Yogyakarta, 1 Oktober 2025 - Realisasi APBN di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hingga akhir Agustus 2025 terus menunjukkan performa prima di tengah ketidakpastian perekonomian global dengan beragam risiko yang masih tinggi. Kinerja APBN terus diakselerasi untuk memperkuat ekonomi DIY sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DIY (Kanwil DJPb DIY), Agung Yulianta dalam konferensi pers "APBN Kita Regional DIY Realisasi s.d. Agustus 2025" yang digelar di Treasury Learning Center (TLC) Yogyakarta pada Rabu (1/10/2025). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh unsur kantor vertikal Kementerian Keuangan yang ada di DIY.
Agung Yulianta menjelaskan realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Agustus 2025 mencapai Rp13,22 triliun atau 61,68% dari alokasi sebesar Rp21,43 triliun. Salah satunya berupa Belanja Pemerintah Pusat yang terealisasi sebesar Rp6,16 triliun (53,6% dari pagu belanja) yang terdiri atas Belanja Pegawai sebesar Rp3,62 triliun (69,81% dari pagu belanja); Belanja Barang sebesar Rp2,07 triliun (47,57% dari pagu belanja); Belanja Modal sebesar Rp454,11 miliar (23,59% dari pagu belanja); dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp10,92 miliar (49,04% dari pagu belanja).
"Dukungan APBN terhadap APBD melalui Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa juga meningkat. Sampai dengan 31 Agustus 2025, realisasi penyaluran TKD dan Dana Desa mencapai Rp7,05 triliun atau 71,02% dari alokasi," ucap Agung Yulianta.
Kepala Kanwil DJPb DIY mengatakan bahwa meningkatnya kinerja TKD dan Dana Desa dipengaruhi oleh pertumbuhan positif dari realisasi penyaluran dari sejumlah sektor. Mulai dari Dana Perimbangan yang realisasinya sebesar 68,38% dari alokasi; Dana Insentif Fiskal sebesar 67,64% dari alokasi; Dana Keistimewaan sebesar 80% dari alokasi; dan Dana Desa sebesar 96,97% dari alokasi.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan DIY sekaligus Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak DIY, Erna Sulistyowati mengatakan realisasi Pendapatan Negara di DIY mencapai Rp5,87 triliun atau 56,13% dari target. Unsur Penerimaan Pajak sampai dengan 31 Agustus 2025 terealisasi Rp3,42 triliun atau sekitar 49,46% dari target penerimaan pajak yaitu sebesar Rp6,92 triliun.
"Kinerja Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas merupakan penyumbang terbesar penerimaan pajak di DIY, diikuti oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Secara umum, penerimaan pajak masih belum optimal sebagai dampak dari diberlakukannya efisiensi, khususnya Belanja Modal sehingga banyak proyek pemerintah belum berjalan secara maksimal," kata Erna Sulistyowati.
Selanjutnya, Erna menjelaskan Penerimaan Bea dan Cukai di wilayah DIY sampai dengan Agustus 2025 sebesar Rp520,27 miliar atau 56,88% dari target yang masih didominasi oleh penerimaan Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp512,67 miliar atau 98,54% dari total penerimaan bea dan cukai. Lalu, Penerimaan Pabean terealisasi sebesar Rp6,10 miliar atau 65,62% dari target dengan kontribusi utama dari Bea Masuk BC 2.5 Gudang Berikat.
Selanjutnya, Penerimaan PNBP sampai 31 Agustus 2025 mencapai Rp2,01 miliar atau 76,85% dari target. Sedangkan kinerja Penerimaan PNBP Lainnya melebihi dari target yang telah ditentukan, ditopang dari Pendapatan Biaya Pendidikan. Kemudian, pendapatan BLU mencapai 69,09% dari targetnya, didorong oleh realisasi Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan dan Layanan Kesehatan.
Melalui kinerja APBN tersebut, sejumlah program nasional maupun daerah telah terealisasi untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat DIY. Mulai dari bantuan sosial, bantuan pendidikan, subsidi, swasembada pangan, pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan.
Selain itu, pemerintah telah mengalokasikan dana dari APBN dalam rangka mendukung Program Strategis Nasional sebagai bentuk dukungan untuk penguatan ekonomi di DIY. Salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berjalan di sebagian besar sekolah sasaran awal dengan fokus menjaga standar menu, kualitas, dan distribusi yang tepat waktu.
Selanjutnya program Koperasi Merah Putih (KMP) yang telah diresmikan secara nasional pada Juli 2025 dan operasionalnya direncanakan pada Oktober 2025. Di DIY, program KMP didukung Dana Keistimewaan melalui inkubasi koperasi dan integrasi dalam platform Sibakul.
Lalu, terdapat permintaan atas program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang tetap tinggi, terutama di wilayah penyangga seperti Bantul, Sleman, dan Kulon Progo. Saat ini telah dibangun sebanyak 412 unit rumah dengan 309 penerima manfaat.
Tak ketinggalan, Sekolah Rakyat (SR) juga resmi dibuka di Bantul dan Sleman dengan kurikulum nasional dan program karakter. Program ini ditujukan bagi siswa dari keluarga kurang mampu, di mana saat ini terdapat 2 Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) di DIY dengan jumlah murid sebanyak 275 anak.
Lalu ada program SMA Unggul Garuda yang merupakan prototipe SMA semimiliter unggulan berbasis disiplin ala Taruna Nusantara yang dikelola oleh Polri dengan sistem boarding school. Saat ini terdapat 1 sekolah unggul garuda yaitu SMA Kemala Taruna Bhayangkara dengan murid sebanyak 120 anak dan menggunakan kurikulum International Baccalaureate.
Selanjutnya, program revitalisasi sekolah di DIY sudah berjalan dengan fokus pada 6 prioritas utama. Program ini dilaksanakan secara swakelola melalui Panitia Pembangunan Sarana Pendidikan (P2SP) dengan skema pencairan bertahap dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2025. Saat ini terdapat 78 sekolah yang telah direvitalisasi di wilayah DIY.
