan tersebut juga dilengkap pengolahan kakao dari hulu hingga hilir.

Yogyakarta, 2 Mei 2024 - Jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkunjung ke Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Kamis (2/5/2024). Kunjungan ini dilakukan untuk melihat pemanfaatan APBN melalui Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa untuk mendongkrak perekonomian desa secara inklusif agar dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Luky Alfirman meninjau langsung desa wisata yang terkenal dengan Gunung Api Purba tersebut. Di desa yang terletak sekitar 25 km tenggara Kota Yogyakarta ini, Luky didampingi sejumlah jajaran Kemenkeu Satu mulai dari Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan (DJPb), Agung Yulianta hingga sejumlah Special Mission Vehicle (SMV) di lingkungan Kemenkeu yaitu PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Dalam kesempatan itu pun Luky beserta jajaran Kemenkeu Satu menetapkan Desa Nglanggeran sebagai Desa Keuangan (Desa KEU). Luky mengatakan Desa Nglanggeran bisa menjadi contoh sukses bagi desa-desa lain di Indonesia untuk mengelola Dana Desa dengan baik sehingga bisa mendongkrak perekonomian wilayah dan masyarakat sekitar.

“Di Indonesia ada kurang lebih 82.000 desa dengan berbagai karakter yang mendapatkan dukungan APBN lewat Dana Desa dan Kemenkeu ingin memastikan pengelolaan Dana Desa tersebut dilakukan dengan baik. Kami lihat Desa Nglanggeran merupakan salah satu desa yang sukses membangun desanya dengan sangat baik lewat Dana Desa tersebut. Ini bisa menjadi contoh bagi desa-desa lain,” kata Luky di depan awak media.

Luky menegaskan Kemenkeu terus memantau pengelolaan Dana Desa agar tepat sasaran. Bahkan Kemenkeu menyiapkan dana tambahan desa untuk desa-desa yang dinilai memiliki kinerja baik dalam mengelola Dana Desa.

“Kemenkeu punya formula dan salah satu yang dihargai adalah kinerja untuk memotivasi desa-desa agar meningkatkan kinerja. Setiap tahun ada dana tambahan desa untuk desa-desa yang berkinerja baik, salah satunya Desa Nglanggeran. Tahun lalu kurang lebih ada Rp2 triliun untuk desa-desa yang berkinerja baik tersebut, satu desa bisa dapat Rp100 juta-Rp150 juta,” ujarnya.

Sementara itu di kesempatan yang sama, Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta mengatakan dukungan APBN untuk Kabupaten Gunung Kidul dan DIY terasa signifikan. Hal tersebut bisa dilihat dari TKD, Dana Desa hingga Dana Keistimewaan yang diterima Provinsi DIY.

"Dari APBN yang ke Yogyakarta itu sekitar Rp25 triliun, Rp10,5 triliun di antaranya merupakan Transfer ke Daerah (TKD). Sebanyak Rp1,4 triliun khusus untuk Gunung Kidul. Sedangkan dana desa untuk Gunung Kidul itu ada Rp179 miliar untuk tahun 2024. Dan dana desa untuk Desa Nglanggeran ini sekitar Rp800-an juta. Jadi peran APBN di Gunung Kidul dan DIY ini luar biasa, mungkin hampir 85% APBD DIY itu dari TKD dan dana desa," ucapnya.

Agung menjelaskan Kanwil DJPb DIY mendapatkan tugas dari Menteri Keuangan untuk memantau seberapa jauh peran APBN ini bermanfaat langsung untuk masyarakat di daerah. Agung melihat Gunung Kidul memiliki potensi untuk mendorong perkembangan ekonominya agar seimbang dengan wilayah lain di DIY seperti Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.

"Secara ekonomi, memang Gunung Kidul ini perlu dipacu lebih kencang supaya nanti bisa mengimbangi perkembangan ekonomi di daerah utara, terutama di Kota Yogyakarta dan Sleman. Sekali lagi, kami siap sebagai perwakilan Menteri Keuangan di daerah untuk mengawal serta mendukung Bapak/Ibu semuanya di Gunung Kidul dan di Nglanggeran," ucapnya.

Desa Nglanggeran diketahui memiliki potensi yang sangat memadai untuk mendongkrak perekonomian desa tersebut. Di sektor pariwisata, Desa Nglanggeran memiliki potensi agrowisata, embung Nglanggeran hingga air terjun musiman Kedung Kandang. Di sektor UMKM, desa ini terdapat Pawon Purba, Griya Batik, Griya Spa, dan homestay serta Griya Cokelat Nglanggeran yang menjadi klaster pengolahan kakao dari hulu sampai hilir. Desa Nglanggeran juga memiliki potensi di sektor perkebunan dengan komoditas utamanya yaitu kakao dan durian.

Di samping itu, PT SMF melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) telah memberikan dukungannya dalam mendongkrak ekonomi Desa Nglanggeran melalui “Program Pembiayaan Homestay”. Dukungan pembiayaan homestay di desa ini menjadi salah satu inisiasi Program Pembiayaan Homestay SMF yang pertama pada tahun 2019. Hingga tahun 2023, SMF telah membiayai 24 unit homestay di Desa Nglanggeran dengan total penyaluran dana senilai Rp1,57 miliar dan rata-rata tenor 10 tahun.

Selain PT SMF, LPEI juga turut mendorong ekonomi Desa Nglanggeran melalui program Desa Devisa. Program ini menjadi salah satu langkah strategis LPEI untuk mendorong komoditas unggulan desa agar mampu bersaing menembus pasar global. Melalui proram tersebut, LPEI memberikan pelatihan manajemen ekspor, pendampingan akses pasar, peningkatan kapasitas produksi, dan pendampingan terkait sertifikasi organik.

Lalu, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dengan program pembiayaan Ultra Mikro (UMi) juga berperan menyalurkan pembiayaan dan pendampingan kepada pelaku usaha ultra mikro yang belum bisa mengakses perbankan. UMi merupakan program pemerintah yang diluncurkan pada tahun 2017 untuk menyediakan akses permodalan yang mudah dan terjangkau bagi usaha mikro di Indonesia. PIP sebagai BLU Kemenkeu bertugas menjadi koordinator pendanaan pembiayaan Umi.

Debitur UMi tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di Provinsi DIY, tercatat ada 82.510 debitur dengan total pembiayaan yang disalurkan sebanyak Rp297,4 miliar. Khusus di wilayah Kabupaten Gunung Kidul, PIP telah menjangkau 16.818 debitur dengan jumlah penyaluran Rp55,24 miliar.

Yogyakarta, 3 Mei 2024 - Pemerintah telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Rp1,2 triliun dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp8,38 miliar hingga akhir Maret 2024 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hal itu merupakan bukti kehadiran negara untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di DIY.

Data tersebut disampaikan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY, Agung Yulianta dalam acara “Press Conference Perkembangan Fiskal Ekonomi Regional DIY untuk Realisasi s.d. 31 Maret 2024” yang digelar di Kantor Kanwil DJPb DIY, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Selasa (30/4/2024).

“Penyaluran KUR sampai dengan 31 Maret 2024 sebesar Rp1,2 triliun kepada 22.323 debitur,” kata Agung di depan awak media.

Dia menjelaskan penyaluran KUR terbesar hingga Maret 2024 ada di Kabupaten Sleman dan Bantul. Sampai tanggal 31 Maret 2024, penyaluran KUR di Kabupaten Sleman sebesar Rp367,21 miliar kepada 6.108 debitur. Sedangkan penyaluran KUR pada Kabupaten Bantul mencapai Rp321,09 miliar kepada 5.954 debitur.

Berdasarkan sektor, Perdagangan Besar dan Eceran masih mendominasi penyaluran KUR sampai dengan Maret 2024 dengan jumlah Rp477,92 miliar atau 39,70% dari total penyaluran KUR di DIY. Disusul sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan dengan penyaluran sebesar Rp248,08 miliar atau 20,62%.

“Sedangkan penyaluran UMi sampai dengan 31 Maret 2024 telah terealisasi sebesar Rp8,38 miliar untuk 1.973 debitur,” tuturnya.

Berdasarkan per wilayah kota/kabupaten, penyaluran UMi terbesar ada di Kabupaten Bantul dengan penyaluran Rp3,41 miliar kepada 791 debitur.

Agung menegaskan belanja negara yang berkualitas, merupakan bentuk kehadiran negara melalui dukungan APBN untuk penguatan ekonomi, sekaligus meningkatkan ketahanan fiskal dalam menghadapi kondisi ekonomi global yang masih perlu diwaspadai.