Jl. Drs. Achmad Nadjamuddin No.3 Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo 96138

Berita

Seputar Kanwil DJPb

Press Conference APBN Lo Hulonthalo s.d. 28 Februari 2026

 

 Perkembangan Kinerja Fiskal Regional Gorontalo Periode s.d 28 Februari 2026

“APBN Regional Gorontalo Tetap Kuat hingga Februari 2026, Dorong Stabilitas dan Perlindungan Masyarakat”

 

Gorontalo, 27 Maret 2026 - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Gorontalo menyampaikan bahwa kinerja APBN regional hingga 28 Februari 2026 tetap menunjukkan kondisi yang solid, sehat, dan adaptif dalam menjaga stabilitas ekonomi serta mendukung kesejahteraan masyarakat. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Forum Koordinasi Fiskal dan Moneter: Press Conference ALCo Regional yang mengulas perkembangan ekonomi, fiskal, dan sektor keuangan di Provinsi Gorontalo.

Ekonomi Regional Tetap Terjaga di Tengah Tantangan

Perekonomian Gorontalo masih menunjukkan kinerja yang resilien di tengah dinamika global dan tekanan harga pangan. Stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga dengan dukungan kebijakan fiskal yang ekspansif dan terarah.

APBN terus berperan sebagai stabilisator dan akselerator, terutama dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi.

 

Kinerja APBN: Belanja Negara Jadi Penggerak Utama

Hingga Februari 2026, kinerja fiskal regional menunjukkan:

Pendapatan Negara didukung oleh:

  • PPN: Rp51,88 miliar
  • PPh: Rp30,36 miliar
  • Pajak lainnya: Rp38,95 miliar
  • PNBP lainnya: Rp20,14 miliar
  • Pendapatan BLU: Rp10,55 miliar

Belanja Negara terealisasi melalui:

  • Belanja Pegawai: Rp251,91 miliar
  • Belanja Barang: Rp115,60 miliar
  • Belanja Modal: Rp52,95 miliar
  • Dana Alokasi Umum (DAU): Rp910,37 miliar
  • DAK Nonfisik: Rp206,46 miliar
  • Dana Desa: Rp1,67 miliar

Struktur belanja menunjukkan dominasi Transfer ke Daerah, yang menegaskan peran APBN dalam menjaga likuiditas dan keberlanjutan program pemerintah daerah.

 

APBD: Perlu Percepatan Belanja Produktif

Kinerja APBD konsolidasi regional hingga Februari 2026 masih menunjukkan pola awal tahun, dengan penyerapan belanja yang relatif terbatas. Pemerintah daerah didorong untuk:

  • Mempercepat realisasi belanja, khususnya belanja modal
  • Mengoptimalkan program strategis daerah
  • Mengurangi ketergantungan pada transfer pusat

Pembiayaan UMKM Terus Tumbuh

Penyaluran kredit program terus menjadi pengungkit ekonomi rakyat:

  • KUR telah disalurkan ke berbagai sektor usaha dengan dominasi perdagangan dan usaha mikro
  • UMi menunjukkan capaian penyaluran tinggi dengan tingkat distribusi mencapai 98,26%

Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.

 

Perlindungan Sosial Menguat

Hingga 28 Februari 2026, realisasi bantuan sosial mencapai:

  • 189.675 KPM
  • Total penyaluran: Rp122,16 miliar

Program ini menjadi instrumen penting dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan.

 

Program Makan Bergizi Gratis Semakin Luas

Program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperluas dan hingga Maret 2026 telah menjangkau:

  • 153.185 penerima manfaat
  • 833 sekolah
  • 80 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)

Program ini berperan strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta menurunkan risiko stunting di daerah.

 

Komitmen Ke Depan

Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo menegaskan bahwa sinergi fiskal dan moneter akan terus diperkuat guna memastikan:

  • Stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga
  • Belanja negara semakin berkualitas dan tepat sasaran
  • Pertumbuhan ekonomi semakin inklusif dan berkelanjutan

APBN akan terus dioptimalkan sebagai instrumen utama dalam menghadapi tantangan ekonomi sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat Gorontalo.

 

Untuk informasi lebih lanjut:

Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo, Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Janji, Maklumat, dan Motto Layanan

Saluran Pengaduan

 

Kami mengimbau kepada seluruh pemangku kepentingan untuk tidak memberikan pemberian apapun berupa uang atau barang, termasuk bingkisan atau parsel, fasilitas dan bentuk pemberian lainnya kepada seluruh pejabat atau pegawai Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo.

Seluruh layanan pada unit kerja di lingkungan Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tidak dipungut biaya apapun (Rp0,00)

Apabila mengetahui adanya pejabat/pegawai yang melakukan pelanggaran, dimohon untuk melaporkan pelanggaran tersebut melalui saluran pengaduan berikut:
Sarana pengaduan masyarakat ke Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dapat melalui:

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo
Jl. Drs. Achmad Nadjamuddin No.3 Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo 96138
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

 

PENGADUAN

 

Search