Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menunjukkan performa solid di Triwulan I tahun 2025. Dari sisi konsolidasi antara Pemerintah Pusat dan Pemda, tercatat pendapatan sebesar Rp33,5 triliun dan belanja sebesar Rp31,92 triliun. Hasilnya adalah surplus fiskal sebesar Rp1,58 triliun, yang memberikan sinyal positif bahwa kondisi fiskal daerah tetap terjaga.

Lebih dari sekadar catatan anggaran, surplus ini memberi ruang bagi Pemda untuk menghadirkan berbagai program yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah belanja bantuan sosial (Bansos) sebesar Rp77,03 miliar, yang dialokasikan untuk menekan beban pengeluaran masyarakat, mendongkrak daya beli, dan meminimalisir wilayah kantong kemiskinan.

Selain itu, terdapat juga belanja subsidi sebesar 546jt yang digunakan dalam rangka pengendalian inflasi atau menstabilkan harga pangan di daerah dengan cara mendirikan operasi pasar murah.

Tak kalah penting, penyaluran Dana Desa sebesar Rp2,01 triliun menjadi ujung tombak pembangunan dari bawah. Dana ini digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur desa, penguatan layanan dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Di tengah upaya pengendalian inflasi, ini menjadi bentuk nyata kehadiran negara sampai ke level akar rumput. Kinerja positif ini menunjukkan bagaimana anggaran tidak hanya bicara angka, tetapi juga tentang keberpihakan pada kesejahteraan masyarakat.

Ingin melihat lebih rinci ke mana arah anggaran Pemda Jabar dan bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat?
Simak laporan lengkapnya dalam Laporan Kinerja Pelaksanaan Anggaran (LKPA) dan Laporan Statistik Kinerja Pelaksanaan (LSKP) Triwulan I 2025 melalui tautan berikut: Klik Disini.