
Ekonomi Gorontalo pada triwulan II 2024 menunjukkan kinerja positif dan mengalami pertumbuhan sebesar 3,82 persen secara year on year. Di sisi lain, Tingkat inflasi Juli 2024 mencapai 3,07 persen (yoy) atau minus 0,95 persen (month to month) dan lebih tinggi dari tingkat inflasi nasional pada Juli 2024 sebesar 0,94 persen (yoy). Kota Gorontalo mengalami inflasi year on year sebesar 1,65 persen, sementara Kabupaten Gorontalo mengalami inflasi year on year sebesar 4,29 persen. Kenaikan indeks pada sembilan kelompok pengeluaran menjadi penyebab utama inflasi. Adapun beras, cabe rawit, emas perhiasan, cumi,-cumi, dan sigaret kretek mesin, menjadi komoditas-komoditas utama yang menyumbang inflasi di Provinsi Gorontalo pada periode Juli 2024 ini.
Dari sisi kesejahteraan, sebagian besar indikator kesejahteraan menunjukkan performa yang positif. Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Gorontalo terpantau baik yaitu sebesar 71,25 pada tahun 2023 atau naik 0,63 persen secara year on year, tingkat kemiskinan Maret 2024 menurun 0,58 persen menjadi 14,57 persen, dan Tingkat Pengangguran Terbuka juga tercatat menurun sebesar 0,02 persen (yoy) menjadi 3,05 persen pada Februari 2024. Namun demikian, terdapat penurunan pada indikator tingkat kesejahteraan nelayan, Nilai Tukar Nelayan (NTN) naik 2,34 persen point to point menjadi 97,87 pada Juli 2024. Sementara Nilai Tukar Petani (NTP) pada Juli 2024 turun 2,06 persen point to point menjadi 107,15.
Kinerja APBN Nasional hingga akhir Juli 2024 mulai mencatatkan defisit sebesar Rp93,4 triliun atau 0,41 persen dari PDB. Pos pendapatan negara tercapai sebesar Rp1.545,4 triliun atau mencapai 55,1 persen dari target, dan terdapat penurunan sebesar 4,3 persen secara year on year. Pos belanja negara terealisasi sebesar Rp1.638,8 triliun, atau 49,3 persen dari pagu belanja sudah dibelanjakan. Realisasi belanja ini tumbuh sebesar 12,2 persen secara year on year. Dari pendapatan dan belanja di atas, APBN kita pada Juli 2024 ini mengalami defisit sebesar Rp93,4 triliun, dengan keseimbangan primer sebesar Rp184,2 triliun. Kinerja APBN sampai dengan Juli 2024 masih on-track, belanja negara cukup tinggi dengan dijaga kualitasnya namun perlambatan penerimaan pajak masih perlu dimitigasi.
Beralih pada APBN di tingkat regional, kinerja APBN Gorontalo sampai dengan Juli 2024 tercatat tumbuh on track. Pada sisi penerimaan, tercatat bahwa pendapatan negara mencapai Rp754,08 miliar atau terealisasi 59,42 persen dari target penerimaan, capaian ini tumbuh sebesar 15,71 persen (yoy). Sementara itu dari sisi belanja, telah terealisasi Rp6.727,87 miliar atau terserap sebesar 52,34 persen dari pagu tahun 2024. Capaian realisasi ini naik 15,16 persen (yoy). Berdasarkan pendapatan dan belanja tersebut maka diperoleh defisit APBN di Gorontalo sebesar Rp5.973,79 miliar.
Sebagaimana dapat kita lihat pada tabel I-Account APBN Wilayah Gorontalo berikut, realisasi pendapatan secara nominal tumbuh sebesar 15,71 persen. Pertumbuhan terjadi baik pada komponen penerimaan pajak (tumbuh 10,32 persen year on year) dan penerimaan negara bukan pajak (tumbuh sebesar 31,56 persen year on year). Dari sisi penerimaan pajak, komponen pph non migas masih mendominasi dengan nominal capaian sebesar Rp308,15 miliar, atau sebesar 60,84 persen dari target dan tumbuh mencapai 25,98 persen (yoy). Kinerja dari komponen pajak perdagangan internasional juga tampak positif dengan realisasi bea masuk mencapai Rp13,45 miliar (melampaui target) dan tumbuh sebesar 62,43 persen (yoy). PNBP, tak terkecuali, juga menunjukkan adanya kinerja positif dengan realisasi sebesar Rp217,78 miliar atau tumbuh sebesar 31,56 persen (yoy).
Pada sisi belanja pemerintah pusat, sampai dengan 31 Juli 2024, tampak realisasi sebesar Rp2,87 triliun atau sebesar 44,25 persen dari alokasi pagu APBN regional tahun 2024. Realisasi ini tumbuh sebesar 28,06 persen (yoy) dan didominasi oleh komponen belanja modal. Sedangkan realisasi pada komponen transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp3,86 triliun atau terserap sebesar 60,55 persen dari pagu APBN regional Gorontalo tahun 2024. Realisasi TKD ini tumbuh sebesar 7,14 persen (yoy).
I-Account APBN Gorontalo menunjukkan adanya defisit sebesar Rp5,97 triliun, realisasi defisit ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp5,19 triliun. Meskipun defisit APBN regional meningkat, bukan berarti terjadi pelemahan pada capaian dan realisasi APBN regional. Kinerja APBN regional tetap menguat, ditunjukkan dengan pendapatan negara yang tumbuh positif sebesar 15,71 persen (yoy) dan realisasi belanja yang juga mengalami pertumbuhan yang hampir sama yaitu sebesar 15,16 persen (yoy).
Selanjutnya, kita beralih ke highlight kinerja Transfer ke Daerah (TKD). Sampai dengan Juli 2024, total realisasi TKD di Gorontalo tersalur sebesar Rp3,86 triliun atau 60,55 persen dari pagu. Dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, terdapat peningkatan realisasi sebesar 7,14 persen (yoy).
DAU merupakan unsur TKD dengan Pagu tertinggi mencapai Rp4.17 triliun atau 65,68 persen dari total pagu TKD di Gorontalo. Per Juli 2024 DAU tersalurkan mencapai 64,40 persen dari Pagu atau sebesar Rp2,69 triliun, tumbuh hingga 9,67 persen (yoy). Sementara itu, Dana Desa menjadi unsur TKD dengan persentase realisasi tertinggi, yaitu 94,52 persen dikarenakan perubahan kebijakan yang menyebabkan penyaluran dapat dilakukan lebih awal. Per Juli 2024, DAK Fisik menjadi unsur dengan persentase realisasi terendah, baru mencapai 26,29 persen dikarenakan petunjuk teknis yang baru turun pada akhir April.
Persentase Realisasi penyaluran TKD cukup merata dengan realisasi tertinggi pada Kab. Gorontalo mencapai 64,65 persen dan realisasi terendah pada Provinsi mencapai 40,38%.
Pada Bulan Juli 2024, terdapat batas akhir Penyampaian Dokumen Syarat Salur DAU Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum Tahap II, dengan batas akhir hari Sabtu Tanggal 31 Agustus 2024. Syarat penyampaian adalah laporan realisasi penyerapan DAU Tahap I minimal telah mencapai 50 persen.
Beralih ke kinerja APBD, berdasarkan data SIKRI realisasi Pendapatan APBD Provinsi Gorontalo s.d 31 Juli 2024 sebesar Rp3.447,29 miliar didominasi oleh komponen Pendapatan Transfer. Pada Komponen PAD Pajak Rokok, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Penerangan Jalan dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menjadi penyumbang utama. Sementara Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp3.415,61 miliar yang didominasi oleh komponen Belanja Pegawai (53,57 persen dari total realisasi Belanja Daerah).
Guna mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat, pemerintah perlu untuk melakukan optimalisasi peningkatan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap TKD. Sementara itu pada sisi Belanja perlu melakukan optimalisasi pelaksanaan anggaran melalui pelaksanaan program yang efektif dan efisien serta mampu menghasilkan output dan outcome yang relevan dan berkualitas.
Pemulihan ekonomi regional masih terus mendapatkan dukungan dari pemerintah, salah satu alat pengungkit pemulihan ekonomi yang masih berlangsung saat ini, yaitu dukungan kredit program KUR dan UMi.
Penyaluran KUR sampai dengan Juli 2024 sebesar Rp370,79 M kepada 6.873 debitur. Kabupaten Gorontalo mendominasi penyaluran KUR sebesar Rp152,28 M atau 41,07 persen kepada 3.013 debitur. Terdapat satu sektor yang mendominasi penyaluran KUR di Provinsi Gorontalo yaitu Perdagangan Besar dan Eceran dengan penyaluran sebesar Rp204,82 M atau 55,24 persen dari keseluruhan penyaluran.
Perbedaan yang signifikan terkait jumlah debitur di masing-masing Kabupaten/Kota dipengaruhi oleh jumlah penduduk, peluang usaha/kemudahan untuk melakukan usaha, serta tingkat produktivitas masyarakat antar daerah
Sementara itu, pembiayaan UMi sampai dengan Juli 2024 pada Provinsi Gorontalo telah tersalur sebesar Rp18,75 M kepada 3.853 debitur. Kab Boalemo mendominasi penyaluran UMi mencapai Rp4,96 M atau setara 26,47 persen kepada 1.065 debitur. Pembiayaan UMi hamper seluruhnya disalurkan pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran.
Belum optimalnya perkembangan penyaluran UMi diindikasikan karena adanya irisan produk pembiayaan sejenis pada perbankan (KUR Supermikro), belum adanya koperasi sebagai penyalur linkage dan calon debitur yang tertolak secara sistem pada SIKP yang sebagian besar disebabkan telah menerima pembiayaan lainnya seperti KUR.
Terima kasih kepada teman-teman media yang selama ini jadi partner kita untuk terus memberikan berbagai berita, informasi dan edukasi terkait pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat secara akurat. APBN kita sampai dengan Juli 2024 relatif masih on track, dinamika risiko dan ketidakpastian ekonomi global terhadap perekonomian dan pasar keuangan domestik terus diantisipasi dan dimitigasi.
Di tengah rambatan risiko global, kinerja perekonomian domestik tetap terjaga. Belanja negara tumbuh tinggi namun terjaga kualitasnya, inflasi terkendali, dan surplus neraca perdagangan berlanjut. Peran APBN sebagai shock absorber terus dioptimalkan. Akan dipastikan konsistensi macro-policy mix dalam rangka mendorong pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian.