Makna Pemerataan Layanan Publik dalam Semangat Hari Kesehatan Nasional
Penulis: Mailinda | Kanwil DJPb Jawa Timur
Setiap tanggal 12 November, Bangsa Indonesia memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) sebagai momentum refleksi bahwa kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara. Peringatan ini mengingatkan kita bahwa pemerataan layanan publik di bidang kesehatan menjadi kunci penting dalam mewujudkna masyarakat yang sejahtera dan produktif. Pemerataan tidak hanya berarti penyediaan fasilitas, tetapi juga memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan yang berkualitas.
Data fungsi kesehatan menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor kesehatan melalui alokasi anggaran yang signifikan. Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) di Jawa Timur secara keseluruhan mendapatkan total anggaran fungsi kesehatan sebesar Rp519,66 miliar di tahun 2025, yang terbagi di 8 satuan kerja wilayah Jawa Timur. Dari jumlah tersebut, satuan kerja (satker) Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang mendapatkan pagu terbesar senilai Rp149,37 miliar. Dengan persentase realisasi terbesar per September, tercatat yakni satker Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya pada Sarana Bidang Kesehatan senilai Rp7,82 miliar atau sebesar 77,45% dari total pagu Rp10,10 miliar, dan berikutnya pada pos OM Sarana Bidang Kesehatan senilai Rp406,74 juta atau sebesar 71,77% dari total pagu Rp566,71 juta.
Sebagai instansi pembina sektor kesehatan, Kemenkes berperan dalam perumusan kebijakan, pembinaan, serta pengawasan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. Pada Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), telah dilakukan peningkatan pengawasan alat kesehatan (alkes) unit saran bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan penyidikan serta pengujian peralatan pada 77 unit.
Pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit telah dilakukan pelayanan publik Kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah kepada 97 orang dan sosialisasi pada 3 orang. Telah dilakukan peningkatan fasilitas, mutu, dan tata kelola Laboratorium Kesehatan Masyarakat pada 82 paket sarana kesehatan, dan pelatihan bidang kesehatan pada 90 orang. (Sumber: Aplikasi SINTESA data s.d. September 2025).
Berita terkini dari Jawa Timur menunjukkan bahwa provinsi ini mencatat kasus influenza tertinggi secara nasional, mencapai lebih dari 344 ribu kasus. Menyikapi hal tersebut, Kemenkes bersama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur memperkuat edukasi dan deteksi dini penyakit menular untuk menekan peningkatan kasus di musim pancaroba (Sumber: Embun Tristiani, Novi. "Influenza Melonjak, Jatim Tertinggi Nasional, Legislator Puguh Desak Dinkes Gerak Cepat." WartaJatim.co.id, 29 Oktober 2025, 09:09 WIB).
Sementara itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengelola total anggaran fungsi kesehatan sebesar Rp426,82 miliar pada satker Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Realisasi terbesar per September 2025 berada pada kegiatan bantuan lembaga pada satker Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur sejumlah Rp23,63 miliar dan berikutnya pada kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat sejumlah Rp1,54 miliar atau sebesar 75,25% dari total pagu Rp2,04 miliar. Sebagai lembaga yang berperan dalam pengendalian penduduk dan penguatan pembangunan keluarga, BKKBN menitikberatkan programnya pada peningkatan kualitas keluarga dan penurunan angka stunting. Pada Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana, telah dilakukan fasilitasi dan pembinaan pada 75 masyarakat, 173 kelompok masyarakat, 85 keluarga, 75 lembaga, dan 304 Pemerintah Daerah, telah dilakukan pelatihan bidang sosial pada 47 orang (Sumber: Aplikasi SINTESA data 2.d. September 2025).
Di Jawa Timur, BKKBN baru-baru ini menjalin kerja sama strategis dengan Universitas Airlangga (UNAIR) untuk mempercepat penurunan stunting dan mencegah pernikahan dini. Kolaborasi ini menjadi contoh nyata sinergi antara lembaga pemerintah dan institusi pendidikan dalam memperkuat ketahanan keluarga sebagai fondasi kesehatan masyarakat (Sumber: UNAIR News, 27 Oktober 2025).
Adapun Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencatat total anggaran fungsi kesehatan sebesar Rp90,93 miliar yang terbagi pada 3 satuan kerja di lingkup Jawa Timur. Dari jumlah tersebut, satker Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya mendapatkan pagu terbesar senilai Rp65,28 miliar. Persentase realisasi terbesar per September mendapatkan pagu terbesar per September 2025 pada kegiatan Sarana Bidang Kesehatan senilai Rp6,62 miliar atau sebesar 98,19% dari total pagu Rp6,75 miliar tercatat pada satker Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Surabaya, serta persentase realisasi terbesar kedua dari satker Balai POM di Kediri pada kegiatan Sarana Bidang Kesehatan senilai Rp4,01 miliar atau sebesar 97,38% dari total pagu Rp4,12 miliar.
BPOM berperan penting dalam menjami mutu dan keamanan obat, makanan, serta kosmetik yang beredar di masyarakat. Pada Program Pengawasan Obat dan Makanan, telah dilakukan fasilitasi dan pembinaan pada 451 masyarakat, 244 UMKM, dan 679 Lembaga, telah dilakukan pengawasan dan pengendalian pada 619 lembaga dan 397 produk, peningkatan sarana bidang Kesehatan pada 147 unit dan bidang TIK pada 72 unit (Sumber: Aplikasi SINTESA data s.d. September 2025).
Dari wilayah Jawa Timur, BPOM Surabaya baru-baru ini memusnahkan lebih dari 888 ribu proudk ilegal dengan nilai ekonomi mencapai Rp10,3 miliar. Tindakan ini menunjukkan komitmen BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas (Sumber: Masduki, Ali (Reporter). "BPOM Surabaya Musnahkan Rp10,3 M Obat Ilegal." JatimNow.com, Rabu, 29 Oktober 2025).
Meski data anggaran dan realisasi menunjukkan arah positif, tantangan terbesar tetap terletak pada bagaimana implementasi kebijakan dapat menjangkau seluruh wilayah, terutama daerah tertinggal dan perbatasan. Pemerataan layanan publik tidak hanya berbicara tentang besarnya alokasi dana, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas pelayanan, ketersediaan tenaga kesehatan, akses terhadap teknologi, serta kebijakan yang inklusif.
Momentum Hari Kesehatan Nasional tahun ini menjadi ajakan bagi seluruh pihak baik pemerintah, lembaga publik, maupun masyarakat untuk memperkuat kolaborasi. Pemerataan layanan kesehatan harus menjadi wujud nyata kehadiran negara bagi rakyatnya, bukan hanya di perkotaan tetapi juga hingga pelosok nusantara. Dengan tata kelola anggaran yang transparan, pelaksanaan program yang tepat sasaran, serta pengawasan terhadap mutu layanan, cita-cita Indonesia Sehat akan menjadi semakin nyata, bukan sekadar slogan.
