Yogyakarta, 29 Oktober 2025 - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil DJPb DIY) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) periode Semester II tahun 2025 secara luring bertempat di aula Kanwil DJPb Provinsi DIY pada 29 Oktober 2025. Salah satu tujuan utama FGD ini yaitu menggali apa saja yang bisa dilakukan oleh semua pihak terkait untuk mengoptimalisasi kredit program dalam mendukung kebijakan strategis ketahanan pangan di DIY.
Kegiatan tersebut diikuti oleh sejumlah lembaga penyalur pembiayaan (bank pemerintah dan PT Pegadaian) dan pemerintah daerah yang menangani penyaluran kredit program/user SIKP (Bidang Perekonomian Sekretariat Daerah serta Dinas Koperasi & UKM). Hadir pula seluruh KPPN di lingkup wilayah kerja Kanwil DJPb DIY.
Dalam sambutannya membuka acara, Kepala Kanwil DJPb DIY, Agung Yulianta mengatakan ketahanan pangan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan. Salah satu instrumen strategis yang dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas pangan nasional adalah dengan penyaluran pembiayaan melalui skema kredit program, khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi).
Dengan dukungan pembiayaan yang tepat sasaran, para pelaku usaha khususnya di sektor 4P (Pertanian, Perikanan, Peternakan, dan Perkebunan) diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi, efisiensi usaha, dan daya saing. Tujuan akhirnya tentu agar mereka bisa menopang ketahanan pangan nasional.
Berdasarkan data penyaluran KUR sampai dengan 30 September 2025, seluruh kabupaten/kota DIY mengalami penyesuaian atau koreksi. Kota Yogyakarta mencatat penurunan tertinggi sebesar Rp117,85 miliar (26,09%), diikuti Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp105,26 miliar (18,55%) serta Bantul Rp188,25 miliar (16,04%). Sementara itu, Kabupaten Gunungkidul dan Sleman juga mengalami penurunan masing-masing 12,69% dan 12,02%.
Selanjutnya, sampai dengan tanggal 27 Oktober 2025, penyaluran KUR sudah mencapai Rp3,99 triliun untuk 75.828 debitur dengan penyaluran terbesar melalui Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp2,26 triliun pada 57.419 debitur, dilanjutkan BPD DIY sebesar Rp814,34 miliar untuk 9.479 debitur, dan Bank Mandiri sebesar Rp 508,57 miliar yang disalurkan kepada 6.033 debitur.
Sementara itu, Perdagangan Besar dan Eceran tercatat sebagai sektor terbesar dalam penyaluran KUR di DIY sebesar Rp1,46 triliun untuk 25.617 debitur, disusul sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan sebesar Rp1,007 triliun untuk 24.626 debitur. Sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan tercatat sebagai sektor terbesar ketiga dengan jumlah Rp540,5 miliar untuk 10.248 debitur.
Dengan adanya FGD ini, Kanwil DJPb DIY bisa mengetahui progres penyaluran kredit program di wilayah DIY serta menggali insight dan masukan dari berbagai pihak (pelaku usaha, penyalur pembiayaan, dan pemda) mengenai optimalisasi kredit program dalam mendukung kebijakan strategis ketahanan pangan. Kanwil DJPb DIY selalu berkomitmen untuk mengambil peran penting dalam mengawal kebijakan fiskal berbentuk pembiayaan melalui kredit program.
