Yogyakarta, 6 Maret 2024
Hai sobat #InTress!
Sebagai implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016, Kanwil DJPb sebagai Regional Chief Economist (RCE) semakin berperan dalam mendorong belanja yang berdampak pada perbaikan kesejahteraan rakyat dan pelayanan di daerah serta melakukan analisis kebijakan keuangan daerah. Strategi penguatan peran ini antara lain diwujudkan melalui penajaman Kajian Fiskal Regional (KFR).
Dalam rangka mewujudkan tugas sebagai RCE yang handal, Kanwil DJPb DIY telah menyusun KFR Tahunan 2023. Beberapa informasi dalam kajian ini antara lain terkait Sasaran Pembangunan & Tantangan Daerah, kondisi perekonomian di DIY, kinerja APBN APBD, Pengembangan Ekonomi Regional DIY : Harmonisasi Belanja K/L dan DAK Fisik di Tingkat Wilayah, dan analisis tematik : Sinergi Pusat-Daerah dalam Upaya Pengurangan Pengangguran dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja yang Berdaya Saing.
Kinerja APBN Tahun 2023 di DIY menunjukkan hasil yang positif, dengan Alokasi belanja APBN tahun 2023 di wilayah DIY sebesar Rp 23,58 triliun, naik sebesar 4,10 persen dibanding Tahun 2022 terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat Rp13,24 triliun dan Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,33 triliun. Realisasi Belanja Negara mencapai Rp23,12 triliun (98,05 persen), lebih rendah dibandingkan realisasi belanja negara nasional yang sebesar 102 persen. Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp9,15 triliun (103,97 persen), tumbuh sebesar 5,71 persen dibandingkan tahun 2022.
Untuk mendorong pertumbuhan perekonomian DIY yang kondusif, APBN dan APBD memiliki peranan yang besar, khususnya dalam menjaga pertumbuhan ekonomi daerah serta pengendalian dampak inflasi kepada masyarakat. APBN dan APBD diharapkan selalu bersinergi, dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan di DIY dan tujuan pembangunan nasional.
Selengkapnya Kajian Fiskal Regional D.I. Yogyakarta Tahun 2023 dapat diunduh disini!
#KFR
#KanwilDJPbDIY
#DJPbHAnDAL
