Yogyakarta, 10 Juni 2024 – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus berupaya memastikan seluruh indikator kinerja harus mampu diukur dalam periode triwulan. Kebijakan itu bertujuan agar organisasi bisa melakukan pendalaman dan elaborasi atas target serta realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) sehingga dapat memberikan umpan balik bagi organisasi dalam periode waktu yang lebih pendek.

Oleh sebab itu, dilakukan beberapa penyesuaian atas beberapa IKU Kemenkeu-Two Kepala Kanwil DJPb DIY yang telah ditetapkan pada bulan Januari 2024 dan belum memenuhi ketentuan tersebut. Penyesuaian itu dibahas dalam Dialog Kinerja Organisasi (DKO) Kanwil DJPb DIY periode Mei 2024 yang dilaksanakan pada Rabu (29/5/2024)  dan dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta.

“Dialog ini digelar dengan berfokus pada pembahasan dampak dari perubahan trajectory pencapaian IKU-IKU tersebut,” ujar Agung.

Dalam rapat tersebut, masing-masing kepala bagian dan kepala bidang menyampaikan kepada Kepala Kanwil DJPb DIY mengenai progres kinerja yang telah dicapai hingga bulan Mei 2024. Lalu, disampaikan pula perubahan target dan formulasi yang terjadi serta rencana aksi yang akan dilakukan untuk mengoptimalkan capaian triwulan II 2024.

Dialog tersebut menghasilkan persepsi yang sama dalam upaya menjalankan IKU. Selanjutnya, dicapai juga pemahaman bersama atas komponen-komponen yang harus dipenuhi.

“Serta strategi untuk memaksimalkan berbagai capaian yang telah ditetapkan targetnya,” tuturnya.

Yogyakarta, 7 Juni 2024 - Kanwil DJPb DIY menerima kunjungan Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung (BBSBG), Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Perumahan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Kamis (6/6/2024). Pertemuan ini digelar sebagai upaya membangun Island of Integrity.

BBSBG yang diwakili oleh Kasubag Umum dan Tata Usaha menjelaskan pihaknya tengah melakukan studi tiru pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM. Dalam paparannya, Kepala Kanwil DJPb DIY yang diwakili oleh Kepala Bidang SKKI, Kutfi Jusmintari beserta tim menyampaikan Kanwil DJPb DIY telah meraih predikat WBBM sejak tahun 2023.

"Dalam upaya meraih WBBM ini, Kanwil DJPb DIY tidak hanya sekadar memenuhi keperluan dokumen, namun aktualisasi WBBM harus menjadi bagian dari kegiatan sehari-hari," kata Kutfi Jusmintari.

Kutfi pun membagikan sejumlah tips dan saran untuk memperoleh nilai tinggi dan memenuhi syarat. Kegiatan ini juga dimeriahkan dengan diskusi spontan dan antusias terhadap keberhasilan Kanwil DJPb DIY meraih WBBM tersebut. Acara diakhiri dengan tawaran diskusi lebih lanjut via online antaranggota tim dan ditutup dengan foto bersama.

"Kanwil DJP DIY terus berkomitmen untuk menjaga integritas serta menjunjung nilai-nilai antikorupsi dan antigratifikasi dalam upaya meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan," tutur Kutfi.

Yogyakarta, 6 Juni 2024 - Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersinergi dengan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) menyelenggarakan "Workshop Pendampingan BUMDes" yang dilaksanakan di kampus UNY pada tanggal 28 Mei 2024. Kegiatan yang digelar di UNY tersebut melibatkan pihak UNY dan 4 pemerintah daerah yaitu Pemkab Sleman, Pemkab Gunungkidul, Pemkab Bantul, dan Pemkab Kulonprogo.

Dalam sambutannya, Rektor UNY, Prof. Dr. Sumaryanto, M.Kes., AIFO menegaskan akademisi mempunyai andil dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa dan pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

"Sebagai bagian dari institusi pendidikan, baik dosen maupun mahasiswa memiliki peran menjadi edukator maupun penggerak bagi perekonomian pedesaan melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan UMKM dari desa seperti yang telah dilakukan UNY selama ini," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta sekaligus Kepala Perwakilan Kemenkeu lingkup DIY, Agung Yulianta menyampaikan APBN sebagai instrumen fiskal telah mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di Provinsi D.I Yogyakarta. Salah satunya dengan penyaluran Kredit Usaha Mikro (KUR) dan pembiayaan ultra mikro (UMi) untuk mendukung geliat usaha masyarakat dan UMKM.

"Pengelolaan Bumdes yang transparan dan akuntabel harus dimulai dari SDM desa yang terdidik. UNY sebagai institusi pendidikan juga diharapkan dapat menjangkau masyarakat secara luas serta memberikan pendampingan pemahaman tata kelola BUMDes yang baik," kata Agung.

Kepala Kanwil DJPb DIY juga menyampaikan apresiasi kepada UNY karena menjadi salah satu universitas yang pertama kali merespons kerja sama ini. Hal itu diharapkan mampu mendorong univeritas lainnya segera menyusul sehingga semakin memberikan dampak secara nasional.

Yogyakarta, 4 Juni 2024 - Kanwil DJPb DIY melalui Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (PAPK) melaksanakan audiensi ke sejumlah pemerintah daerah lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada bulan April dan Mei 2024. Audiensi digelar dalam rangka rangka koordinasi dan pembinaan SAP.

Kunjungan pertama dilaksanakan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Provinsi DIY pada 23 April 2024. Kemudian, audiensi kedua berlangsung di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Gunungkidul pada 30 Mei 2024. Dalam kedua pertemuan tersebut dibahas soal kondisi pelaporan keuangan daerah terkini dan permasalahan terkait SAP.

Saat kunjungan ke BKAD Gunungkidul, Kepala Bidang PAPK Kanwil DJPb DIY, Pudji Ardi mengucapkan terima kasih atas kerja sama baik yang telah terjalin selama ini.

"Terutama terkait koordinasi dan pembinaan SAP untuk meningkatkan kualitas, akuntabilitas, dan transparansi pelaporan keuangan daerah," ucapnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Dwi Windarsih selaku Kepala Bidang Akuntansi BKAD Gunungkidul. Menurutnya, Kanwil DJPb DIY selama ini telah banyak memberikan dukungan terkait SAP.

"Antara lain menjadi pembicara dalam kegiatan Bimtek LKPD," tuturnya.

Sementara itu saat pertemuan dengan BPKA DIY, Erma selaku Kepala Bidang Akuntansi BPKA DIY menyebut pihaknya saat ini sedang melaksanakan proses revisi Peraturan Gubernur terkait kebijakan mengenai properti investasi dan aset konsesi jasa sebagaimana ketentuan PSAP 16 dan 17.

"Selain itu mulai tahun 2024, Pemda DIY telah menggunakan aplikasi SIPD RI untuk pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan," ucap Erma.

Pudji mengungkap pada tahun 2024, seluruh pemda lingkup DIY berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini merupakan prestasi yang membanggakan dan diharapkan dapat dipertahankan untuk tahun-tahun mendatang.

"Kanwil DIY juga berkomitmen akan senantiasa menjaga sinergi dan koordinasi dengan pemerintah daerah lingkup DIY," tutupnya.

Yogyakarta, 4 Juni 2024 - Kanwil DJPb DIY menerima Tim Unit Pengembangan Sistem Remunerasi dan Penilaian Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga sebagai salah satu Badan Layanan Umum (BLU) pada Selasa (28/5/2024). Tim dari UIN Sunan Kalijaga tersebut hadir untuk melakukan konsultasi tentang pengajuan kenaikan remunerasi BLU dan Definisi Operasional Indikator Penilaian Kinerja.

Ketua Tim dari UIN Sunan Kalijaga, Sunaryati mengungkap ada 2 masalah yang ingin dikonsultasikan dengan Kanwil DJPb DIY. Pertama, yaitu definisi operasional pengukuran kinerja utama dan apa saja kriteria yang digunakan.

"Kedua, tentang remunerasi yang belum terealisasi namun terdampak ketentuan baru tentang remunerasi kolektif," kata Sunaryati yang hadir didampingi sejumlah anggota tim dari UIN Sunan Kalijaga.

Atas 2 permasalahan tersebut, Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta memberikan rekomendasi tentang apa saja yang harus dilakukan oleh UIN Sunan Kalijaga. Agung menjelaskan pendetailan teknisnya bisa dilaksanakan dan disepakati pada lingkup kementerian agar menghadirkan rasa keadilan untuk semua BLU.

"Rektor yang berwenang membuat kriteria untuk dijadikan panduan semua pegawai. Terkait remunerasi kolektif, pada dasarnya penting untuk memberikan rasa keadilan untuk seluruh pegawai BLU. Yang menentukan adalah kementerian/lembaga (dalam hal ini Kemenag)," ujar Agung.

Setelah itu, Agung merekomendasikan agar UIN Sunan Kalijaga segera menindaklanjuti hasil konsultasi tersebut dengan melakukan koordinasi intensif bersama kantor pusat Kemenag.

Yogyakarta, 21 Mei 2024 - Kanwil DJPb DIY melalui Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II melaksanakan rangkaian monitoring dana Transfer ke Daerah (TKD) pada pemerintah daerah (pemda) di lingkup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendorong kelancaran penyaluran TKD.

Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb DIY, Juli Kestijanti menjelaskan rangkaian kegiatan monitoring dilaksanakan mulai 14 hingga 21 Mei 2024. Kunjungan pertama dilakukan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) Provinsi DIY pada Senin (14/5/2024).

"Dalam pertemuan tersebut, pemda menyampaikan rencana penggunaan dana, progres penyaluran serta masalah/kendala, saran, dan masukan terkait penyaluran TKD," ujar Juli Kestijanti.

Juli mengatakan kegiatan monitoring ini diharapkan mampu mendorong kelancaran penyaluran TKD. Selain itu, Kanwil DJPb DIY mendapatkan gambaran atas pelaksanaan TKD beserta penggunaan di daerah dan mendapatkan feedback dari pemda atas perubahan penyaluran TKD tahun 2024.

Diketahui, dukungan APBN terhadap APBD melalui TKD dan Dana Desa juga mendukung kinerja APBN di DIY pada akhir April 2024. Realisasi penyaluran TKD dan Dana Desa sampai dengan 30 April 2024 sebesar Rp2,9 triliun (28,44% dari alokasi).

APBN 2024 memberikan dukungan fiskal di wilayah DIY melalui belanja Pemerintah Pusat dengan arah kebijakan penguatan kualitas SDM (dengan penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, perbaikan sistem perlindungan sosial, dan sistem kesehatan), dan penuntasan infrastruktur prioritas (antara lain perkuatan jalan daerah, bendungan, dan irigasi). Selanjutnya, ada transformasi ekonomi (melalui hilirisasi SDA dan revitalisasi industri), reformasi birokrasi dan aparatur negara (termasuk perbaikan gaji dan pensiun) serta pelaksanaan pemilu dan dukungan untuk pilkada.