Yogyakarta, 20 November 2024 - Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencapai Rp19,18 triliun atau 75,65% dari pagu sampai dengan 31 Oktober 2024. Kinerja positif APBN ini berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi di DIY.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY), Agung Yulianta dalam kegiatan "Press Conference Kinerja APBN DIY untuk Realisasi sampai dengan 31 Oktober 2024" yang digelar di Kanwil DJPb DIY, Maguwoharjo, Depok, Sleman pada hari ini, Rabu (20/11/2024). Agung menjelaskan realisasi belanja dan pendapatan negara di DIY sama-sama mencatatkan pertumbuhan positif.

Yogyakarta, 13 November 2024 - Aspek kepemimpinan atau leadership sangat dibutuhkan untuk menggerakkan seluruh komponen terkait demi mencapai tujuan besar secara bersama-sama. Tujuan yang dimaksud yakni kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu disampaikan Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta saat membuka sesi Capacity Building yang digelar di Aula Lantai III Kanwil DJPb DIY, Maguwoharjo, Depok, Sleman pada Senin (11/11/2024). Acara ini juga diikuti secara daring oleh pimpinan KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Yogyakarta, 14 November 2024 - Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah (pemda) untuk mengoptimalkan pengelolaan kas daerah demi meningkatkan efisiensi keuangan agar dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, Kanwil DJPb DIY pun menilai perlunya penguatan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Sebagai bentuk implementasinya, Kanwil DJPb DIY menggelar “Rapat Koordinasi Dalam Rangka Optimalisasi Pengelolaan Kas Daerah” di Ruang Rapat Lantai II Kanwil DJPb DIY, Maguwoharjo, Depok, Sleman" pada Selasa tanggal 12 November 2024. Kegiatan ini mengundang berbagai pihak, termasuk local expert mitra Kementerian Keuangan di DIY dan perwakilan dari pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di wilayah DIY yang diwakili BPKA Provinsi DIY serta BPKAD kota/kabupaten lingkup DIY.

Yogyakarta, 8 November 2024 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan pada tahun 2022 didesain untuk meningkatkan harmonisasi belanja pusat dengan daerah. Hal ini merupakan langkah dari pemerintah dalam mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien tujuan akhirnya yakni menciptakan kesejahteraan merata di seluruh pelosok Indonesia.

Yogyakarta, 8 November 2024 - Penyelarasan kebijakan fiskal pemerintah pusat dan daerah melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) serta Kebijakan Umum APBD - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA – PPAS) sangat penting untuk menghindari tumpang tindih belanja antara pusat dan daerah serta untuk mendukung keberhasilan desentralisasi. Untuk itu, Kanwil DJPb DIY menyelenggarakan kegiatan “Focus Group Discussion Penyelarasan KEM-PPKF dan KUA-PPAS" yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 untuk mendukung pemenuhan penyelarasan rancangan KUA–PPAS dengan KEM-PPKF yang merupakan bagian dari implementasi Regional Chief Economist (RCE).

Bertempat di Ruang Rapat Lantai II Kanwil DJPBb DIY, rapat ini mengundang pemerintah daerah lingkup provinsi, kabupaten, dan kota di wilayah DIY. Acara dibuka oleh Kepala Seksi PPA II A Kanwil DJPb DIY, Tengku Yustisia yang menyampaikan materi tentang penyelarasan kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah melalui KEM PPKF Regional - KUA PPAS berdasarkan arahan dari Kemendagri.

Yogyakarta, 7 November 2024 - Aset milik Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dikelola dengan optimal, efektif, dan efisien bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah pada pelayanan publik. Sumber pendapatan tersebut bisa mengisi ruang penerimaan negara selain pajak daerah yang selama ini mendominasi PAD sehingga ujungnya dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X pada Rapat Koordinasi Pengendalian Triwulan III tahun 2024, Selasa (29/10/2024) di Gedong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta turut hadir dalam acara tersebut.