APBN Tahun 2017, Instrumen Dalam Mengatasi Berbagai Permasalahan Bangsa
Bertempat di Gradhika Bhakti Praja, Gubernur Jawa Tengah menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2017 kepada seluruh Satuan Kerja dan SKPD mitra kerja KPPN Semarang I dan II, Selasa tanggal 20 Desember 2016. Kegiatan ini dilakukan setelah penyerahan DIPA Tahun 2017 dari Presiden RI kepada pimpinan lembaga negara, menteri dan gubernur se-Indonesia di Istana Negara Jakarta, pada 7 Desember 2016 lalu.
Pada kesempatan menyampaikan laporan, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah mengemukakan bahwa untuk meningkatkan kualitas belanja dan memperbaiki ketepatan alokasi belanja, saat ini sedang dilakukan perbaikan manajemen dan administrasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran dengan tujuan memperkuat hubungan antara outcome, output, aktivitas, dan input.
Lebih lanjut Muhson menyampaikan bahwa pagu anggaran belanja pemerintah untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp35,359 triliun yang dialokasikan kepada 47 Kementerian/Lembaga melalui 1.306 DIPA, yang terdiri atas DIPA Kantor Pusat sebesar Rp13,420 triliun dan DIPA SKPD yang meliputi Kantor Vertikal, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan senilai Rp21,939 triliun.
Adapun alokasi Dana Insentif Daerah (DID) untuk Wilayah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp950 miliar yang terdiri dari DID Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp50.19.0943.000,- dan DID untuk 22 kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp900.152.806.000,-.
Diawali dengan penandatanganan Pakta Integritas Pelaksanaan DIPA Tahun 2017 oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Gubernur Ganjar menyerahkan DIPA secara simbolis kepada 20 KPA yang antara lain terdiri dari unsur FORKOPIMDA. Gubernur menegaskan bahwa efisiensi belanja harus terus dilakukan untuk mendorong agar belanja negara lebih berkualitas antara lain melalui penghematan belanja barang dan belanja yang tidak prioritas, subsidi yang lebih tepat sasaran, serta mendorong pembangunan infrastruktur daerah melalui anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Dengan keyakinan bahwa APBN tahun 2017 telah disusun secara lebih realistis, kredibel, berkualitas dan berkelanjutan sehingga ke depan dapat diharapkan menjadi instrumen dalam mengatasi berbagai permasalahan bangsa.
Sehari sebelumnya yaitu pada hari Senin, 19 Desember 2016 bertempat di Aula Lantai 4 Gedung Keuangan Negara Semarang berlangsung Forum Group Discussion (FGD). Pada kesempatan tersebut Kepala Bidang PPA I menyampaikan materi terkait tantangan dan strategi APBN di masa mendatang. Rachnanto Adi Winarko mengharapkan agar seluruh stakeholder memahami APBN baik dari proses dan mekanismenya, regulasi yang melandasinya, jangka waktunya, maupun tanggung jawabnya, agar pelaksanaannya dilakukan secara efektif, efisien, dan tepat waktu.@2012016, 4J3NG.-