Yogyakarta, Januari 2023
Sampai dengan 31 Desember 2022, kinerja APBN menunjukkan tren yang positif. Dari sisi penerimaan negara, realisasi pendapatan dan hibah yang tercatat sampai dengan Desember 2022 sebesar Rp8,64 triliun atau 114,97 persen melampaui dari yang ditargetkan. Dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, pendapatan dan hibah tumbuh cukup signifikan 15,91 persen (yoy). Penerimaan perpajakan memberikan andil yang besar dalam peningkatan kinerja pendapatan dan hibah. Sampai dengan akhir tahun 2022, penerimaan perpajakan mengalami kenaikan sebesar Rp.977,67 miliar atau tumbuh 19,9%. Realisasi Penerimaaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga melebihi target yang ditetapkan, mencapai 125,33% atau sebesar Rp.2.757,74 miliar. Kinerja PNBP ini mengalami kenaikan sebesar Rp.209,34 miliar atau tumbuh 8,21% dari tahun sebelumnya. Kenaikan kinerja PNBP tersebut didukung adanya relaksasi PPKM yang mendorong peningkatan pendapatan rumah sakit, pendidikan, pertanahan, keimigrasian, dan keagamaan.
Dari sisi belanja negara, realisasi belanja negara di D.I. Yogyakarta sampai dengan akhir tahun 2022 mencapai Rp21,69 triliun atau 96,03 persen dari target APBN. Realisasi belanja negara di Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan akhir tahun 2022, terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp11,76 triliun atau 94,10 persen dari target APBN dan TKDD sebesar Rp9,93 triliun atau 98,43 persen.
Kinerja Belanja Negara mengalami kontraksi 0,91% atau secara nominal sebesar Rp.200 miliar. Komponen utama belanja Negara yang mengalami kenaikan yaitu Komponen Belanja Pemerintah Pusat yang meningkat 0,44%. Sedangkan TKDD mengalami kontraksi sebesar 2,46%. Percepatan realisasi belanja di akhir tahun 2022 masih bergantung kepada belanja kontraktual yang memiliki BAST pada akhir Desember dan satker yang belum mengajukan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) BLU ke KPPN.
Sedangkan untuk penyaluran TKDD di wilayah DIY sampai dengan akhir tahun 2022 mencapai 98,43 persen dari alokasi dan terkontraksi 2,46 persen (yoy) atau sebesar Rp.250,41 miliar. Komponen transfer ke daerah terkontraksi 2,36%, 2 (dua) komponen utama yaitu Dana Perimbangan dan Dana Insentif Daerah mengalami penurunan masing-masing 2,34% dan 12,54%. Hal-hal yang mempengaruhi penurunan kinerja TKDD 2022, antara lain adanya penurunan pagu dibandingkan dengan tahun sebelumnya, adanya penurunan nilai Rencana Kegiatan pada beberapa bidang yang didanai DAK Fisik, adanya DAK Fisik yang tidak salur karena tidak sesuai persyaratan, dan adanya Pemda yang tidak dapat memenuhi kelengkapan persyaratan penyaluran dana transfer.
Terkait Belanja PC-PEN, realisasi Belanja PC-PEN di Provinsi D.I.Yogyakarta sampai dengan akhir tahun 2022 sebesar Rp3,34 triliun. Cluster Perlindungan Masyarakat mendominasi 61,84% dari seluruh realisasi PC-PEN di D.I.Yogyakarta. Penopang utama realisasi Cluster Perlindungan Masyarakat adalah realisasi sembako, yang jumlahnya sebesar Rp816,96 miliar. Adapun rincian realisasi Belanja PEN sampai dengan 30 Desember 2022 adalah: Cluster Penanganan Kesehatan sebesar Rp612,12 miliar, Cluster Perlindungan Masyarakat sebesar Rp2,07 triliun (PKH, Sembako,BSU, BLT Desa, BLT Migor,BLT BBM), dan Cluster Penguatan Pemulihan Ekonomi sebesar Rp663,06 miliar.
Pemerintah juga memberikan dukungan dalam bentuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Selama periode Januari sampai dengan akhir tahun 2022 penyaluran KUR sudah mencapai Rp7,78 triliun untuk 164.409 debitur dengan penyaluran tertinggi berada di Kabupaten Sleman yaitu sebesar Rp2,3 triliun untuk 42.482 debitur. Sedangkan untuk penyaluran pembiayan Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp.53,16 miliar untuk 14.171 debitur, dengan penyaluran tertinggi berada di Kabupaten Bantul yaitu sebesar Rp.17,39 miliar untuk 4.536 debitur.
Kinerja APBN yang tumbuh positif sepanjang tahun 2022 merupakan modal kuat untuk merespon tantangan global di tahun 2023. Selanjutnya, untuk mendorong pertumbuhan perekonomian D.I.Yogyakarta yang kondusif, maka peranan APBN dan APBD diharapkan tetap besar khususnya dalam menjaga dari potensi dampak inflasi kepada masyarakat miskin.
