Perkembangan Kinerja Fiskal Regional Gorontalo Periode s.d 30 Juni 2025

“Fondasi Ekonomi Menguat, Fiskal Dorong Optimisme Daerah”

Gorontalo, 31 Juli 2025 – Di tengah berbagai tantangan, perekonomian Gorontalo menunjukkan arah pemulihan yang positif. Provinsi Gorontalo menatap paruh kedua tahun 2025 dengan prospek yang optimis dengan kinerja fiskal yang terjaga serta dukungan kebijakan yang terus diarahkan untuk memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat.

Ekonomi Gorontalo Tumbuh: Ekspor Menjadi Andalan

Ekonomi Gorontalo pada Triwulan I 2025 menunjukkan tren positif dengan capaian pertumbuhan 6,07 persen (yoy), melampaui rata-rata nasional. Secara kuartalan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan sebesar 0,15 persen (qtq) dibandingkan Triwulan IV 2024 yang mencerminkan terjaganya momentum pemulihan ekonomi di daerah. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) tercatat sebesar Rp8.450,87 miliar, sementara nilai Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai Rp14.136,02 miliar. Penyokong utama pertumbuhan ekonomi ini adalah kinerja ekspor barang dan jasa yang tumbuh signifikan sebesar 8,4 persen, disertai dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga yang tetap solid di angka 4,82 persen.

 Dari sisi kesejahteraan, Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat menjadi 115,84 dengan pertumbuhan 0,02 persen (mtm) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) menurun menjadi 100,73 dengan kontraksi 1,52 persen (mtm) yang menunjukkan pergerakan daya beli petani dan nelayan. Sementara itu, tingkat kemiskinan menurun menjadi 13,87 persen dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik menjadi 72,01 menandakan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Namun demikian, inflasi masih harus menjadi perhatian. Pada Juni 2025, tingkat inflasi Provinsi Gorontalo tercatat sebesar 0,80 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang tercatat 1,87 persen. Secara bulanan (m-to-m), inflasi Provinsi Gorontalo tercatat 0,37 persen. Kenaikan indeks pada delapan kelompok pengeluaran menjadi penyebab inflasi secara yoy yang terdiri atas: kelompok makanan, minuman, dan tembakau (0,88 persen), kelompok pakaian dan alas kaki (0,83 persen), kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (0,48 persen), kelompok kesehatan (1,06 persen), kelompok transportasi (0,27 persen), kelompok pendidikan (0,56 persen), kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran (1,80 persen), dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (5,57 persen). Komoditas penyumbang utama yaitu Emas Perhiasan (0,37 persen), Sigaret Kretek mesin (SKM) (0,20 persen), dan Kopi Bubuk (0,15 persen).

Pendapatan Tumbuh, Belanja Terkendali

Sampai dengan Semester I 2025, kinerja APBN mencerminkan aktif fiskal dalam mendukung pertumbuhan dan stabilisasi regional. Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp600,61 miliar atau 41,29 persen dari target, tumbuh 1,90 persen (yoy). Sementara itu, Belanja Negara telah terealisasi sebesar Rp4,921 triliun, atau 46,24 persen dari pagu, terkontraksi 14,08 persen dibanding tahun lalu. Meskipun terjadi defisit fiskal sebesar Rp4,32 triliun di tingkat regional, pemerintah pusat tetap mampu menunjukkan pengelolaan anggaran yang baik dengan fokus belanja yang produktif.

Transfer ke Daerah sebagai Fondasi Fiskal Daerah

Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) menjadi menjadi pilar penting dalam distribusi fiskal ke wilayah. Per Juni 2025, total TKD yang disalurkan mencapai Rp3,234 triliun atau 49,59 persen dari total pagu, dengan realisasi tertinggi pada Dana Desa (55,66 persen) dan Dana Alokasi Umum (55,16 persen). Secara konsolidasi, TKD menyumbang 89,14 persen dari total Pendapatan Daerah yang menandakan tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap alokasi dari pusat. Hal ini menunjukkan peran APBN sebagai penopang utama struktur keuangan daerah. Di sisi lain, rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baru mencapai Rp287,76 miliar atau 20,43 persen dari target menjadi pengingat untuk terus mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah secara berkelanjutan.

UMKM Tumbuh: KUR dan UMi Jangkau Ribuan Pelaku Usaha

Pada semester I tahun 2025, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Gorontalo telah mencapai Rp287,45 miliar kepada 6.213 debitur. Kabupaten Gorontalo mencatat penyaluran tertinggi, baik dari sisi nominal (Rp105,90 miliar) maupun jumlah penerima (2.497 debitur). Sektor Perdagangan Besar dan Eceran masih mendominasi penyaluran KUR dengan proporsi lebih dari 50% dari total penyaluran KUR. Sementara itu, program Ultra Mikro (UMi) di Provinsi Gorontalo sampai dengan Juni 2025 telah berhasil disalurkan sebesar Rp23,85 miliar kepada 4.285 debitur, meski masih menghadapi tantangan berupa irisan produk pembiayaan sejenis dan minimnya koperasi penyalur.

Jaring Pengaman Sosial: Bansos dan Program MBG di Gorontalo

Hingga Juni 2025, total Bantuan Sosial (Bansos) yang telah disalurkan di Provinsi Gorontalo adalah sebesar Rp271,39 miliar kepada 462.898 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui program Bantuan Pangan Non Tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Yatim Piatu Atensi (YAPI). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai Quickwins pemerintah di tahun 2025 telah diimplementasikan di Provinsi Gorontalo sejak Januari 2025 yang sampai saat ini menjangkau puluhan ribu siswa di empat kabupaten/kota wilayah Provinsi Gorontalo. Selain melibatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di bawah Badan Gizi Nasional, Program MBG di Gorontalo juga melibatkan sektor swasta seperti PT Pani Gold Project di Pohuwato yang menyediakan makanan bergizi bagi ratusan siswa dan guru sebagai bagian dari upaya mendukung program Pemerintah dan penerapan tujuan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs)

Dukungan Fiskal Jaga Momentum

Kinerja Belanja Negara pada paruh pertama tahun 2025 menjadi bukti bahwa APBN hadir di tengah gejolak ekonomi regional. Penyaluran APBN di semester I 2025 terkendali dan mampu mendorong pemulihan ekonomi melalui program-program prioritas. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat terus diperkuat untuk mendukung pembangunan wilayah Gorontalo dan memastikan bahwa setiap rupiah belanja negara memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Gorontalo.