Banjarnegara, 12 Oktober 2021
djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jateng/id - Pekan kedua bulan Oktober, roadshow penyerahan piagam WTP berlanjut untuk wilayah Selatan Jawa Tengah. Pada Selasa, 12 Oktober 2021, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Tengah, Midden Sihombing didampingi Kepala KPPN Banjarnegara (Sudarmaji) dan Plt Kepala KPPN Purwokerto (Heri Winarno) menyerahkan piagam WTP atas LKPD TA. 2020 kepada Pemkab Wonosobo dan Pemkab Banyumas.
Dalam rangkaian kegiatan turut diadakan kegiatan Audiensi dan Koordinasi Percepatan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagai bagian pembinaan pemda. Hal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kanwil DJPb Prov. Jawa Tengah mendorong pemda untuk terus meningkatkan kualitas LKPD dan akselerasi penyaluran DFDD. Lebih lanjut diutarakan program kerja dalam “mengawal” outcome Dana Desa yang melibatkan Pemda dan Universitas Jenderal Soedirman.
Penyerahan Piagam WTP kepada Bupati Wonosobo, H. Afif Nurhidayat bertempat di Pringgitan Pendopo Bupati yang merupakan salah satu bangunan bersejarah. Dalam sambutannya, H. Afif Nurhidayat yang didampingi Sekda Kab. Wonosobo dan para Kepala Dinas Pengelola DFDD Kab.Wonosobo, menyambut baik kunjungan Tim Kanwil DJPb Prov. Jateng. Beliau menyampaikan rasa syukur, penghargaan dan terima kasih kepada Kementerian Keuangan atas Opini WTP. Sejak 2014 hingga tahun 2021, Wonosobo dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah selalu mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Kinerja penyaluran DAK Fisik yang sudah baik diharapkan diikuti juga oleh Dana Desa. Evaluasi DFDD yang disampaikan sangat bermanfaat bagi Wonosobo dalam mengelola keuangan daerah dengan lebih optimal”, ungkapnya. Sesi ramah tamah yang dirangkai dengan diskusi mengangkat kondisi penyaluran DAK Fisik atas kontrak yang wanprestasi serta kemungkinan pendanaan infrastruktur pasar melalui Pemerintah Pusat (SMI).
Kepala Kanwil DJPb Prov. Jawa Tengah, Midden Sihombing menyampaikan apresiasinya tehadap Kab. Wonosobo yang telah lima tahun berturut-turut memperoleh opini WTP atas LKPD serta berharap untuk terus mempertahankan bahkan lebih meningkatkan kualitasnya. Terkait penyaluran DAK Fisik, atas kondisi wanprestasi disampaikan bahwa DAK Fisik disalurkan berdasarkan BAST sehingga penyaluran untuk tahun ini tidak dapat dilaksanakan. Berkaca dari pengalaman itu, diharapkan pada tahun-tahun kedepan Pemkab Wonosobo dapat melaksanakan tender lebih cepat dan melakukan evaluasi atas penyelesaian kontrak per Bidang sehingga dapat dilakukan antisipasi atas kontrak yang wanprestasi. Selain itu, terkait penjajakan pembangunan infrastruktur pasar melalui Pemerintah Pusat (SMI) akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Kantor Pusat DJPb khususnya mengenai pembiayaannya.
Pada kesempatan terakhir disampaikan beberapa point penting yang harus diperhatikan Pemda. Diantaranya agar dilakukan percepatan penyusunan APBDdes dan koordinasi intensif terkait pencarian DFDD melalui KPPN Banjarnegara atau Kanwil DJPb Prov. Jawa Tengah,” pungkasnya.
Kepala Kanwil DJPb Prov. Jawa Tengah, Midden Sihombing selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Banyumas. Tepat pukul 15.15 WIB, bertempat di Pendopo Bupati Banyumas Tim Kanwil beserta KPPN Purwokerto disambut oleh Sekda Kab. Banyumas, Wahyu Budi Saptono dan jajaran OPD terkait.
Sebagai bagian pembinaan pemda Kanwil DJPb Prov. Jawa Tengah mendorong pemda Kabupaten Banyumas untuk terus meningkatkan kualitas akselerasi penyaluran DFDD. Berdasarkan data, penyerapan penyaluran DAK Fisik yang masih rendah perlu mendapatkan perhatian. “Durasi proses upload SP2D BUD masih tergolong lambat”, tandas Midden. Selain itu diharapkan Pemkab Banyumas melakukan percepatan penyusunan APBDdes 2022 dengan melibatkan Camat serta terus berkoordinasi secara intensif melalui KPPN Purwokerto atau Kanwil DJb Jateng.
Sekda Kab. Banyumas, Wahyu Budi Saptono menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada Kementerian Keuangan atas Opini WTP yang diberikan. Upaya Kabupaten Banyumas dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik dihadapkan pada tantangan keterbatasan sumber daya keuangan disebabkan pandemik Covid-19 yang melanda. Alokasi dana perimbangan (DAU) tahun 2022 digelontorkan ke Kabupaten Banyumas mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021. “Pengelolaan keuangan DFDD merupakan kelemahan manajemen keuangan daerah yang belum optimal selanjutnya akan menjadi perhatian dan evaluasi kami”, tandas Wahyu.
Kegiatan audiensi dan koordinasi di Kabupaten Wonosobo dan Banyumas diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara Pemda dan Kanwil DJPb untuk terus meningkatkan kualitas LKPD dan akselerasi penyaluran DFDD.
