Liputan Kegiatan FGD

    “Pengelolaan hibah langsung yang dilakukan  sesuai dengan prosedur sehingga tidak ada tahapan yang terlewati, baik pada Pemerintah Pusat maupun pada Pemerintah Daerah, akan dapat mengantisipasi permasalahan yang timbul terkait dengan akuntansi dan pelaporan keuangannya,” Demikian disampaikan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, Ludiro, SE, MM, pada pembukaan acara Focus Group Discussion antara Kanwil DJPb Provinsi D.I. Yogyakarta dengan Pemerintah Daerah dalam lingkup wilayah D.I. Yogyakarta.

    Kegiatan FGD yang mengusung tema : Kajian Bersama Buletin Teknis No.13 Tentang Akuntansi Hibah ini dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 bertempat di aula lantai 3 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta, dan diikuti oleh para pejabat Bidang Akuntansi dan Bidang Anggaran pada DPPKA/BKAD Pemerintah Daerah dalam lingkup D.I. Yogyakarta.

    Hadir dalam FGD tersebut tiga narasumber masing-masing Kepala Seksi PSAPD Kanwil DJPb Prov. D.I. Yogyakarta, Lukman Hakim, yang menyampaikan materi Pengelolaan Hibah dan Sistem Akuntansinya pada Pemerintah Pusat, dan Kepala Seksi Fisik dan Sarpras DPPKA Provinsi D.I. Yogyakarta, Endrawati Utami, yang menyampaikan materi Pengelolaan Hibah pada Pemerintah Daerah serta Kepala Seksi DISALPD pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Ditjen Perbendaharaan Jakarta, Ferry Taufik Saleh, yang menyampaikan materi Akuntansi dan Bunga Rampai Studi Kasus Hibah. Sedangkan yang bertindak selaku moderator adalah Kepala Bidang PAPK Kanwil DJPb Prov. D.I.Yogyakarta, Tri Ananto Putro.

         Diharapkan dengan adanya kegiatan ini, pengelolaan hibah pada Pemerintah Daerah tidak mengalami kendala yang berarti sehingga penyusunan LKPD 2017 dari unsur pendapatan hibah dan belanja hibah dapat dilaksanakan dengan baik tanpa menemui kendala yang berarti.