Gorontalo, 1 Maret 2019
Presiden Republik Indonesia bersama Menteri Keuangan melakukan kunjungan kerja ke Gorontalo untuk mengunjungi pedagang dan debitur pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di Pasar Sentral Gorontalo.
Pembiayaan UMi diluncurkan oleh Pemerintah pertengahan tahun 2017 dan merupakan program pembiayaan kepada masyarakat usaha mikro di lapisan terbawah yang belum dapat difasilitasi oleh perbankan dan merupakan komplementer program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kepada penerima UMi, Presiden mengatakan, "UMi diberikan, dipinjamkan kepada bapak/ibu sekalian dalam rangka untuk bisa meningkatkan penjualan, omset, barang-barang yang bapak/ibu jual"
Sampai dengan 23 Februari 2019, secara nasional, Pembiayaan UMi telah disalurkan pada 846.547 debitur dengan total penyaluran sebesar Rp. 2,15 triliun. Penyaluran tersebut dicapai melalui kerja sama PIP dengan 3 Penyalur yang telah ditunjuk yaitu PT. Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Bahana Artha Ventura (BAV). PT BAV menyalurkan Pembiayaan UMi melalui Pola Penyaluran Tidak Langsung melalui kerja sama dengan 20 Koperasi yang tersebar di berbagai provinsi. “Kami menggunakan lebih dari 6000 cabang di seluruh Indonesia, dari pegadaian 4.500 cabang, PNM 1.000 cabang, serta Bahana Arta Ventura 26 cabang. Kita juga melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansti dibawahnya yaitu koperasi seperti Komidak, Bina Arta Ventura, MBK Ventura kalau di Jawa Timur ada Koperasi Sidogiri, ada Koperasi Nusa Umat Sejahtera BMT, semuanya adalah di dalam rangka untuk menjangkau pengusaha-pengusaha ultra mikro yang kecil ini namun tetap memiliki kemampuan untuk memonitor dan membimbingnya. Jadi dalam hal ini tidak hanya memberikan kredit akan tetapi melakukan penguatan dan juga untuk meningkatkan usaha kapasitas mereka”, ungkap Menkeu.
Secara khusus, untuk Provinsi Gorontalo, Pembiayaan UMi telah menjangkau 273 Debitur dengan total penyaluran lebih dari Rp. 1.898,5 juta. Tertinggi ada di Kabupaten Gorontalo dengan total 198 debitur (Rp.1.384 juta) disusul oleh Kabupaten Bone Bolango dengan total 27 debitur (Rp.191 juta). Untuk wilayah lain ada di Kabupaten Boalemo dengan total 24 Debitur (Rp. 153,5 juta), Kabupaten Pohuwato dengan total 12 Debitur (Rp. 82 juta), dan Kabupaten Gorontalo Utara dengan total 12 Debitur (Rp 88 juta). “Kami tentu berharap dengan adanya dana ini dari Rp7 triliun sekarang ini baru disalurkan Rp 2 triliun, jadi sebetulnya ada anggarannya. Kapasitas di dalam menyalurkan barangkali yang akan kami evaluasi lebih banyak lagi. Kita tentu berharap para pedagang di pasar ini akan mendapatkan manfaat dari dana yang sudah disalurkan dan hari ini termasuk akan diakadkan dari sisi kreditnya”, tambah Menkeu.
Pembiayaan UMi menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah dengan pembiayaan paling banyak Rp10 juta per nasabah. Selama ini, segmen tersebut belum bisa difasilitasi oleh program KUR. Jumlah usaha mikro di lapisan ini cukup signifikan, mencapai lebih dari 44 juta usaha atau sekitar 72,1% dari jumlah UMKM secara nasional. Perbedaan antara Pembiayaan UMi dengan program lain, termasuk KUT (Kredit Usaha Tani) terletak pada 3 hal, antara lain: (i) Penggunaan teknologi informasi sebagai sarana transaksi sekaligus pengawasan; (ii) Adanya penekanan pada program pendampingan dari penyalur kepada para debitur; (iii) Adanya skema pembiayaan secara berkelompok yang merupakan pembiayaan tanpa jaminan karena sasarannya adalah usaha yang belum bankable.
Dalam sambutannya Presiden mengatakan UMi diberikan, dipinjamkan kepada para pedagang pasar sentral di Gorontalo untuk bisa meningkatkan penjualan, omset, dan barang-barang yang mereka jual. Sampai dengan saat ini, Penyalur Pembiayaan UMi di Provinsi Gorontalo belum maksimal mengingat potensi UMKM yang sangat besar di wilayah Gorontalo. Hal ini merupakan peluang dan tantangan bagi semua pihak yang terlibat. Penyaluran dapat ditingkatkan lebih lanjut melalui partisipasi aktif Pemerintah Daerah melalui penjaringan Debitur-Debitur dan Koperasi-Koperasi yang potensial untuk semakin memperluas jangkauan Pembiayaan UMi di daerah Provinsi Gorontalo secara khusus dan Nasional secara umum.
