Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), setiap instansi pemerintah diharapkan mampu mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima sebagaimana tertuang dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Integritas berperan utama dalam mewujudkan good governance sehingga integritas menjadi hal yang krusial bagi setiap institusi pemerintah.
Pada tahun 2021, KemenPANRB memberikan penghargaan kepada Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi. Di balik penghargaan yang diberikan, ada tanggung jawab besar untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Tidak berhenti sampai disitu kami juga memiliki misi untuk menciptakan pulau-pulau integritas khususnya di wilayah Gorontalo. Secara terus menerus kami berupaya untuk menciptakan inovasi penguatan integritas dan kualitas layanan internal dan eksternal yang berhasil guna, membangun sinergi internal antar pegawai serta dengan stakeholder agar seluruh produk pembangunan ZI dapat dirasakan, membuat strategi komunikasi dan publikasi secara luas kepada masyarakat dan stakeholder tentang pelayanan serta upaya pembangunan ZI, serta menjadi role model dengan terus mendorong dan membina unit kerja lain dalam membangun ZI.
Salah satu upaya pembangunan Zona Integritas di lingkup Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo, yakni diselenggarakannya kegiatan sosialisasi antikorupsi secara berkala. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Adnan Wimbyarto, menyampaikan komitmen Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo dalam menyalurkan APBN yang bersih dari korupsi serta mengajak para satuan kerja untuk ikut serta dalam mewujudkan komitmen tersebut. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo menyampaikan bahwa korupsi dapat bermula karena adanya penerimaan gratifikasi yang disebabkan karena ketidakpahaman terhadap peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, disetiap kegiatan disampaikan materi terkait pengendalian gratifikasi, termasuk didalamnya mencakup bentuk gratifikasi, sanksi/hukuman, kewajiban Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, kategori gratifikasi, kompensasi, hak pelapor, perlindungan dan saksi. Pembangunan Zona Integritas diharapkan bukan sekedar formalitas namun benar-benar mengubah budaya kerja seluruh pegawai dalam memberikan pelayanan maksimal kepada stakeholder dan benar-benar menjalankan semangat anti korupsi serta berintegritas. Sejak bergulirnya Reformasi dan Desentralisasi semakin banyak pejabat publik yang terjerat kasus korupsi, oleh karena itu Instansi Pemerintah yang menjalankan Pembangunan Zona Integritas harus bisa menyebarkan virus positif integritas dan semangat good governance. Bersama kawal APBN dan membangun lingkungan yang berintegritas!
#KemenkeuSatu #UangKita #DJPbHandal #DJPbGorontalo #intress #Antikorupsi #ZonaIntegritas #ZIWBBM2023
