Gorontalo, Juni 2026 – Kinerja perekonomian dan fiskal di Provinsi Gorontalo hingga akhir Mei 2026 menunjukkan kondisi yang tetap kuat dan terjaga. Melalui Forum Koordinasi Fiskal dan Moneter (Press Conference ALCo Regional Lo Hulonthalo), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Gorontalo menyampaikan bahwa sinergi kebijakan fiskal dan moneter terus memberikan dukungan bagi pertumbuhan ekonomi daerah, stabilitas harga, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Di tengah perbaikan kondisi ekonomi global dan masih adanya risiko eksternal dari dinamika geopolitik internasional, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat dengan pertumbuhan ekonomi nasional Triwulan I Tahun 2026 sebesar 5,61 persen. Kondisi tersebut turut didukung inflasi yang terkendali, surplus neraca perdagangan, serta aktivitas konsumsi dan investasi yang tetap solid.
Pada tingkat regional, ekonomi Provinsi Gorontalo pada Triwulan I Tahun 2026 tumbuh sebesar 7,68 persen (year-on-year), jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Capaian ini mencerminkan kuatnya aktivitas ekonomi daerah dan menjadi indikator positif bagi prospek pertumbuhan ekonomi Gorontalo ke depan.
Dari sisi stabilitas harga, inflasi Gorontalo pada Mei 2026 tetap terkendali pada level 2,99 persen (yoy), meskipun secara bulanan terjadi deflasi sebesar 0,96 persen. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi tahunan. Ke depan, penguatan distribusi pangan, koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta pelaksanaan operasi pasar dan gerakan pangan murah akan terus menjadi fokus dalam menjaga inflasi tetap berada pada sasaran nasional.
Indikator kesejahteraan sektor primer menunjukkan perkembangan yang beragam. Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat sebesar 121,92, masih berada jauh di atas angka 100 yang menandakan kondisi petani relatif baik, meskipun mengalami sedikit penurunan akibat pelemahan pada subsektor hortikultura dan perkebunan rakyat. Sementara itu, Nilai Tukar Nelayan (NTN) meningkat menjadi 111,60 seiring membaiknya harga komoditas perikanan unggulan seperti ikan teri, ikan kembung, ikan cakalang, dan ikan tuna.
Kinerja APBN secara nasional hingga Mei 2026 tetap menunjukkan kondisi yang sehat dan adaptif. Pendapatan negara telah mencapai sekitar Rp1.185 triliun atau 37,6 persen dari target APBN, tumbuh 19,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Di sisi lain, belanja negara terealisasi sebesar Rp1.365,4 triliun atau 35,5 persen dari pagu APBN. Defisit APBN tetap terjaga pada level 0,70 persen terhadap PDB, menunjukkan pengelolaan fiskal yang prudent di tengah upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Pada lingkup regional, kinerja APBN Gorontalo hingga 31 Mei 2026 juga tetap kuat. Realisasi pendapatan negara mencapai Rp703,73 miliar atau 43,86 persen dari target dan tumbuh 39,86 persen (yoy). Sementara itu, belanja negara telah terealisasi sebesar Rp3,98 triliun atau 43,41 persen dari pagu yang tersedia. Dengan demikian, APBN terus menjalankan perannya sebagai instrumen fiskal yang mendukung aktivitas ekonomi serta menjaga daya beli masyarakat.
Dari sisi penerimaan, struktur pendapatan negara masih didominasi oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp388,76 miliar atau 55,24 persen dari total pendapatan. Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencatatkan kinerja yang sangat baik dengan realisasi Rp314,97 miliar, bahkan telah melampaui target hingga 105,10 persen. Kinerja ini menunjukkan optimalisasi pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara di daerah.
Belanja negara di Gorontalo tumbuh positif sebesar 2,79 persen (yoy). Realisasi belanja masih didominasi oleh Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp2,41 triliun, sementara Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp1,57 triliun. Penyaluran belanja tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga likuiditas daerah dan mendukung pelaksanaan pelayanan publik.
Pada tingkat pemerintah daerah, realisasi APBD konsolidasi regional hingga Mei 2026 menunjukkan capaian pendapatan daerah sebesar Rp2,02 triliun atau 28,78 persen dari target. Dana Transfer ke Daerah masih menjadi sumber utama pendapatan dengan kontribusi 81,68 persen. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp1,89 triliun atau 27,17 persen dari target, yang sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai. Pemerintah daerah didorong untuk terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memanfaatkan berbagai alternatif pembiayaan pembangunan.
Pemerintah juga terus memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku usaha melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi). Hingga Mei 2026, penyaluran KUR di Provinsi Gorontalo mencapai Rp264,73 miliar kepada 5.085 debitur, sedangkan pembiayaan UMi telah tersalurkan sebesar Rp44,44 miliar kepada 6.873 debitur. Sektor perdagangan besar dan eceran masih menjadi sektor utama penerima pembiayaan tersebut.
Di bidang perlindungan sosial, pemerintah terus menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Hingga 28 Juni 2026, Program Keluarga Harapan (PKH) telah disalurkan sebesar Rp101,05 miliar kepada 138.327 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Selain itu, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah tersalurkan sebesar Rp125,01 miliar kepada 208.342 KPM, serta Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp2,36 miliar kepada 3.937 KPM.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo menegaskan bahwa kondisi ekonomi daerah hingga Mei 2026 tetap berada pada jalur yang positif. Inflasi yang terkendali, indikator kesejahteraan petani dan nelayan yang masih kuat, serta kinerja APBN yang solid menjadi modal penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Pemerintah akan terus memperkuat koordinasi fiskal dan moneter agar APBN tetap menjadi instrumen yang efektif, sehat, dan adaptif dalam mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
