Gorontalo, Mei 2026 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Gorontalo bersama Bank Indonesia dan instansi Kementerian Keuangan di daerah menyampaikan perkembangan ekonomi regional, kinerja APBN, serta kondisi fiskal dan moneter Gorontalo dalam kegiatan Forum Koordinasi Fiskal & Moneter: Press Conference ALCo Regional Lo Hulonthalo Periode Realisasi sampai dengan 30 April 2026. 
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo, Arie Suwandani Wiwit Warastuti, menyampaikan bahwa perekonomian Gorontalo pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan pertumbuhan sebesar 7,68 persen (year-on-year), melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,61 persen. Capaian ini merupakan pertumbuhan tertinggi dalam lima tahun terakhir dan mencerminkan semakin kuatnya aktivitas ekonomi daerah. Pertumbuhan tersebut didorong oleh sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, serta transportasi dan pergudangan, didukung peningkatan ekspor, investasi, dan optimalisasi belanja pemerintah. 
Di tengah pertumbuhan ekonomi yang kuat, kondisi inflasi Gorontalo tetap terjaga. Pada April 2026, inflasi tahunan tercatat sebesar 2,24 persen, masih berada dalam rentang sasaran nasional. Pengendalian inflasi didukung oleh penguatan koordinasi antarinstansi dan upaya menjaga kelancaran distribusi pangan di daerah. Dari sisi kesejahteraan masyarakat, berbagai indikator menunjukkan perbaikan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Gorontalo tahun 2025 meningkat menjadi 72,62 dan tetap berada pada kategori tinggi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 3,17 persen, sementara tingkat kemiskinan pada September 2025 turun menjadi 12,62 persen. Rasio Gini juga membaik menjadi 0,383, mencerminkan perbaikan distribusi pengeluaran masyarakat.

Kinerja APBN Regional Gorontalo hingga 30 April 2026 juga menunjukkan kondisi yang solid dan adaptif. Pendapatan negara terealisasi sebesar Rp595,48 miliar atau 37,12 persen dari target dan tumbuh 36,07 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp3,20 triliun atau 34,95 persen dari pagu anggaran tahun 2026. Belanja negara tersebut terus berperan penting dalam menjaga daya beli masyarakat, mendukung pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. 
Di tingkat pemerintah daerah, realisasi pendapatan APBD konsolidasian hingga April 2026 mencapai Rp1,37 triliun, sedangkan belanja daerah terealisasi sebesar Rp1,46 triliun. Dana Transfer ke Daerah (TKD) masih menjadi sumber utama pendapatan daerah dengan kontribusi mencapai 84,24 persen, sehingga diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Pemerintah juga terus memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku usaha melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi). Hingga April 2026, penyaluran KUR di Gorontalo mencapai Rp208,34 miliar kepada 4.150 debitur, sedangkan pembiayaan UMi telah tersalurkan sebesar Rp39,24 miliar kepada 6.042 debitur. Sektor perdagangan besar dan eceran masih menjadi sektor dominan dalam penyaluran kedua program tersebut. Selain itu, berbagai program perlindungan sosial terus dijalankan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Sampai dengan April 2026, Program Keluarga Harapan (PKH) telah disalurkan sebesar Rp98,09 miliar kepada 134.696 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebesar Rp122,28 miliar kepada 203.803 KPM, serta Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar Rp2,36 miliar kepada 3.937 KPM. 

 

Dalam mendukung agenda pembangunan nasional, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Gorontalo hingga 22 Mei 2026 telah menjangkau 179.818 penerima manfaat di seluruh kabupaten/kota dengan dukungan 102 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menurunkan angka stunting di daerah. 
Sementara itu, Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menunjukkan perkembangan positif. Dari total 729 desa dan kelurahan di Provinsi Gorontalo, seluruhnya telah berhasil membentuk koperasi atau mencapai 100 persen. Hingga akhir Mei 2026, pembangunan gerai koperasi telah mencapai 240 unit, dengan 43 gerai telah selesai dibangun dan mulai mendukung aktivitas ekonomi masyarakat desa. 
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo menegaskan bahwa stabilitas ekonomi daerah pada awal tahun 2026 berada dalam kondisi yang positif. APBN akan terus dijaga sebagai instrumen fiskal yang sehat, adaptif, dan responsif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengakselerasi pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah di Provinsi Gorontalo.