Perekomonian Jawa Barat mengalami pertumbuhan sebesar 2,05 persen (q-to-q), 5,02 persen (y-on-y) dan 4,95 persen (c-to-c) pada tahun 2024. Berdasarkan besaran PDRB ADHB triwulan IV-2024 mencapai Rp 724,69 triliun dan ADHK 2024 mencapai Rp 448,06 triliun. Namun demikian, capaian tersebut belum memenuh target yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024, yang menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,67 persen sehingga masih terdapat gap sebesar 0,65 persen. Namun, capaian pertumbuhan ekomomi Jawa Barat tersebut tercatat sebagai tertinggi kedua di Pulau Jawa dengan kontribusi sebesar 22,49 persen dan 57,02 persen untuk pertumbuhan ekonomi c-to-c sebesar 4,92 persen terhadap PDRB Nasional.
Inflasi Jawa Barat sebesar 1,64 persen (y-on-y) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,33 pada akhir Desember 2024. Sedangkan inflasi Jawa Barat m-t-m sebesar 0,35 persen dan 1,64 persen (y-t-d). Komoditas yang memberikan kontribusi besar dalam kenaikan inflasi di Jawa Barat (y-o-y) adalah emas perhiasan (0,39 persen), diikuti beras (0,17 persen), minyak goreng (0,14 persen), Sigaret Kretek Mesin/SKM (0,14 persen), kopi bubuk (0,13 persen). Sedangkan kontribusi untuk deflasi adalah komoditas cabai merah (0,26 persen), cabai rawit (0,15 persen), bensin (0,10 persen), daun bawang (0,03 persen), dan air kemasan (0,03 persen).
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat tahun 2024 mencapai 74,92 meningkat sebesar 0,68 poin (0,92 persen) dibandingkan capaian tahun sebelumnya (74,24). Sedangkan Jumlah Penduduk Miskin pada September 2024 mencapai 3,67 juta orang atau 7,08 persen. Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk yang diukur melalui gini ratio sebesar 0,428 sehingga Jawa Barat masuk ke dalam kategori Ketimpangan “Sedang”. Jumlah Angkatan Kerja pada periode Agustus 2024 sebanyak 26,19 juta orang, sedikit mengalami kenaikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 0,79 juta orang. Kemudian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 67,71 persen, dimana kondisi ini juga mengalami sedikit kenaikan sebesar 1,22 persen. Sedangkan untuk NTP Jawa Barat mengalami kenaikan sebesar 0,42 persen menjadi 111,71 pada Desember 2024 dibandingkan pada bulan sebelumnya sebesar 111,24. Sebaliknya, NTN mengalami penurunan sebesar 3,17 persen menjadi 110,23 yang sebelumnya 113,40. Secara keseluruhan, kinerja makro kesra Jawa Barat cukup baik dan sesuai dengan target 2024 pada RPD 2024 dan RKPD 2024, namun masih tersisa yaitu pertumbuhan ekonomi dan gini ratio yang masih belum mencapai target.
Realisasi pendapatan negara dan hibah tercatat sebesar Rp155,74 triliun, mencapai 101,69 persen dari target yang ditetapkan serta tumbuh positif sebesar 3,12 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Realisasi belanja negara, tercatat tumbuh positif 6,67 persen dengan total realisasi sebesar Rp127,88 triliun dengan capaian 98,12 persen terhadap pagu tahun 2024. Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp53,65 triliun (96,74 persen) dari pagu, tumbuh positif 9,70 persen, dan realisasi Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp74,22 triliun (99,15 persen) dari pagu, tumbuh positif 4,58 persen.
Pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp136,58 triliun atau 96,81 persen dari target tumbuh 10,07 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan pendapatan daerah tersebut dikontribusi oleh pertumbuhan pendapatan transfer sebesar 13,75 persen dengan kontribusi 59,93 persen dari pendapatan negara sedangkan PAD tumbuh 11,74 persen dan memberikan kontribusi sebesar 39,89 persen terhadap pendapatan daerah. Kedua komponen ini masih menjadi penyumbang terbesar dalam pendapatan daerah. Sementara, realisasi Belanja Daerah sebesar Rp133,44 triliun atau 90,12 persen dari pagu, tumbuh 8,65 persen (yoy) yang didorong kenaikan realisasi Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Transfer.
Harmonisasi belanja K/L dan DAK Fisik mencapai Rp3,81 triliun yang tersebar ke dalam 4 (empat) K/L yaitu Kementerian Pertanian, Kemendikbudristek, Kementerian Kesehatan dan Kementerian PUPR. Alokasi pagu terbesar terletak pada Kementerian PUPR sebesar Rp3,30 triliun atau 38,37 persen dari total pagu. Sedangkan yang terkecil terletak pada Kementerian Kesehatan dengan alokasi pagu sebesar Rp3,01 miliar atau 0,11 persen saja dari total pagu. Berdasarkan RO, alokasi pagu terbesar terletak pada RO Pembangunan Jalan Bebas Hambatan dengan alokasi pagu sebesar Rp892,22 miliar dan RO Jalan Strategis dengan alokasi pagu sebesar Rp478,47 miliar. Kedua RO telah dilaksanakan dengan baik dan mencapai realisasi capaian output hampir 100 persen. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Jawa Barat bergerak naik dari tahun ke tahun dan konsisten selalu berada di atas IKP Nasional. Namun demikian, masih terdapat wilayah kabupaten/ kota di Jawa Barat yang memiliki nilai IKP dibawah 76 yaitu Kabupaten Bandung Barat (75,79), Kota Tasikmalaya (74,37), dan Kabupaten Bogor (70,01). Ketiga wilayah tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus guna meningkatkan nilai IKP di wilayahnya. Sementara, kabupaten/ kota lainnya rata – rata telah masuk dalam kategori 6 atau “Sangat Tahan”.
Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Jawa Barat bergerak naik dari tahun ke tahun dan konsisten selalu berada di atas IKP Nasional. Namun demikian, masih terdapat wilayah kabupaten/ kota di Jawa Barat yang memiliki nilai IKP dibawah 76 yaitu Kabupaten Bandung Barat (75,79), Kota Tasikmalaya (74,37), dan Kabupaten Bogor (70,01). Ketiga wilayah tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus guna meningkatkan nilai IKP di wilayahnya. Sementara, kabupaten/ kota lainnya rata – rata telah masuk dalam kategori 6 atau “Sangat Tahan”.
Untuk selengkapnya silahkan klik disini
