Yogyakarta, 12 Januari 2021Kanwil DJPb DIY Gelar FGD Dalam Rangka Pengelolaan Program JKN dan Program Bansos PKH dan BPNT/ Sembako yang Lebih Baik
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Spending Review Tematik Kesehatan dan Perlindungan Sosial di Wilayah D.I Yogyakarta Tahun 2020 terkait pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta Program Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan (Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/ Sembako (12/1).
Kedua program tersebut menjadi tema dalam spending review atau reviu belanja yang dilaksanakan oleh Kanwil DJPb DIY. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, reviu tersebut dilakukan dengan melihat keterkaitan antara eksekusi belanja, capaian output pemerintah, dan dukungannya terhadap pencapaian sasaran dan target pemerintah (outcome).
Kepala Kanwil DJPb DIY, Sahat M.T. Panggabean, dalam sambutannya berharap agar FGD selain dapat memberikan masukan dalam menyusun reviu belanja yang komprehensif, juga dapat menjadi sarana sharing session para pihak yang hadir, yaitu Bappeda DIY, Dinas Sosial Pemda DIY, Dinas Kesehatan Pemda DIY dan BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta, guna mewujudkan pengelolaan Program JKN dan Program Bansos PKH dan BPNT/ Sembako yang lebih baik.Sementara dari sisi perlindungan sosial, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS menjadi acuan dalam penentuan penerima bantuan PKH dan BPNT/Sembako, sehingga efektivitas penyaluran bansos sangat dipengaruhi pelaksanaan verifikasi dan validasi dalam menghasilkan data input untuk penyaluran bansos. Terkait hal tersebut, tema perlindungan sosial dalam reviu belanja tahun 2020 akan mencermati beberapa isu penting, yaitu Pertama, proses verifikasi dan validasi (verivali) yang telah eksisting dilakukan daerah termasuk peran pemerintah daerah dan Dinas Sosial dalam optimalisasi verivali. Kedua, target tahun 2021 dan kesiapan semua pihak di daerah untuk perbaikan data. Ketiga, ketercukupan bantuan yang selama ini diberikan bila diukur dengan biaya hidup di wilayah.
FGD berlangsung secara interaktif dan diikuti secara antusias oleh seluruh peserta.
