Perkembangan Kinerja Fiskal Regional Gorontalo Periode s.d 31 Desember 2025
“Kinerja Ekonomi Gorontalo Tumbuh 5,49%, APBN 2025 Perkuat Stabilitas dan Dukung Program Gizi Nasional”
Gorontalo, 27 Januari 2026 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Gorontalo melalui Kepala Bidang PPA II, Muh. Fahmi Wijaya, dalam Forum Koordinasi Fiskal dan Moneter menyampaikan bahwa perekonomian Gorontalo menunjukkan resiliensi yang kuat di tengah tantangan global. Hingga Triwulan III-2025, ekonomi Gorontalo tumbuh impresif sebesar 5,49 persen (yoy), angka yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,04 persen. Momentum positif ini turut didukung oleh laju inflasi yang terkendali pada level 2,52 persen (yoy) per Desember 2025, yang menjadi modal penting dalam menjaga daya beli masyarakat.
Pertumbuhan ekonomi tersebut berdampak langsung pada peningkatan indikator kesejahteraan masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Gorontalo tahun 2025 naik menjadi 72,62 dengan kategori "Tinggi", sementara tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 13,24 persen pada Maret 2025. Sektor pertanian yang menjadi tulang punggung daerah juga mencatat kinerja positif, tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) yang meningkat signifikan sebesar 5,60 persen menjadi 120,89 pada Desember 2025, mengindikasikan perbaikan kesejahteraan petani yang konsisten. Meskipun demikian, tantangan masih terlihat pada tingkat pengangguran terbuka yang sedikit meningkat menjadi 3,42 persen, yang menuntut adanya transformasi kompetensi tenaga kerja.
Dari sisi kinerja fiskal regional, APBN terus berperan optimal sebagai instrumen shock absorber dan akselerator pembangunan. Hingga 31 Desember 2025, Pendapatan Negara di Gorontalo terealisasi sebesar Rp1,37 triliun atau 89,94 persen dari target, dengan penerimaan perpajakan menyumbang Rp928,08 miliar dan PNBP mencatat kinerja luar biasa mencapai 131,95 persen dari target. Sementara itu, Belanja Negara terserap sangat optimal sebesar Rp10,67 triliun atau 97,16 persen dari pagu, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat dan Transfer ke Daerah (TKD). Penyaluran TKD sendiri mencapai Rp6,08 triliun atau 98,42 persen, dengan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai komponen terbesar yang tersalurkan hampir 100 persen. Pemerintah juga terus memperkuat jaring pengaman sosial dan dukungan bagi UMKM. Sepanjang tahun 2025, Bantuan Sosial senilai Rp631,10 miliar telah disalurkan kepada 949.589 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), mencakup program PKH, Sembako, hingga bantuan untuk yatim piatu. Dukungan subsidi juga digelontorkan untuk energi, pupuk, dan perumahan FLPP dengan total realisasi mencapai ratusan miliar rupiah. Di sektor ekonomi mikro, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp550,08 miliar untuk 11.849 debitur, serta Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp86,22 miliar bagi 14.069 debitur, yang didominasi oleh sektor perdagangan.
Sebagai salah satu program prioritas (Quickwins) pemerintah baru menuju Indonesia Emas 2045, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga telah berjalan efektif di Gorontalo sejak awal Januari 2025. Hingga 23 Januari 2026, program ini telah menjangkau 93.291 penerima manfaat yang tersebar di seluruh kabupaten/kota, terdiri dari 90.514 siswa sekolah dari berbagai jenjang serta 2.866 ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dengan capaian kinerja ini, APBN diharapkan terus berfungsi sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi serta memperkuat perlindungan masyarakat di Gorontalo.
Dari sisi pendapatan, KPP Pratama Gorontalo dan KPKNL Gorontalo menunjukkan kinerja penghimpunan dana yang solid untuk menopang kemandirian pembangunan. Penerimaan pajak tercatat sebesar Rp928,08 miliar, menyumbang mayoritas pendapatan negara di daerah dengan dominasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mengindikasikan aktivitas konsumsi masyarakat tetap terjaga. Sementara itu, optimalisasi aset negara dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikelola KPKNL mencatatkan prestasi gemilang dengan realisasi Rp440,57 miliar atau menembus 131,95 persen dari target, membuktikan efektivitas pengelolaan kekayaan negara dan lelang dalam memberikan kontribusi fiskal. Peran strategis juga dijalankan oleh Bea Cukai Gorontalo sebagai fasilitator perdagangan dan pelindung masyarakat. Pengawasan dan pelayanan kepabeanan yang dilakukan turut mendukung terciptanya surplus neraca perdagangan Gorontalo sebesar US$ 6.051,84 hingga November 2025. Sinergi lintas unit ini juga terlihat nyata dalam pemberdayaan UMKM, di mana pemerintah secara kolaboratif memonitor penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp550,08 miliar dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang menjangkau belasan ribu pelaku usaha kecil, memastikan APBN memberikan dampak ekonomi yang inklusif dari hulu ke hilir.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Gorontalo menegaskan bahwa kolaborasi utuh Kemenkeu Satu ini bertujuan memastikan setiap rupiah APBN hadir nyata di tengah masyarakat. Mulai dari pembangunan fisik, penyaluran bantuan sosial, subsidi, hingga dukungan permodalan UMKM, seluruh instrumen fiskal bekerja beriringan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional yang berkelanjutan dan berkualitas.
