Yogyakarta, 25 Juni 2025 - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tematik bertajuk “Peningkatan Kualitas Layanan Publik untuk Mewujudkan Belanja Berkualitas guna Mendukung Percepatan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan” pada Rabu tanggal 25 Juni 2025 bertempat di Aula Kanwil DJPb DIY, Maguwoharjo, Depok, Sleman. Kajian tematik ini membahas bagaimana peran APBN dalam menjaga indeks ketahanan pangan yang akan berdampak pada peta ketahanan dan kerentanan pangan di DIY.
Acara tersebut mengundang berbagai pihak terkait antara lain Bapperida DIY, Bappeda Kota Yogyakarta, Perum Bulog Kanwil Yogyakarta, local expert dan akademisi, Gapoktan, perbankan serta satuan kerja terkait. Melalui FKP ini, berbagai pihak terkait diharapkan dapat memperkaya pemikiran dan FKP ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Dalam paparannya, Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta menyampaikan peran Kanwil DJPb DIY sebagai Treasurer, Financial Advisor, dan Regional Economist. Sebagai Treasurer, Kanwil DJPb DIY mengawal pelaksanaan APBN di DIY guna mewujudkan belanja yang berkualitas. Lalu, Kanwil DJPb sebagai Financial Advisor secara aktif berperan dalam pelaksanaan kebijakan fiskal di daerah.
Selanjutnya disampaikan materi tematik terkait ketahan pangan di DIY sebagai pelaksanaan tugas Kanwil DJPb DIY selaku Regional Economist seperti Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di DIY periode 2020 s.d. 2024, kondisi produksi beras di DIY hingga berbagai strategi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga ketahanan pangan DIY. Forum ini juga mengungkap current issues yang perlu menjadi perhatian berbagai pihak terkait yaitu alih fungsi lahan pertanian untuk berbagai kepentingan seperti rumah tinggal, investasi, bisnis pergudangan, sentra industri, dan pariwisata.
Selain itu, perubahan iklim sangat berdampak langsung kepada pergeseran musim tanam dan berkurangnya suplai air. Kemudian yang tidak kalah penting yaitu keterbatasan kapasitas SDM dan kelembagaan pertanian di DIY.
FKP ini diharapkan mampu memperkaya pemikiran yang dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait ketahanan pangan. Poin penting yang perlu dicatat antara lain yakni perlu merumuskan kebijakan untuk pengendalian alih fungsi lahan pertanian di DIY, penguatan sisi hulu dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses produksi hasil pertanian, dan optimalisasi sinergi perencanaan dan pelaksanaan program dan anggaran APBN dan APBD.
Kemudian melanjutkan program food esate skala lokal Lumbung Mataraman dengan melakukan optimalisasi Dana Keistimewaan, membangun Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk pemenuhan kebutuhan beras di DIY melalui pengembangan kemitraan antardaerah dalam penyediaan, distribusi, pemenuhan rantai pasok beras serta melanjutkan kebijakan pengendalian harga pangan/bahan pokok dalam bingkai TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah).
