Perkembangan Kinerja Fiskal Regional Gorontalo Periode s.d 31 Januari 2026

“Kinerja APBN Regional Gorontalo Tetap Solid di Awal 2026, Dukung Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah”

Gorontalo, 25 Februari 2026 - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Gorontalo menyampaikan bahwa kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) regional hingga 31 Januari 2026 tetap menunjukkan kondisi yang solid, sehat, dan adaptif dalam mendukung stabilitas ekonomi daerah. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Forum Koordinasi Fiskal dan Moneter: Press Conference ALCo Regional yang mengulas perkembangan ekonomi, fiskal, serta sektor keuangan dan moneter di wilayah Gorontalo.

 Ekonomi Gorontalo Tumbuh Kuat, Inflasi Terkendali

Perekonomian Provinsi Gorontalo pada Triwulan IV 2025 tumbuh sebesar 6,12% (yoy), melampaui pertumbuhan nasional. Capaian ini menunjukkan akselerasi ekonomi daerah yang didorong oleh penguatan sektor produksi dan distribusi.

Di sisi lain, inflasi pada Januari 2026 tetap terkendali pada 4,53% (yoy). Meskipun terdapat tekanan musiman terutama pada komoditas pangan, stabilitas harga secara umum masih terjaga.

Indikator kesejahteraan juga menunjukkan tren positif, antara lain:

• Tingkat Pengangguran Terbuka: 3,23%
• Indeks Pembangunan Manusia (IPM): 72,62 (kategori tinggi)
• Tingkat kemiskinan: 12,62% (menurun, namun perlu perhatian pada kualitasnya)

Namun demikian, terdapat tantangan struktural seperti penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi 115,99, yang mengindikasikan tekanan pada daya beli petani, khususnya subsektor hortikultura.

APBN Regional Tetap Menjadi Penopang Utama Ekonomi

Realisasi APBN di Gorontalo hingga Januari 2026 menunjukkan:

• Pendapatan negara: Rp74,66 miliar (4,65% dari target)
• Belanja negara: Rp884,13 miliar (9,71% dari pagu)
• Defisit regional: Rp809,48 miliar

Belanja negara yang relatif tinggi di awal tahun menunjukkan peran APBN sebagai shock absorber dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi.

Struktur belanja didominasi oleh Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 83,41%, menegaskan pentingnya peran pemerintah pusat dalam menjaga likuiditas daerah.

APBD dan Ketergantungan Fiskal Daerah

Kinerja APBD konsolidasi hingga Januari 2026 menunjukkan:

• Pendapatan daerah: Rp648,36 miliar (9,24% dari target)
• Belanja daerah: Rp385,46 miliar (5,55% dari pagu)

Pendapatan daerah masih didominasi oleh transfer pusat dengan kontribusi sebesar 90,86%, yang mencerminkan tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat.

Dukungan Pembiayaan UMKM Terus Berlanjut

Penyaluran pembiayaan untuk UMKM tetap berjalan melalui:

• KUR: Rp49,94 miliar kepada 1.113 debitur
• UMi: Rp1,18 miliar kepada 169 debitur

Sektor perdagangan besar dan eceran menjadi sektor dominan dalam penyaluran pembiayaan ini.

Program Sosial dan Prioritas Nasional

Program perlindungan sosial dan prioritas nasional terus dijalankan, di antaranya:

• Program bantuan permakanan bagi lansia dan disabilitas
• Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau 113.315 penerima manfaat di Gorontalo

Program ini menjadi bagian penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penurunan angka stunting.

Kinerja Sektor Ekspor dan Penerimaan Negara

Nilai ekspor Gorontalo hingga Januari 2026 mencapai USD 1,81 juta, didominasi oleh komoditas:

• Produk kelapa dan turunannya
• Wood pellet
• Produk perikanan

Sementara itu, penerimaan pajak dalam negeri mencapai Rp61,09 miliar, dengan kontribusi terbesar berasal dari PPN dan PPh.

Komitmen Penguatan Ekonomi Daerah

Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo menegaskan bahwa koordinasi fiskal dan moneter akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah. Fokus ke depan diarahkan pada:

• Penguatan sektor bernilai tambah (hilirisasi)
• Peningkatan kualitas belanja pemerintah
• Penguatan daya beli masyarakat
• Pengurangan ketergantungan fiskal daerah

Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, APBN diharapkan terus menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Gorontalo.

Untuk informasi lebih lanjut:

Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo, Kementerian Keuangan Republik Indonesia